PENINDAKAN KORUPSI

Menanti sosok pimpinan lembaga antirasuah dari Pansel KPK

Foto Ilustrasi. Beberapa orang pegawai KPK melakukan aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan lembaga tersebut di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Foto Ilustrasi. Beberapa orang pegawai KPK melakukan aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan lembaga tersebut di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/2/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi sembilan orang anggota.

Penetapan Pansel KPK itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang telah ditandatangani Jokowi, Jumat, (17/5/2019).

Pansel calon pimpinan KPK itu dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK baru, lantaran jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir pada 21 Desember mendatang.

"Saya kira pansel (calon pimpinan KPK), figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi," ungkap Presiden Jokowi di Pasar Badung, Bali, Sabtu (18/5).

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel. "Ini kepercayaan dari presiden, amanah," ungkap Yenti, Jumat (17/5).

Adapun sebagai anggota pansel; Jokowi menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Selain itu; ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute; dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah; yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas; dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Tolok ukur menilai presiden

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dalam keterangan tertulisnya kepada Beritagar.id mengungkapkan, ini adalah pansel Pimpinan KPK kedua yang dibentuk Presiden Jokowi. Namun, pada 2015 lalu, pansel bentukan Jokowi berisi sembilan perempuan --termasuk Yenti-- yang pada akhirnya telah menghasilkan lima komisioner saat ini.

Tanpa menafikkan kerja panjang sembilan srikandi lalu, namun harus diakui bahwa peran pansel akan sangat menentukan wajah KPK untuk empat tahun ke depan.

"Faktanya masih banyak catatan kritis yang harus ditujukan pada lima komisioner KPK saat ini, maka dari itu persoalan pembentukan pansel Pimpinan KPK harus diletakkan sebagai prioritas bagi presiden," ungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada Beritagar.id, Jumat, (17/5) malam.

Pilihannya, sebut Kurnia, hanya dua; mendukung atau justru ingin memberangus lembaga antirasuah itu. Penentuan nama pansel, tambahnya, akan menjadi tolok ukur dari masyarakat untuk menilai apakah presiden benar-benar komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menambahkan, apa pun susunan Pansel dan hasilnya menjadi cermin dari sikap politik Presiden Jokowi terhadap KPK dan pemberantasan korupsi. "Mendukung atau justru melemahkan itu akan terlihat," ujar Dadang.

Sebelumnya, ICW dan TII menyebut masyarakat belum puas pada kinerja KPK. Lembaga antirasuah itu bahkan masih menunggak 17 kasus besar.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPK terlihat dari banyaknya persoalan di lembaga antikorupsi tersebut.

Selain itu, sebut Kurnia; menurut catatan ICW pada tahun 2016-2018, jaksa KPK hanya menuntut pencabutan hak politik pada 42 terdakwa dari total 88 orang yang didakwa melakukan tindakan korupsi dari sektor politik.

Catatan itu, menurutnya, membuat masyarakat sipil belum begitu puas pada kinerja KPK selama kepemimpinan Ketua Agus Rahardjo yang dilantik pada akhir 2015 itu.

Dari catatan ICW, penindakan kasus korupsi tahun 2018 sebanyak 454 kasus yang ditangani oleh tiga institusi yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Kejaksaan merupakan institusi yang paling banyak melakukan penindakan korupsi yakni 52 persen atau 235 kasus dengan 489 orang tersangka dan nilai kerugian negara sebesar Rp4,8 triliun.

Selain itu, Kejaksaan berhasil menangani kasus suap dan pungli dengan kerugian masing-masing Rp732 juta dan Rp3,4 miliar.

Sementara, KPK hanya menangani 13 persen kasus sepanjang tahun 2018 dengan 261 tersangka dan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. Kasus lain yang berhasil ditangani KPK yakni suap dengan nilai kerugian Rp132 miliar dan tindak pencucian uang (Rp91 miliar).

Kendati masih ada sejumlah kinerja yang dinilai belum maksimal, catatan ICW menunjukkan penindakan kasus korupsi oleh KPK sejak 2015 hingga 2018 justru meningkat dari sisi kasus dan jumlah tersangka.

Pada 2018, misalnya, KPK menangani 57 kasus dengan jumlah tersangka 261 orang dan nilai kerugian mencapai Rp385 miliar. Penindakan yang dilakukan KPK paling banyak menjerat ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengucapkan terima kasih ketika menerima kritik dari ICW terkait kinerja hingga gejolak internal selama kepemimpinan Ketua Agus Rahardjo.

Dia mengaku sangat wajar jika aspek-aspek tersebut disoroti oleh ICW. "Tidak hanya ICW, semua warga atau kelompok harus menilai KPK dari approach masing-masing, dari sisi pendidikan, penindakan dan pencegahan," ujar Saut, Senin (13/5).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR