BURUH MIGRAN

Menaker beberkan persoalan perlindungan buruh migran

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (tengah) usai menghadiri Forum Konsultatif mengenai Kerja Sama Regional Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut di Kuta, Bali, Selasa (27/3/2018).
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (tengah) usai menghadiri Forum Konsultatif mengenai Kerja Sama Regional Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut di Kuta, Bali, Selasa (27/3/2018). | Bram Setiawan /Beritagar.id

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri hadir dalam Forum Konsultatif mengenai Kerja Sama Regional Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut. Acara tersebut diselenggarakan bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Kuta, Bali, Selasa (27/3/2018).

Hanif mengatakan acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan. "Memang secara umum kita harus akui bahwa koordinasi lintas instansi masih relatif terbatas," katanya kepada awak media seusai pembukaan acara.

Ia menjelaskan ada dua kelompok pekerja yang rentan eksploitasi. Dua kelompok pekerja tersebut adalah rumah tangga dan sektor perikanan, terutama nelayan. Menurut dia untuk mengawasi pekerja di sektor perikanan lebih sulit daripada di pabrik atau rumah tangga.

"Kalau di laut lokasinya jauh, bergerak terus-menerus," ujarnya.

Hanif mengatakan hal tersebut karena berhubungan dengan lintas negara yang menyebabkan pengawasan sulit dijangkau. Namun diplomasi antar negara, kata dia, terus berjalan.

"Kami sedang membahas dengan Korea Selatan," katanya. Ia menjelaskan pihaknya sedang mendorong agar sektor perikanan bisa menjadi bagian dari negosisasi bilateral.

Hanif sempat menjelaskan bahwa ada 9 juta orang jumlah tenaga kerja Indonesia yang tersebar di luar negeri. Data tersebut, kata dia, bersumber dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri asal PKB ini juga menanggapi persoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia belakangan ini. Hal tersebut terkait kasus perdagangan orang dengan korban Adelina Lisao. Perempuan berusia 21 tahun itu tewas di Malaysia pada Februari lalu karena disiksa majikannya.

"Kami terus mendesak yang ditangkap bukan sekadar calo," katanya.

Maksud Hanif, "orang kuat berduit" harus ditangkap pula. "Cukong yang membayari agen, mereka yang terlibat perdagangan tenaga kerja migran harus ditindak tegas dan keras," imbuhnya.

Ada pula Zaini Misrin, tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi hukuman mati di Arab Saudi pada 18 Maret. Ia menjelaskan dari 102 kasus tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam hukuman mati, 79 orang di antaranya berhasil dibebaskan.

"Yang 20 orang masih proses," katanya. Namun, kata Hanif, tiga orang termasuk Zaini sudah dieksekusi hukuman mati.

Menurut dia bercermin dari kasus tersebut publik mesti memahami risiko migrasi yang dilakukan dengan cara tidak sesuai prosedur. Pemerintah, ujar dia, mengupayakan optimalisasi untuk penyelamatan tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati.

"Kami tingkatkan melalui kualitas penguatan negosiasi bilateral, tata kelola dalam negeri," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko menyebutkan ada perlibatan mafia dalam pengiriman tenaga kerja. Sujatmiko berpendapat demikian dengan rujukan Keputusan Menteri Ketenagarkerjaan (Kepmenaker) nomor 260 tahun 2015.

"Yang melarang pengiriman tenaga kerja informal ke 19 negara Timur Tengah. Termasuk Saudi, itu dilarang," katanya.

Namun kenyataannya, data yang ia ketahui setiap tahun terus ada tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Sujatmiko menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilibatkan untuk ikut mengawasi.

"KPK masuk untuk mengawasi di antara kami yang bekerja (supaya) tidak main-main," ujarnya.

Menurut dia pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi diduga tidak langsung. "Melalui jalur tikus," ucapnya. Namun, kata Sujatmiko, para tenaga kerja itu diberangkatkan dulu ke Malaysia atau Singapura oleh jaringan mafia sebelum bergerak ke beberapa negara di Timur Tengah.

"Negara kawasan Timur Tengah tanpa visa," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR