HARI BURUH 2018

Menakar masa depan buruh di Indonesia

Aksi sejumlah aktivis dan buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan upah murah, saat memperingati Hari Buruh Internasional di Jambi, Selasa (1/5/2018)
Aksi sejumlah aktivis dan buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan upah murah, saat memperingati Hari Buruh Internasional di Jambi, Selasa (1/5/2018) | Wahdi Septiawan /Antara Foto

Hari Buruh Internasional atau yang populer disebut May Day diperingati setiap 1 Mei. Hari ini, tak kurang dari satu juta buruh di 25 provinsi dan 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, diklaim turut unjuk solidaritas atas nasib para buruh/pekerja.

Setidaknya itulah klaim Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dalam laporan Viva, (1/5/2018) ia menyatakan aksi di Istana Negara, Jakarta, akan diramaikan 150-an ribu buruh se-Jabodetabek. Sulit memastikan akurasinya.

Beragam aksi digelar pada perayaan May Day tahun ini, mulai dari senam massal, doa bersama, pemeriksaan kesehatan, hingga deklarasi calon presiden pilihan. Bahkan ada yang memunculkan kembali wacana gerakan politik alternatif bagi buruh.

Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) menyerukan pembangunan politik alternatif, lewat sebuah gerakan bersama yang jadi kendaraan politik tersendiri. Juru bicara Gebrak, Damar Panca (35), mengatakan pentingnya politik alternatif oleh buruh.

Namun, Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) itu mengakui stigma gerakan buruh yang diciptakan Orde Baru masih membekas. Stigma gerakan buruh yang identik dengan gerakan komunis itu telanjur dipercaya, sehingga perlu diluruskan.

"Saya kira propaganda itu sudah basi, karena saya yakin generasi sekarang lebih banyak mencari tahu sendiri kebenarannya. Gerakan buruh adalah gerakan menagih apa yang seharusnya menjadi hak buruh itu sendiri, seperti upah layak," kata Panca saat dihubungi, Jumat, (1/5/2018).

Panca berharap dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini bisa menyatukan organisasi buruh yang selama ini dinilainya terkotak-kotak. Dengan bersatu, ia berharap bisa menjadi gerakan politik alternatif dalam melindungi hak-hak kaum buruh.

Dalam satu dekade terakhir jumlah buruh di Indonesia sebenarnya terus meningkat. Pada 2008 proporsinya 27,5 persen, lalu pada 2017 mencapai hampir 40 persen populasi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Data tersebut diolah Lokadata Beritagar.id dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, BPS 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan buruh sebagai seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas.

Lonjakan tertinggi berlaku pada 2011 dengan peningkatan 4,39 persen. Kemudian pada 2014 terjadi pergeseran proporsi kategori pekerjaan di Indonesia. Wirausaha--kategori yang memimpin pada 2008-2014--trennya berubah sejak 2015. Tergeser oleh bertumbuhnya jumlah buruh/karyawan/pegawai.

Meski dengan proporsi terbesar, dalam hal jenjang pendidikan buruh/karyawan lebih banyak didominasi lulusan SD, lulusan SMP, dan SMA. Sedangkan dari sisi jenis pekerjaan, terbanyak sebagai tenaga usaha jasa; pekerja terampil di pertanian, kehutanan, dan perikanan; lalu pekerja kasar yang proporsinya 18,7 persen.

Selain dalam besaran angka, arah gerakan buruh atau pekerja di Indonesia terus berevolusi seiring zaman dengan beragam tantangan baru. Bermodal profil buruh/pekerja seperti ditunjukkan survei BPS, bagaimana peluangnya untuk membentuk kendaraan politik sendiri pada masa mendatang?

Tantangan partai buruh di Indonesia

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fathimah Fildzah Izzati (28), menjelaskan bahwa membangun gerakan buruh menjadi gerakan politik alternatif di Indonesia masih menghadapi banyak kendala.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Izzati ini, gerakan buruh dalam bentuk partai politik dalam pemilu setelah reformasi sebenarnya bukan hal baru. Dalam Pemilu 1999 terdapat Partai Buruh Nasional yang diketuai oleh Muchtar Pakpahan.

Dalam catatan Merdeka.com terdapat tiga partai lain yang ikut pemilu mewakili buruh, yaitu Partai Pekerja Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia. Sebagai perwakilan buruh, keempat partai itu tak cukup suara untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kala itu.

Meski saat ini tanpa partai politik, menurut peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, bukan berarti tak ada usaha dari aktivis dan serikat buruh lainnya. Dia menyatakan kelompok buruh harus menghadapi syarat administrasi kepartaian yang sangat berat.

"Usaha teman-teman yang mengorganisir buruh sudah ada, tapi belum terlihat. Saya malah melihat gerakannya untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki buruh itu sendiri dalam organisasi masing-masing," kata Izzati kepada Beritagar.id, Selasa (1/5).

Menilai kekuatan buruh sebagai kekuatan politik tidak sesederhana menebak jumlah demonstrasi buruh di jalan raya. Begitu banyak organisasi di Indonesia yang merasa mewakili buruh, dengan kepentingan beragam.

"Usaha menyatukan suara buruh butuh waktu, kemudian kondisi dan masalah buruh tiap sektor pun berbeda-beda," imbuhnya. Yang terpenting, lanjutnya, gerakan buruh menyadari dua kekuatan yang mereka miliki; kekuatan secara struktur dan asosiasi.

Secara struktur, misalnya peran sopir angkutan logistik di Jawa yang mempengaruhi hajat hidup orang dan dunia bisnis. "Itu peran vital, tetapi dalam kenyataannya mereka dianggap tidak lebih dari akumulasi kapital dalam ekonomi," terang Izzati.

Kekuatan buruh secara asosiasi, menurut Izzati, adalah bagaimana organisasi atau serikat buruh mampu memberikan pendampingan atas hak-hak mereka di tempat kerja. Dua kekuatan tersebut, masih dalam proses pemahaman di organisasi buruh saat ini.

"Tidak benar jika ada yang menuding, 'kok buruh belum bersatu'. Ada kok usaha itu. Namun mereka sedang memprioritaskan di wilayah dan bidang masing-masing," kata dia yang tengah merampungkan kajian buruh di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Inggris.

Selain dua kekuatan itu, buruh membutuhkan narasi baru terkait perkembangan teknologi terkini. Aspek yang banyak mengubah pola kerja dan hubungan kerja.

Dia mencontohkan bagaimana Go-Jek, Grab, dan layanan aplikasi transportasi lainnya menggunakan istilah mitra kerja, kerja yang fleksibel, hingga mudah mencari uang.

Menurutnya, istilah yang digunakan perusahaan teknologi dengan sistem ekonomi besar itu perlu dilawan dengan narasi baru. Menurut Izzati, istilah mitra kerja itu ilusi belaka. Pada kenyataannya, mereka bekerja sebagai buruh.

"Mereka bagian utama yang menggerakkan valuasi perusahaan itu. Kerja sampingan dan bisa kerja fleksibel, dalam kenyataannya sopir dan pengendara itu malah tidak bisa memilih karena sistem target, rute, dan poin yang harus dipenuhi. Kita harus memberikan penyadaran kepada mereka," terang Izzati.

Izzati mengingatkan, perayaan May Day di seluruh dunia bukan hanya soal parade demonstrasi semata. Hari Buruh juga hari perjuangan kaum buruh, untuk mengingatkan semua pihak atas hak-hak seperti upah yang layak, atau jam kerja maksimal delapan jam. Gagasan yang telah berlangsung sejak abad ke-18.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR