PEMILU 2019

Mencermati laporan dana kampanye Jokowi dan Prabowo

Cawapres Sandiaga Uno (tengah) dan Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Thomas Djiwandono (kiri) menyerahkan LPPDK Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Cawapres Sandiaga Uno (tengah) dan Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Thomas Djiwandono (kiri) menyerahkan LPPDK Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (2/5/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Kedua pasangan calon presiden-wakil presiden 2019 telah melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kamis (2/5/2019) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dari catatan yang dilaporkan tim pemenangan kedua calon --Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, diketahui perbedaan jumlah dan sumber dana kampanye yang diterima, serta penggunaannya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin melaporkan jumlah penerimaan dana kampanye sebanyak Rp606 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang digunakan mencapai Rp601 miliar.

Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan total penerimaan dana kampanye Rp213,2 miliar. Total dana yang dikeluarkan untuk kampanye Rp211,5 miliar.

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan, jika dibandingkan biaya kampanye Pilpres 2014. Menurut data Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) KPU, saat itu Jokowi-Jusuf Kalla menghabiskan Rp294 miliar, sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa Rp166,6 miliar.

Dari mana sumber dana kedua paslon pada Pilpres 2019?

Bendahara TKN, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan, pihaknya banyak menerima sumbangan dari pengusaha. "Sumbangan paling banyak dari perusahaan (badan usaha non-pemerintah), pengusaha," ungkap Sakti seusai melaporkan LPPDK di Hotel Borobudur, Kamis (2/5).

Hal berbeda dialami pasangan Prabowo-Sandiaga yang tak banyak menerima sumbangan dari para pengusaha. Sumbangan kampanye pasangan ini tercatat paling banyak dari masing-masing pasangan.

"Penerimaan yang paling besar adalah pasangan calon, dalam hal ini nominalnya adalah Rp192,5 miliar," sebut Bendahara BPN, Thomas Djiwandono.

Laporan tersebut menunjukan bahwa total dana kampanye yang digunakan pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih banyak 2,8 kali lipat dibandingkan Prabowo-Sandiaga. Selain itu, dari sisi penyumbang terbesar keduanya juga berbeda.

Minim sumbangan perorangan

Sumber pendanaan kampanye kedua pasangan calon presiden dan calon wakil masih bertumpu pada sumbangan dari pengusaha atau korporasi, serta sumbangan kandidatnya sendiri. Sumbangan dari perseorangan relatif masih minim.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, jika diperhatikan dari konfigurasi penyumbang dana kampanye Pemilu 2019, baik untuk pilpres maupun pemilu legislatif, partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangan ataupun kontribusi bagi pembiayaan kampanye masih minim.

"Ini agak sedikit berbeda bila dibandingkan Pilkada DKI 2012 dan Pemilu 2014 di mana gerakan kerelawanan untuk menjadi bagian dari pembiayaan kampanye kandidat cukup kuat," ungkap Titi kepada Beritagar.id, Minggu (5/5) sore.

Dia menandaskan, berkaitan dengan keperluan dan kepentingan pembiayaan kampanye, ada semacam stigma yang masih sangat kuat di masyarakat bahwa kalau ingin menjadi kontestan pemilu maka harus bertanggung jawab secara keseluruhan mulai dari pendanaan hingga aktivitas pemenangannya.

"Selain itu saya kira karena masyarakat juga mungkin merasa tidak terlalu terkoneksi secara ideologis dengan para kandidat yang berkontestasi saat ini. Kalau ada hubungan atau keterkaitan ideologis dan psikologis politik yang kuat mungkin akan ada respon yang berbeda untuk menyumbang kepada para peserta pemilu," bebernya.

Hal itu tercermin dari total penerimaan dana kampanye Jokowi-Amin. Sebesar 41,8 persen, atau Rp253,9 miliar, berasal dari sumbangan 40 badan usaha nonpemerintah. Selain itu, sumbangan dari 17 kelompok senilai Rp251 miliar juga didominasi sekumpulan pengusaha.

Adapun sumber pendanaan dari sumbangan perorangan tercatat Rp21,86 miliar dari 252 orang. Sisanya, Rp79,73 miliar, adalah sumbangan dari partai pendukung.

Sementara sumber dana pasangan Prabowo-Sandi didominasi uang pribadi mereka yang mencapai Rp192,51 miliar, atau 91 persen. Sebanyak 55 persen dari sumbangan itu berasal dari Sandiaga.

BPN juga menerima sumbangan perorangan dari pengusaha dan dari badan usaha nonpemerintah Rp 2,9 miliar.

Persoalan dana kampanye di Indonesia ini sambung Titi, masih sangat banyak. Pelaporan Dana kampanye belum sepenuhnya mencerminkan kebenaran atau realitas dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu.

"Bisa dikatakan pelaporannya masih berupa formalitas semata. Komitmen untuk menjaga akuntabilitas tata kelolanya belum secara substansial menjadi bagian yang melembaga dan terinternalisasi dalam diri peserta pemilu," jelasnya.

Dari segi pengawasan tambahnya, bisa dikatakan masih sangat lemah lantaran regulasi yang ada belum mampu menjangkau secara komprehensif pengawasan dan penegakan atas akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu.

Seperti diketahui dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa peserta pemilu wajib menyerahkan LPPDK. Kewajiban itu, diatur juga dalam Peraturan KPU No 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peserta pemilu itu terdiri dari capres-cawapres, tim kampanye, partai politik, hingga calon anggota legislatif. LPPDK mesti dilaporkan paling lambat 15 hari setelah hari pencoblosan 17 April lalu hingga 2 Mei 2019.

Waspadai politik ijon

Melihat banyaknya penyumbang dari kalangan pengusaha, Titi menyebut kemungkinan dijadikannya sumbangan itu sebagai lahan bagi sistem politik ijon, atau sistem transaksional antara calon terpilih dengan donatur.

"Sangat mungkin. Makanya, itu yang mesti menjadi kewaspadaan bagi publik untuk memantau dan mengawasi kinerja peserta pemilu terpilih pascapemilu," imbuhnya.

Keterbukaan dan transparansi dana kampanye yang bisa diakses oleh publik melalui pengumunan KPU, kata Titi, mesti dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol guna memastikan kinerja para pejabat terpilih dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya baik di eksekutif maupun legislatif.

Menyangkut hubungan timbal balik transaksional atas nama investasi pendanaan kampanye sebutnya, bukan satu atau dua kasus saja yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.

"Ini yang membuat pemilih mesti terus bergerak mengawasi dan mengontrol para pejabat terpilih agar tidak terjadi Kongkalikong dalam pembuatan kebijakan ataupun penganggaran karena dalih hutang budi politik," imbuhnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR