FINTECH

Menanti aturan yang jelas untuk Fintech

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani (kanan) mendengarkan penjelasan petugas bank tentang kecanggihan jasa perbankan di salah stand pada pembukaan Indonesia Fintech Festival di Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Tangerang, Banten, Senin (29/8/2016).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani (kanan) mendengarkan penjelasan petugas bank tentang kecanggihan jasa perbankan di salah stand pada pembukaan Indonesia Fintech Festival di Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Tangerang, Banten, Senin (29/8/2016). | Muhammad Iqbal /ANTARAFOTO

Kelompok profesional muda dan milenial menjadi dua kelompok pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi alias financial technology (Fintech) tertinggi di Indonesia.

Fakta itu terungkap melalui sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan internasional, Deloitte, sepanjang Juni hingga Agustus 2016.

Dari survei yang dilakukan terhadap 70 perusahaan Fintech di Indonesia untuk mengukur kategori penggunanya, 24 persen di antaranya adalah profesional muda, dan disusul dengan kelompok milenial dengan presentase 12 persen.

Kedua kelompok itu pun memiliki benang merah yang sama, yakni 32 persennya adalah kelas rendah-menengah (rentan pendapatan Rp5 hingga Rp15 juta per bulan) dengan tingkat kecakapan keuangan yang cukup baik dengan presentase 43 persen.

Hal ini menunjukkan Indonesia bisa menjadi pasar yang potensial bagi pertumbuhan industri keuangan berbasis teknologi ini. Namun sayang, potensi ini belum dibarengi dengan regulasi yang mampu melindungi perusahaan Fintech dan penggunanya.

Hasil survei yang diterima Beritagar juga menunjukkan 61 persen responden menyebut aturan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan Fintech masih belum jelas. "Model bisnis kami bahkan masuk dalam "area abu-abu"," kata salah satu responden dalam survei itu.

Keberadaan Fintech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Salah satu contohnya adalah pengajuan kredit dan pembayaran digital.

Setidaknya ada lima kategori Fintech dengan permintaan tertinggi untuk pengembangan regulasi yakni, payment gateway, uang elektronik (e-money/e-wallet), P2P lending (peer to peer lending) atau sistem pinjam meminjam, know your client, dan digital signature.

Selain itu, kolaborasi antara perusahaan Fintech dengan lembaga keuangan Indonesia dinilai akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, mayoritas perusahaan Fintech Indonesia juga mengharapkan kerja sama yang lebih besar dengan pihak lain.

Sebanyak 38 persen perusahaan yang disurvei menekankan bahwa peningkatan praktik-praktik terbaik dalam masyarakat secara bersama adalah manfaat terbesar dari perluasan kerja sama di antara para pemain Fintech di Indonesia.

Sekitar 21 persen dari mereka yakin dengan kolaborasi ini maka keterlibatan publik dalam keikutsertaan membuat keputusan akan semakin luas. Sementara 25 persen dari mereka percaya bahwa hal tersebut akan mengembangkan kemampuan untuk memberdayakan data pasar dan analisis terhadap profil pengguna.

OJK bentuk satgas Fintech

Di Indonesia, Fintech sudah mulai menjamur sejak 2015. Meski sudah banyak pemainnya, hingga saat ini regulator masih meneliti manfaat dan dampak sebelum mengeluarkan aturannya.

Untuk itu, sebelum aturan pastinya diluncurkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan dan melakukan pendekatan "regulatory sandbox".

Pendekatan ini memungkinkan pelaku Fintech untuk memiliki ruang uji coba yang cukup sebelum ditawarkan secara luas, yaitu hanya ditawarkan pada nasabah tertentu dan tenor yang juga terbatas.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, menyebut pendekatan ini digunakan untuk menghindari terjadinya kegagalan masif yang dapat merugikan konsumen maupun stabilitas jasa keuangan.

OJK juga akan berfokus dalam pembenahan metode validasi nasabah yang bertransaksi demi keamanan. Hal ini mengingat tren jasa keuangan ke depan yang menjadi kebutuhan konsumen.

Sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, pernah berujar bahwa BI akan menghimpun ide-ide dari pihak lain seperti Asosiasi e-Commerce dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai pelaku Fintech.

Pada dasarnya, BI berupaya mendorong inklusivitas keuangan di dalam negeri, dengan menginisiasi berbagai program seperti Program Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital.

Namun, satu hal yang pasti menjadi perhatian BI adalah industri tersebut harus memberikan manfaat yang jelas dan tidak merugikan masyarakat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR