JAMINAN KESEHATAN

Mencari jalan keluar ideal dari defisit BPJS Kesehatan

Warga dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengikuti donor darah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Lampung, Kamis (15/11/2017).
Warga dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengikuti donor darah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Lampung, Kamis (15/11/2017). | Ardiansyah /ANTARAFOTO

Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan program jaminan bidang kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih menggunung.

Bukan hanya perkara layanan, kinerja keuangan program warisan Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono itu juga tak kunjung ideal.

Perkara defisit ini memang bukan barang baru. Setidaknya, sejak empat tahun berlangsung, laporan keuangan BPJS Kesehatan dua kali membukukan aset netonya dalam posisi minus, tepatnya pada tahun 2014 dan 2015.

Pada laporan keuangan 2014, BPJS Kesehatan membukukan aset neto sebesar -Rp3,3 triliun, kinerja sama juga terjadi pada 2015 dengan total aset neto -Rp5,76 triliun.

Jika diperinci, angka defisit yang terjadi pada dua tahun yang disebut itu berasal dari timpangnya angka beban jaminan kesehatan yang selalu lebih besar dari pendapatan iuran BPJS Kesehatan.

Belum lagi total beban pengeluaran lainnya seperti cadangan teknis, operasional, investasi, dan penyisihan piutang, yang ternyata lebih besar ketimbang pendapatan investasi dan lainnya.

Baru pada laporan keuangan 2016, BPJS Kesehatan berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp508 miliar. Tapi, surplus pada 2016 itu tetap tidak berhasil menutupi defisit kumulatif BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 hingga Desember 2016 yang mencapai Rp8,6 miliar.

Kinerja laporan keuangan itu menjadi berbanding terbalik dengan upaya penarikan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Laman resmi BPJS Kesehatan menyebut per 1 November 2017 kepesertaannya mencapai 183.576.086 orang, atau sekitar 69,84 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai Rp262 juta jiwa.

Klaim tak sesuai iuran

Penyebab utama defisit pada keuangan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah terlihat jelas saat beban pengeluaran lebih besar dari pendapatannya, atau dengan kata lainnya adalah klaim yang harus dibayarkan jauh melebihi jumlah iuran pesertanya.

Data aktual tim Kementerian Kesehatan yang dimuat dalam situs inacbg.kemkes.go.id (diakses Jumat, 17 November 2017 pukul 15.53 WIB) menyebut, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan saat ini, total klaim yang diajukan peserta (baik rawat inap maupun jalan) mencapai 74.666.011 klaim.

Banyaknya jumlah klaim memang tak bisa dihindari, mengingat jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal lain yang tidak bisa dihindari adalah penggunaan dari BPJS Kesehatan oleh peserta.

Tak bisa dipungkiri, pada tahun-tahun pertama BPJS Kesehatan berlaku, tata acara pendaftaran yang disyaratkan terbilang sangat longgar. Saat itu peserta boleh langsung menggunakan fasilitas kesehatan, meski baru mendaftar pada hari yang sama.

Baru pada 1 Juni 2015, aturan pendaftaran dan penggunaan BPJS Kesehatan direvisi. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 mengatur peserta baru bisa menggunakan BPJS Kesehatan paling cepat 14 hari setelah menerima nomor akun virtual dan membayar iuran bulan selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

Namun, aturan itu pun tetap tidak bisa memastikan kepatuhan peserta dalam melakukan pendaftaran dini dan pembayaran iuran sesuai kelas yang diinginkan.

Kondisi ini juga diperparah dengan tingginya jumlah peserta yang menunggak iuran. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, menyebut jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 10 juta peserta. Mayoritasnya adalah peserta mandiri.

Sementara, peserta penerima upah alias pekerja terbilang lebih tepat waktu. "Sudah lebih dari 90 persen peserta dari kalangan korporasi membayar tepat waktu," sebut Kemal dalam KONTAN, Sabtu (4/11/2017).

Tepatnya pembayaran iuran pekerja boleh jadi disebabkan karena sistem pembayaran yang terpotong otomatis dari pendapatan bulanan pekerja.

Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan (JAMKES) mengatur dengan jelas perhitungan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dipotong langsung dari upah bulanan.

Bagi para pegawai negeri sipil, potongan yang harus dibayarkan adalah 5 persen dari total gaji dengan perincian 3 persen ditanggung pemberi kerja sementara sisanya ditanggung pekerja.

Pekerja swasta juga mendapatkan jumlah potongan yang sama, hanya saja 4 persen dari iuran itu ditanggung pemberi kerja, dan sisanya baru ditanggung pekerja.

Untuk diketahui, besarnya iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelas antara lain Kelas 1 sebesar Rp80.000, Kelas 2 sebesar Rp51.000, dan Kelas 3 sebesar Rp25.500.

Cukai rokok jadi tambalan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa pemerintah masih mencari cara untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Salah satu cara yang tengah dikaji pemerintah adalah dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) yang nilainya sekitar Rp5 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menyebut sebesar 50 persen dari DBH CHT atau cukai rokok bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah oleh pemerintah daerah (pemda), seperti infrastruktur dan kesehatan. Sekitar 75 persen dari 50 persen dana sisa DBH CHT itu lah yang bisa dialokasikan ke BPJS Kesehatan.

Selama ini, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar dua persen. Jika target penerimaan cukai rokok adalah Rp148 triliun, maka setiap dua persennya dibagikan ke seluruh daerah sesuai dengan porsinya.

Beberapa kota penerima DBH cukai hasil tembakau tertinggi antara lain Kudus, Malang, dan Kediri.

Selain cukai rokok, masih ada solusi lain yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan untuk menekan defisitnya, yakni dengan meningkatkan kepesertaan pekerja penerima upah (PPU), khususnya di sektor swasta.

Hingga saat ini, jumlah peserta PPU swasta baru tercatat 24,8 juta orang. Jumlah itu separuh dari jumlah PPU yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 47 juta orang.

Padahal, potensi sumbangan pendapatan iuran dari PPU ini cukup besar. Pendapatan iuran dari 10,9 juta PPU saja mencapai Rp10,4 triliun pada semester I-2017, atau menyumbang 29 persen dari total iuran yang diraup senilai Rp35,9 triliun.

Tiga simulasi idealkan keuangan

Sejauh ini, tidak ada cara lain yang bisa menghilangkan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Tanpa subsidi cukai rokok maupun kenaikan iuran, BPJS akan terus mengalami defisit.

Lokadata Beritagar.id memuat tiga simulasi yang bisa diterapkan pada keuangan BPJS Kesehatan. Simulasi ini sudah memperhitungkan asumsi penyegahan penyalahgunaan JKN-KIS yang sudah optimal dengan besaran suku bunga setelah dikendalikan 3-5 persen berdasarkan European Healthcare Fraud and Corruption Network.

Simulasi pertama dengan besaran iuran tetap dan tidak ditambal dengan pajak rokok. Dengan asumsi jumlah peserta BPJS Kesehatan tahun 2018 sebanyak 197 juta orang, diperkirakan pada tahun itu akan terjadi defisit aset neto sebesar Rp10,43 triliun.

Pada tahun 2019, dengan asumsi semua penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka defisit diprediksi akan tetap terjadi, bahkan jumlahnya meningkat menjadi Rp22,8 triliun.

Simulasi kedua adalah dengan besar iuran tetap dan ditambah cukai rokok sekitar Rp7 triliun. Dengan kondisi itu, diperkirakan tahun 2018 tetap terjadi defisit aset neto sebesar Rp3,08 triliun. Pada tahun 2019, dengan asumsi seluruh penduduk 100 persen sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, defisit juga tetap terjadi sebesar Rp15,46 triliun.

Sementara, simulasi ketiga adalah dengan menaikkan iuran dan ditambah cukai rokok sekitar Rp7 triliun. Dengan simulasi ini, maka diprediksi pada tahun 2018 dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 197 juta orang, maka akan terjadi surplus sebesar Rp11,38 triliun.

Tahun 2019, dengan asumsi 100 persen penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka akan terjadi surplus sebesar Rp6,15 triliun. Surplus tersebut bahkan bisa digunakan untuk menutupi aset neto pada tahun sebelumnya.

Skema kenaikan iuran sebenarnya sudah pernah diusul oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tahun 2015 dengan perincian antara lain Kelas 1 sebesar Rp80.000, Kelas 2 sebesar Rp63.000, dan Kelas 3 sebesar Rp53.000.

Namun, usulan itu ditolak oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan alasan tidak ingin semakin membebani tanggungan masyarakat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR