MENJELANG PILPRES 2019

Membandingkan narasi kampanye ekonomi umat versus anti-neolib

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri)- Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri)- Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mempublikasikan visi dan misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilihan Umum 2019. Dalam visi dan misi tersebut, kedua calon mengedepankan pembangunan ekonomi yang kuat melalui program masing-masing.

Kedua pasang capres-cawapres pun telah menyiapkan narasi kampanye untuk memenangi hati para pemilih di bilik suara pada 17 April 2019 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menuturkan rancangan visi dan misi merupakan hal paling penting yang harus dilakukan oleh kedua calon. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan.

"Inilah yang harus diutamakan oleh Joko "Jokowi" Widodo-Amin Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam berkompetisi sebagai capres dan cawapres, bukan hal yang tidak produktif. Visi misi bisa juga jadi penentu kemenangan," kata Ujang dalam keterangan resmi, Senin (24/9/2018).

Untuk itu, Ujang mengingatkan kedua pasang calon tersebut agar membuat visi misi yang baik, terarah, dan terukur untuk pembangunan nasional di segala bidang.

Ujang pun menyoroti potensi ekonomi kreatif dan ekonomi digital, yang menurutnya dapat dikembangkan oleh capres dan cawapres menjadi program saat memimpin Indonesia.

Lantas apa saja fokus utama para calon?

Jokowi-Ma'ruf: Membangun ekonomi umat

Pasangan nomor urut satu, Jokowi dan Ma'ruf, mengusung visi mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Dalam menjalankan programnya, Jokowi-Ma'ruf mengedepankan sembilan misi--mulai dari pemerataan pembangunan hingga pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Jokowi-Ma'ruf ingin mengandalkan kekuatan umat untuk bisa menjadi arus ekonomi baru di Indonesia. Bersama Ma'aruf, Jokowi optimistis bisa kembali memimipin melalui program pembangunan ekonomi umat.

Program pembangunan kualitas manusia dan meningkatkan struktur ekonomi yang berkualitas, produktif dan berdaya saing menjadi target prioritas yang diusung oleh Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi mengatakan Ma’ruf merupakan sosok ulama yang bijaksana dan dihormati oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Belum lagi, kata Jokowi, Ma'ruf punya sederet pengalaman di bidang legislatif dan eksekutif. Plus, Ma’ruf merupakan seorang ulama dan Rais Aam di PBNU.

Dalam orasi ilmiahnya, Ma’ruf banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap riba sehingga menumbuhkembangkan sektor ekonomi syariah.

Dia mengatakan MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambah banyaknya bank syariah.

Dalam acara Deklarasi Arus Baru Muslimah di Balai Kartini Jakarta, Minggu (24/9/2018), Ma'ruf mengungkapkan, dirinya ingin membangun "landas pacu" bagi perekonomian Indonesia sehingga dapat segera masuk ke tahap tinggal landas menjadi negara maju.

"Saya akan bantu Pak Jokowi, beliau sudah membuat patok-patok sejak 2014, untuk membangun Indonesia. Saya bantu menyiapkan landasan supaya 2024 ketika kita mewariskan, Indonesia sudah siap tinggal landas," kata Ma'ruf dilansir dari Antaranews, Senin (24/9).

Menurut dia, pada tahun 2024, Indonesia harus berjalan secara "miraj" atau terbang, tidak boleh lagi jalan datar. Ia mengenalkan arus baru ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Dia mengatakan, ke depannya, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat--bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Ia mengatakan perlu dibangun ekonomi kerakyatan yang memberikan keadilan ekonomi, menghilangkan disparitas antardaerah, menghilangkan disparitas produk lokal dengan produk global.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat masih sama seperti pada 2014. Sebab kata Arsul saat ini Jokowi tinggal melanjutkan apa yang dikerjakan.

Salah satunya adalah program khusus ekonomi keumatan dan lembaga pendidikan keagamaan.

"Pertama penguatan ekonomi keumatan yang berkelanjutan dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan serta pondok pesantren," jelas Arsul dipetik Liputan6.com.

Dia mengungkapkan, program ekonomi keumatan sudah berlangsung dan akan terus digalangkan. Salah satunya adalah pembentukan bank-bank wakaf di masjid. Kemudian pada penguatan dan menyeimbangkan lembaga pendidikan agama serta dari yayasan organisasi masyarakat.

Setelah menunjuk pengusaha muda Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemenangan, pasangan Jokowi-Ma'ruf pun mendapuk Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.

Prabowo-Sandiaga: Anti neoliberal

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga mengusung sebuah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, bermartabat, religius, serta berdaulat di bidang politik dan bidang ekonomi. Untuk mendukung visi tersebut, Prabowo-Sandi menetapkan lima poin misi.

Berbeda dengan Jokowi-Ma'ruf Amin, kubu Prabowo-Sandiaga menetapkan visi misi yang akan lebih fokus pada kemandirian, martabat bangsa, dan kedaulatan NKRI di mata dunia.

Secara garis besar, pasangan nomor urut dua tersebut mengedepankan pembangunan ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Visi dan misi Prabowo-Sandiaga akan menyentuh sektor kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, dan membangun ekonomi yang lebih baik lagi," ungkap politikus muda Partai Gerindra, Gusmiyadi, dalam detikcom.

Prabowo juga menentang adanya praktik ekonomi neoliberal yang dianggap sangat merugikan negara. Pada sebuah kesempatan, Prabowo pernah menegaskan jika sistem ekonomi neoliberal adalah hal keliru dan dianggap tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Dalam ruh partai yang didirikan sejak 2008 lalu, Prabowo dengan tegas menolak sistem neoliberal.

"Saya pernah bicara tentang sistem ekonomi neoliberal (Neolib) tapi tidak didengar," kata Prabowo dilansir Sindonews saat bicara di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra Depok, Minggu (1/4).

Prabowo menuturkan, sistem ekonomi neoliberal sangat tidak berpihak pada rakyat kalangan bawah di Indonesia. Yang disebut tetesan menetes ke bawah oleh teori trickle down effect itu tidak pernah terjadi.

"Yang kaya makin kaya. Kekayaan tidak menetes ke bawah," ucapnya.

Prabowo-Sandiaga juga memfokuskan delapan pilar dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya ialah menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di bidang ekonomi dengan mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan tim pemenangan Prabowo-Sandi telah menyusun visi dan misi dengan para ahli ekonomi termasuk Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie.

Selain Kwik, kubu Prabowo punya beberapa figur ekonomi yang namanya cukup mentereng. Sebut saja mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier, Gubernur BI periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, hingga Gubernur BI periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandonno.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR