INDUSTRI PENERBANGAN

Membongkar monopoli avtur dan kartel tiket pesawat

Petugas bandara memandu pesawat udara setelah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, Kamis (24/1/2019).
Petugas bandara memandu pesawat udara setelah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, Kamis (24/1/2019). | Iggoy el Fitra /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta PT Pertamina (Persero) menurunkan harga avtur yang ditengarai melampaui harga distributor lainnya sehingga berpengaruh pada harga tiket penerbangan maskapai dalam negeri.

Permintaan turunnya harga terjadi setelah Jokowi menerima laporan adanya upaya monopoli penjualan avtur Pertamina, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Laporan itu menyangkut adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekitar 10 persen. PPN tersebut kemudian menyebabkan nilai avtur yang dibayar untuk penerbangan domestik menjadi lebih mahal 20 persen dari bahan bakar untuk rute internasional.

Alhasil, harga avtur yang dipatok Pertamina menjadi lebih mahal 30-40 persen dari negara lain. Padahal, komponen bahan bakar ini menyumbangkan sekitar 40 persen dari harga tiket pesawat.

“Pilihannya hanya satu, harga (avtur) sama dengan harga internasional, atau dua, kalau tidak bisa berarti kita akan masukan kompetitor lain sehingga terjadi kompetisi,” kata Jokowi dalam gala dinner ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (11/2/2019) malam.

Jokowi mengklaim permintaannya ini tidak akan membuat neraca perdagangan Pertamina makin merugi. Sebab menurutnya, Pertamina saat ini sudah membukukan keuntungan hingga Rp20 triliun.

Ah Pertamina kemarin laporan lisan kepada saya, untungnya sudah di atas Rp20 triliun kok,” tutur Jokowi.

Sementara, Jokowi juga meyakini bahwa banyak distributor avtur lainnya yang siap bersaing dengan Pertamina. Dengan dibukanya pintu distribusi avtur kepada pemain lain, bukan hanya daya saing yang bakal terdongkrak melainkan juga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan.

“Pasti banyak yang mau, ‘ngantri’ semua. Meski saya belum tahu, tapi saya bisa pastikan banyak yang siap bersaing dengan Pertamina,” tegas Jokowi.

Jokowi pun berencana memanggil Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ke Istana Negara untuk membahas lebih lanjut perihal harga avtur ini.

Sejumlah calon penumpang pesawat udara, berada di konter check in, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (24/1/2019). Data PT Angkasa Pura II, sejak kenaikan harga tiket dan pemberlakuan bagasi berbayar, jumlah penumpang pesawat udara di bandara tersebut berkurang hingga 3.000 orang per hari, bahkan 467 penerbangan dibatalkan sejak tanggal 1 hingga 21 Januari 2019 akibat sepi penumpang.
Sejumlah calon penumpang pesawat udara, berada di konter check in, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (24/1/2019). Data PT Angkasa Pura II, sejak kenaikan harga tiket dan pemberlakuan bagasi berbayar, jumlah penumpang pesawat udara di bandara tersebut berkurang hingga 3.000 orang per hari, bahkan 467 penerbangan dibatalkan sejak tanggal 1 hingga 21 Januari 2019 akibat sepi penumpang. | Iggoy el Fitra /AntaraFoto

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai selain faktor avtur, kongkalikong dua maskapai besar di Indonesia juga dituding menjadi penyebab melambungnya harga tiket pesawat.

Kongkalikong itu menyasar pada dua dugaan. Pertama, keputusan Garuda Indonesia memangkas tiket promonya yang menyumbangkan sekitar 50 persen dari kapasitas pesawatnya.

Kedua, akibat keputusan Garuda tersebut, Lion Air menerapkan kebijakan sejenis melalui bagasi berbayar. Keputusan keduanya sontak mengagetkan konsumen. Padahal, Lion Air dan Garuda Indonesia adalah dua pemain utama penerbangan Indonesia untuk tujuan domestik.

"Dengan avtur dan tarif tiket pesawat (domestik) yang mahal, padahal tiket ke luar negeri lebih murah, maka itu akan lebih dipilih masyarakat dan membuat devisa lari ke luar negeri. Ini juga membuat sektor hotel dan restoran turun," kata Hariyadi.

Untuk itu, Hariyadi meminta pemerintah menghentikan monopoli dua maskapai ini dengan memberikan kesempatan yang sama untuk maskapai penerbangan regional (ASEAN) masuk dalam pasar penerbangan antardaerah.

“Scoot (maskapai murah milik Singapore Airlines) dan Jetstar (anak perusahaan Qantas Australia) bisa mendapatkan kesempatan untuk rute yang pemerintah anggap tidak adil dari segi harga,” tukasnya.

Dari perhitungan Hariyadi, kenaikan harga tiket berdampak langsung pada tingkat okupansi kamar hotel di Indonesia.

Tahun ini, tingkat hunian kamar hotel berbintang dalam perkiraannya bakal stagnan di kisaran 55 persen, sama seperti tahun 2018. Padahal, tingkat okupansi hotel berbintang pada 2017 bisa mencapai 57 persen.

“Kalau masalah tiket mahal terus terjadi, tingkat okupansi kamar bisa jauh di bawah 55 persen, mungkin sekitar 40 persen,” sambung Hariyadi.

Catatan PHRI menunjukkan, jumlah kamar hotel berbintang saat ini mencapai 350.000 unit dan hotel nonbintang sebanyak 310.000 unit. Sementara, jumlah restoran sudah mencapai di atas 100.000 unit.

Sejalan dengan turunnya tingkat okupansi, jumlah penambahan kamar pada tahun ini juga tercatat hanya sekitar 20.000-25.000 unit berbanding dengan realisasi tahun 2018 yang mencapai 28.000 ribu kamar.

Terkait dengan dugaan persekongkolan (kartel) tarif tiket pesawat penerbangan dalam negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengirimkan surat pemanggilan kepada perwakilan maskapai dalam negeri.

Maskapai yang dipanggil antara lain Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. Keenam maskapai ini sebenarnya hanya berasal dua grup maskapai besar, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air.

Juru bicara KPPU Guntur Saragih menyatakan status penelitian dugaan kartel sudah dinaikkan menjadi penyelidikan. Pada tahap ini, investigator akan melakukan pemanggilan lagi guna mencari minimal dua alat bukti.

Pencarian dua alat bukti merupakan batas minimum bagi KPPU untuk bisa membawa dugaan kartel naik dari tahap penyelidikan ke pemberkasan, sebelum berakhir di persidangan.

Alat bukti yang dicari bakal merujuk pada tudingan yang menyatakan adanya penentuan tarif pesawat atas kesepakatan bersama untuk naik maupun turun.

Pada tahap penelitian, KPPU sudah memanggil maskapai sekaligus pihak asosiasi, yakni Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR