MENJELANG PILPRES 2019

Mencegah modus Obor Rakyat terulang

Polri akan menindak pelontar kampanye hitam. Jangan sampai Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 dikotori fitnah, siapa pun sasarannya.
Polri akan menindak pelontar kampanye hitam. Jangan sampai Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 dikotori fitnah, siapa pun sasarannya. | Sandy Nurdiansyah /Beritagar.id

Polri akan menindak pelontar kampanye hitam. “Yang tidak ditoleransi Polri adalah black campaign, artinya kampanye sesuatu yang tidak terjadi tapi diolah, di-setting, didesain seolah-olah itu terjadi,” kata Kapolri Tito Karnavian pekan ini (17/9/2019).

Tito ingin pemilihan umum tahun depan --baik pemilihan legislatif maupun presiden-- terbebas dari kampanye hitam.

Memang Tito tak menyebut contoh kasus Pilpres 2014. Namun khalayak masih ingat tabloid Obor Rakyat, yang berisi fitnah terhadap salah satu capres saat itu, Joko "Jokowi" Widodo. Mei lalu kedua pemimpin tabloid tersebut menjalani hukuman setahun penjara di Lapas Cipinang, Jakarta (h/t Kompas.tv).

Mereka, yakni pemimpi redaksi Setyardi Budiono dan redaktur Darmawan Sepriyosa, dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dan penghinaan.

Fitnah terhadap Jokowi antara lain dia itu keturunan Tionghoa dan dia komunis. Jokowi berulangkali membantah. Bahkan dia bertamsil, saat peristiwa 1965 dirinya belum berusia lima tahun. Bagaimana mungkin seorang balita menjadi anggota PKI (detikcom, 6/3/2018).

Menurut Ketua PPP Muhammad "Rommy" Romahurmuziy, yang pada 2014 menjadi anggota tim pemenangan pasangan capres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, fitnah terhadap Jokowi berjejak dalam. Masih banyak yang percaya.

"Banyak isu yang disebar secara masif dalam waktu lama yang kemudian dikonsumsi oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah kebenaran," kata Rommy, April silam (h/t detikcom).

Bahkan April lalu, empat tahun setelah Pilpres 2014. Rommy ditanya oleh Ketua Utama Alkhairaat, Habib Sayyid Saggaf Muhammad Aljjufri, tentang kabar seputar Jokowi.

Ihwal Obor Rakyat, Rommy menyatakan itu bukan produk tim sukses Prabowo. Meski Rommy saat itu tahu ketidakbenaran isi tabloid itu, ia tak dapat menghentikannya.

Nanti jika ada kampanye hitam lagi, dengan korban Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma'ruf, sejumlah pasal hukum akan menjerat. Alat penjerat untuk bikin jera itu dari UU Pemilu dengan merujuk UU ITE jika pelaku menggunakan internet (lihat infografik).

"Tolong, semua pihak yang berkontestasi mendukungnya menggunakan positive campaign," Tito meminta.

Polri, kata Tito, akan memperkuat tim multimedia dan siber.

Catatan Redaksi: infografik telah direvisi, kata "pasal" diganti "prosedur" dalam bagian penerapan KUHAP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR