BERKAS KORUPSI

Memberantas korupsi tak cukup dengan pidato

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan) berfoto bersama (dari kiri), BJ Habibie, Iriana Joko Widodo, Presiden Megawati Soekarnoputri, Mufidah Jusuf Kalla, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dengan mengenakan busana adat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/8/2017)
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan) berfoto bersama (dari kiri), BJ Habibie, Iriana Joko Widodo, Presiden Megawati Soekarnoputri, Mufidah Jusuf Kalla, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dengan mengenakan busana adat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/8/2017) | Agus Suparto /Antara Foto

Isu pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas utama, dalam pidato kenegaraan Presiden menjelang HUT Kemerdekaan RI di depan sidang tahunan MPR pasca-reformasi. Namun mengubah persepsi korupsi di Indonesia butuh lebih dari sekadar komitmen.

Isu korupsi dalam setiap pidato sejak era Presiden Habibie (1999) sampai Presiden Joko Widodo (2017) nyaris bernada sama, korupsi sebagai penyebab utama turunnya daya saing bangsa hingga degradasi moral yang ditimbulkan.

Lokadata, Beritagar.id menyusuri semua teks pidato kenegaraan Presiden di DPR/MPR sejak 1998-2017 dari situs Kepustakaan Presiden Perpusnas dan Sekretariat Negara. Sejak era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie hingga Presiden Joko Widodo.

Presiden Habibie yang dibesarkan Orde Baru, saat menjadi Presiden sejak 1998 dalam pidatonya 15 Agustus 1998--86 hari setelah dilantik--menyebut korupsi sebagai penyebab utama kemunduran ekonomi Indonesia.

Dalam pidato kenegaraannya yang pertama saat itu, Presiden Habibie menjanjikan melakukan reformasi nasional dalam segala bidang. Mulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien.

Pidato kenegaraan kedua pada 16 Agustus 1999, sejumlah rencana dan perundangan untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi mulai diterbitkan dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk menopang agenda pemberantasan korupsi.

Presiden Abdurrahman Wahid juga melakukan hal serupa, melanjutkan agenda reformasi pemberantasan korupsi. Menjabat sekitar 1 tahun 9 bulan (20 Oktober 1999 - 7 Juli 2001), Presiden yang populer dengan panggilan Gus Dur ini menyebut praktik korupsi sudah terjadi di berbagai lini.

Ia menegaskan perlunya melindungi masyarakat dari praktik koruptif dengan mengeluarkan Keputusan Presiden untuk pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ombudsman.

Demikian halnya dengan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menjabat 3 tahun 4 bulan. Dalam empat kali pidato kenegaraannya secara garis besar mendukung pemberantasan korupsi dengan pendirian KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial, penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sejumlah peraturan hukum lainnya.

Kemudian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat selama sepuluh tahun atau dua periode pemilihan (2005 - 2014). Sejak awal pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2005 menyebut korupsi sebagai kejahatan serius yang menyengsarakan rakyat dan merusak moral bangsa.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2010, SBY membuat istilah patok baru atas agenda reformasi. Menurutnya sejak 1998-2008 Indonesia telah mampu melewati fase reformasi gelombang pertama dengan selamat. Era setelahnya, disebut sebagai reformasi gelombang kedua.

"Tujuan Reformasi Gelombang Kedua bukan untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas haluan. Bukan untuk memperlambat, namun justru untuk memacu laju perubahan," kata SBY. Termasuk dalam hal pemberantasan korupsi, yang menurut SBY, upaya yang akan selalu mendapat tantangan.

Kemudian Presiden Joko Widodo yang dilantik pada 20 Oktober 2014, dalam pidato kenegaraannya yang pertama secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan KPK yang baru terpilih dan diharapkan bisa bekerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam membersihkan jubah Republik yang sudah kotor.

Sedangkan dalam pidato kenegaraan 2016, Presiden Joko Widodo lebih banyak menyorot capaian kinerja lembaga penegak hukum. Dalam tahun ketiganya menjabat, pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2017 itu, Jokowi tegas mengajak semua pihak berperang melawan korupsi dan memperkuat KPK.

Presiden kembali menegaskan komitmennya dalam kesempatan berbeda, saat menanggapi adanya usulan pembekuan KPK. "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujarnya, Minggu (10/9/2017).

Capaian pemberantasan korupsi berdasarkan IPK

Boleh saja setiap pidato kenegaraan Presiden menyebut pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, namun dalam pelaksanaannya bisa berbeda. Dalam 16 tahun terakhir (1998-2016), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami fluktuasi.

Indeks yang dirilis Transparansi Internasional (TI) sejak 1995 ini, menyebutkan posisi Indonesia berada dalam urutan bawah dan tengah, belum pernah mencapai urutan atas. Meski patut dicatat, jumlah negara yang disurvei setiap tahun berbeda-beda.

Pada 1995-2011, Transparansi Internasional menggunakan skor 1-10 dalam pengukurannya. Kemudian sejak 2012 TI mengubah indikator dan skala ukur menjadi 1-100. Skor baru inilah yang lebih relevan untuk diperbandingkan antartahun.

Dengan metode pengukuran baru, sejak 2012 hingga 2016 skor IPK Indonesia menunjukkan peningkatan. Meski secara umum membaik sejak 2014, skor CPI Indonesia masih dipengaruhi hasil survei tentang prevalensi korupsi, dan isu suap di lembaga penegak hukum: Kepolisian, Pengadilan, Legistatif, dan Eksekutif.

Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun terakhir, dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016. Transparency International Indonesia (TII) sudah memberi sinyal, lambatnya peningkatan skor IPK karena pemberantasan korupsi masih terfokus pada sektor birokrasi.

Reformasi birokrasi memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan skor CPI rata-rata 1 poin setiap tahun. Namun strategi pemberantasan korupsi nasional juga perlu memperhatikan korupsi bisnis.

Dengan kombinasi strategi pemberantasan korupsi pada sektor-sektor tersebut, TII optimistis dalam 5 atau 10 tahun mendatang Indonesia bisa setara negara-negara G20. Artinya, persepsi terhadap korupsi di Indonesia bisa membaik, bila praktik korupsi di semua sektor bisa ditekan.

TII pun menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya mempertahankan dan memperkuat reformasi penegakan hukum dan peningkatan integritas sektor publik. Di sektor bisnis, pemerintah diharapkan membuat perangkat hukum yang memastikan swasta mengembangkan dan menerapkan sistem integritas bisnis.

Perusahaan harus lebih serius mengimplementasikan program antikorupsi, transparan dalam kepemilikan dan struktur perusahaan, dan transparan dalam pelaporan keuangan perusahaan khususnya dalam kaitan transaksi lintas negara.

BACA JUGA