KETENAGAKERJAAN

Mencontoh Bali soal perlindungan pekerja rentan

Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka (kanan) menyampaikan orasi dalam Rapat Akbar KRPI, di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).
Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka (kanan) menyampaikan orasi dalam Rapat Akbar KRPI, di Jakarta, Sabtu (22/12/2018). | Aprillio Akbar /ANTARA FOTO

Rencana provinsi Bali untuk mengentaskan persoalan ketenagakerjaan lokal dinilai layak menjadi contoh bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional. Hal itu disampaikan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M Aditya Warman.

"Karena hampir 1,9 juta pekerja di Bali ini, 90 persen bekerja di UMKM. Ini harapannya untuk menyampaikan agar rakyat sejahtera, produktif, punya vokasi bagus dan terlindungi empat program. Yakni jaminan kematian, ketenagakerjaan, hari tua, dan pensiun,” kata Aditya (14/5).

Sebelumnya, selang seminggu usai peringatan May Day, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta (7/5), mengatakan pihaknya sedang membahas persiapan untuk membuat perda tentang perlindungan ketenagakerjaan. Ini merupakan respons positif pemerintah Bali terhadap tuntutan para buruh lokal untuk melindungi pekerja.

Adapun isi rencana Perda itu mencakup setidaknya empat poin. Pertama, menukil laman Serikat Pekerja Nasional, menyangkut tentang sistem pengupahan selama ini hanya memakai atau di bawah upah minimum provinsi (UMP). Padahal, UMP merupakan patokan terkecil untuk menyusun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedua, menyangkut hubungan tenaga kerja dan perusahaan. Masih banyak perusahaan mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak dan pekerja harian. “Seharusnya pekerjaan yang tidak di-outsourcing-kan, malah di-outsourcing-kan,” ujar Parta.

Ketiga, Ranperda akan memuat tentang parameter nilai atau angka yang diberikan ketika menentukan jumlah gaji layak untuk pekerja dengan mempertimbangkan sejumlah faktor lokal.

Di antaranya, “Komponen sosial-budaya dimasukkan sebagai bagian dari kebutuhan hidup layak, sehingga upah pekerja di Bali lebih layak,” jelas Parta. Lalu, akan dibuat bentuk pengupahan dengan sistem sektoral. Terutama pada sektor paling menonjol di Bali seperti pariwisata, industri kreatif, dan lainnya.

Terakhir, Gubernur Bali Wayan Koster juga berjanji akan memprioritaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memetakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di Bali.

Pasalnya menurut dia, ihwal terpenting dalam ketenagakerjaan selain jaminan sosial, adalah lapangan kerja dan pendidikan vokasional untuk memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat.

Aditya berpendapat, inisiatif Provinsi Bali patut dicontoh lantaran sejalan dengan program solusi pemerintah pusat untuk meningkatkan kapabilitas pekerja. Khususnya untuk mendidik pengangguran agar mendapat kesempatan bekerja kembali.

Jika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali hanya sebesar 972 ribu pekerja. Artinya, merunut pernyataan Aditya, jumlah pekerja UMKM di Bali yang naik dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, boleh jadi telah mengurangi jumlah pengangguran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang pernah mengatakan, UMKM merupakan elemen penting bagi perekonomian Indonesia. Data sepanjang 2017 menunjukkan keberadaan UMKM mampu menyerap 96,99 persen pekerja serta berkontribusi sebesar 62,58 persen terhadap PDB.

Akan tetapi, bukan tak ada masalah. Banyak perusahaan nakal masih melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

Di Indonesia, meskipun BPS mencatat ada 23 juta pekerja atau 20 persen berstatus berusaha sendiri per Agustus 2017, 40 persen atau 48 juta lebih penduduk mencari nafkah sebagai pekerja formal berstatus buruh, pegawai, atau karyawan.

Sementara, di luar pekerja yang tidak dibayar sesuai UMP, masih banyak karyawan belum terpenuhi haknya sesuai aturan pemerintah.

Hasil survei BPS tahun 2018 menunjukkan, Dari 49,3 juta pekerja formal, terdapat 37,9 juta (77 persen) yang tidak mendapat jaminan pensiun dan 36 juta lebih (73 persen) tak punya jaminan hari tua dari tempatnya bekerja.

Bahkan, Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018 mencatat, lebih dari 50 persen pekerja formal di berbagai lembaga tidak menerima jaminan kesehatan dan kematian.Terbanyak adalah pekerja lembaga nirlaba seperti yayasan dan LSM (82,3 persen).

Persoalan itu belum termasuk masalah ketenagakerjaan yang membayangi para pekerja informal—di luar pekerja yang berusaha sendiri.

Misalnya, selain buruh tidak tetap atau pegawai kontrak, menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ada banyak wartawan berstatus kontributor atau pekerja lepas alias bukan pegawai tetap suatu media yang kehidupannya jauh dari sejahtera, dan tidak memenuhi standar.

Bagaimanapun, merujuk data BPS sejak tahun 2012-2017, jumlah pekerja informal masih lebih banyak dari pekerja formal. Jangankan mendapat jaminan ketenagakerjaan, pekerja informal ini sewaktu-waktu bisa di PHK sepihak, diupah di bawah rata-rata, telat dibayar atau upah dicicil, sama sekali tak diberi pesangon, atau dengan kata lain, paling rentan soal perlindungan ketenagakerjaan.

Terkait pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di lapangan, Ida Bagus Ngurah Arda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, menambahkan perlunya peran tenaga pengawas.

Bercermin di wilayah Badung, kata dia, sebetulnya sudah dilakukan pengawasan secara berkala ke perusahaan-perusahaan. Terutama menyangkut masalah upah tidak sesuai.

Namun, lantaran tenaga pengawas cuma 25 orang, sebagian besar sudah berumur, sedangkan perusahaan yang diawasi mencapai 11.503, prioritasnya hanyalah perusahaan-perusahaan bermasalah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR