Mencari cara mengerem caleg koruptor

 Kartun mengadaptasi serial komik Lucky Luke karya Maurice De Bevere (Morris) dan Rene Goscinny
Kartun mengadaptasi serial komik Lucky Luke karya Maurice De Bevere (Morris) dan Rene Goscinny | Salni Setyadi /Beritagar.id

CEGAH | Di atas hukum adalah etika dan moral. Yang secara hukum tak dilarang, misalnya menjadi calon wakil rakyat padahal bekas naripidana korupsi, mestinya akan diadang asas kepatutan. Si caleg yang mengantongi keaiban itu seharusnya malu jika terus melaju.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat membuat peraturan melarang bekas napi korupsi — serta eks-napi bandar narkoba dan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak — menjadi caleg.

Namun menurut Mahkamah Agung (MA) September 2018, larangan itu bertentangan dengan UU Pemilu. Maka para caleg bermasalah itu terus melangkah.

Lalu pekan ini KPU mengumumkan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang pernah menjadi napi korupsi. Ada 49 nama.

Masyarakat akan tahu dan lebih dapat memastikan, karena KPU-lah yang mengumumkan. Masyarakat tak perlu mengais arsip berita apalagi sampai ke putusan MA. Jika masyarakat tetap memilih mereka, maka sebetulnya masalah ada di mana?

Untunglah masih ada peluang rem tambahan. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani, dewan pimpinan pusat suatu partai dapat meminta seluruh struktur organisasi partai agar tidak mendukung caleg tersebut.

Ah, kalau saja semua partai solid dan anggota partai patuh kepada pemimpin yang anticaleg korupsi....

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR