KEPENDUDUKAN

Mendagri setop sementara pembuatan e-KTP bagi WNA

Petugas melayani warga yang melakukan perekaman E-KTP di Stan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil pada Pekan Pelayanan Publik di Halaman Rumah Dinas Walikota Palembang, Minggu (18/11/2018).
Petugas melayani warga yang melakukan perekaman E-KTP di Stan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil pada Pekan Pelayanan Publik di Halaman Rumah Dinas Walikota Palembang, Minggu (18/11/2018). | Feny Selly /Antara Foto

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP/KTP-el) bagi warga negara asing (WNA) akan ditunda selama beberapa saat. Hal ini dipastikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pengajuan pembuatannya baru dapat dilakukan lagi usai digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Untuk meredam, setop dulu (permintaan) dari WNA. Sampai Oktober selesai atau sampai November," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri kepada Jawa Pos di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Hal ini dilakukan agar Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar. Karenanya, penundaan pun tetap berlaku meskipun ada WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap sebagai syarat mengajukan kepemilikan e-KTP.

Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, WNA berusia di atas 17 tahun ke atas dan telah memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) memang diwajibkan memiliki KTP.

Namun, berbeda dengan WNI, para WNA pemilik e-KTP tersebut tidak memiliki hak pilih dalam segala agenda pemilu di Indonesia.

Isu ini menjadi ramai ketika beredar kabar, juga foto, yang menunjukkan adanya WNA pemilik e-KTP di Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Saat ini, menurut Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, ada 134 WNA yang telah memiliki KITAP, tinggal di Sukabumi dan Cianjur. Dari jumlah tersebut, WNA pemilik e-KTP ada 42 orang--17 orang di Kabupaten Cianjur, 16 orang di Kabupaten Sukabumi, dan 9 orang di Kota Sukabumi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, nama WNA pemegang e-KTP yang disebut ada di DPT, berbeda dengan yang tercatat di dalam database Ditjen Dukcapil Kemendagri, begitu juga dengan data DPT yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan kata lain, e-KTP yang ada pada daftar itu palsu dan tak memiliki hak sebagai DPT.

KPU lantas mengambil tindakan guna mencegah terjadinya hal serupa. Mereka meminta data WNA yang memiliki e-KTP terdaftar sebagai DPT.

Dari hasil analisis Ditjen Dukcapil Kemendagri, dari sekitar 1.600 WNA yang memiliki e-KTP yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Bali, ada 103 yang masuk DPT.

"Tadi kami sudah serahkan data-data itu ke KPU dan Bawaslu. Iya, diserahkan 103 data," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi detikcom, Senin (4/3).

Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan bahwa KPU akan tetap menjaga data pribadi WNA. Namun, selanjutnya, hasil pengecekan akan disampaikan secara terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik.

"KPU ingin mengecek secara mandiri dan utuh semua WNA yang punya KTP-el kaitannya dengan DPT secara lengkap," tegasnya, seperti dikutip Kompas.com, Senin (4/3).

Sementara itu, menurut Tjahjo, pemberian e-KTP bagi WNA sudah sesuai undang-undang yang diatur dalam UU No 23/2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013.

Untuk memilikinya pun terbilang tak mudah. Seorang WNA baru bisa memiliki e-KTP dengan persyaratan tertentu, misalnya harus sudah memiliki izin tinggal tetap (ITAP).

Izin ini adalah jenis izin tinggal untuk WNA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat terus diperpanjang. ITAP dapat diurus WNA di kantor Imigrasi setempat.

Sementara itu, ada kelompok WNA yang bisa mendapat ITAP tanpa syarat harus menetap di Indonesia terlebih dulu. Mereka adalah anak, istri, suami dari WNA yang memiliki ITAP. Selain itu ada mantan WNI dan mantan orang berkewarganegaraan ganda Indonesia.

Selain itu, WNA juga harus memperoleh rekomendasi dari imigrasi, telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el atau e-KTP.

Aturan ini telah diterbitkan bahkan dari sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi. Penerbitan e-KTP WNA yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan undang-undang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR