HARGA PANGAN

Menekan harga beras, memotong rantai tengkulak

Buruh tani mengangkut padi ke dalam truk usai dipanen di area persawahan Desa Sekaran, Kediri, Jawa Timur, Senin (4/3/2019).
Buruh tani mengangkut padi ke dalam truk usai dipanen di area persawahan Desa Sekaran, Kediri, Jawa Timur, Senin (4/3/2019). | Prasetia Fauzani /AntaraFoto

Ada persoalan serius terjadi di Sumatera Selatan. Harga beli beras di tingkat konsumen tidak bisa ditekan. Ada dua penyebab utama.

Pertama, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional setempat kesulitan menyerap beras petani, padahal musim panen sudah dimulai.

Pangkal masalahnya ada di harga jual beras petani yang berada di atas Harga Pokok Pemerintah (HPP), yakni Rp7.300—dan harga fleksibilitasnya pada rentang Rp8.030. Sementara, harga yang dipatok petani rata-ratanya di atas Rp8.300 untuk kualitas beras di bawah medium.

Saat ini stok beras di gudang Bulog Sumatera Selatan tercatat sebanyak 27.500 ton beras. Tapi, mayoritasnya adalah stok sejak tahun lalu. Adapun serapan beras dari petani lokal hanya sekitar 180 ton.

Kedua, rantai perdagangan beras di Bumi Sriwijaya ini adalah yang terpanjang dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah rantai distribusi di provinsi ini harus melalui empat pelaku usaha sebelum benar-benar tiba di kantong konsumen.

Empat pelaku usaha yang dimaksud adalah produsen, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Panjangnya mata rantai distribusi beras ini tak ayal berdampak pada besaran margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) di provinsi tersebut, yakni sebesar 28,6 persen.

Sedikit catatan, MPP adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang menentukan besarnya harga dari kegiatan perdagangan.

Perbandingan jumlah rantai distribusi beras dengan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) di seluruh provinsi di Indonesia
Perbandingan jumlah rantai distribusi beras dengan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) di seluruh provinsi di Indonesia | Lokadata /Beritagar.id

Rantai distribusi menjadi momok dari tingginya harga, tak hanya beras, melainkan nyaris semua komoditas pangan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan dengan lugas, bahwa tak ada cara lain untuk memangkas tingginya harga pangan selain memutus rantai distribusi.

Langkah lain seperti impor misalnya, belum mendesak untuk dilakukan. Pasalnya angka inflasi nasional masih relatif terjaga dan tidak keluar dari target.

“Jika mau menurunkan harga pangan dan tidak memukul peternak, maka rantai distribusi harus dipotong, tengkulak perannya dikurangi,” sebut Bhima dalam pesan singkatnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah bisa mulai memperbaiki infrastruktur pertanian sehingga ongkos transportasi dan logistik tidak mahal. “Soal pangan tidak ada jalan pintas,” tegasnya.

Pemerintah sepintas mengakui bahwa saat ini belum memiliki taktik untuk memutus mata rantai tersebut, meski rencana untuk membuat petani tak merugi serta konsumen tak terbebani sudah dipikirkan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan upaya pemotongan rantai distribusi perlu melibatkan pembicaraan khusus dengan berbagai pihak, salah satunya Bulog.

“Itu nanti kita libatkan Bulog,” jawab Amran singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Bulog memang menjadi salah satu pintu solusi untuk menekan harga beli konsumen sekaligus melindungi harga petani. Namun, jika Bulog dihadapkan dengan persoalan seperti di Sumatra Selatan, maka upaya untuk menekan harga itu menjadi terhambat kembali.

Di sisi lain, Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menyatakan, penyederhanaan rantai distribusi untuk menjaga harga beras di pasar sejatinya harus disertai dengan efisiensi produksi. Sebab, harga beras akan tetap tinggi bila biaya produksinya juga tinggi.

Ketua Umum Perpadi Seotaro Alimoeso menjelaskan, komponen biaya yang memengaruhi produksi petani di antaranya adalah harga pupuk, benih, upah tenaga kerja, bahan bakar, serta transportasi. Selain itu, faktor cuaca juga bisa menambah beban petani untuk menawarkan harga tinggi ketika musim panen tiba.

Rantai distribusi perdagangan beras terpanjang dan terpendek
Rantai distribusi perdagangan beras terpanjang dan terpendek | Lokadata /Beritagar.id

Survei BPS "Distribusi Perdagangan Komoditas Beras" yang diolah Lokadata Beritagar.id terlihat bahwa tidak ada indikator khusus yang bisa menentukan banyaknya rantai distribusi perdagangan beras.

Pulau Jawa, dengan asumsi pulau yang memiliki infrastruktur paling memadai di antara lainnya, juga tidak memiliki rantai distribusi yang pendek.

Sedikitnya, rantai perdagangan di Pulau Jawa harus melalui tiga pelaku usaha dengan rata-rata MPP sebesar 20,5 persen. Padahal juga, Pulau Jawa adalah pusat produksi beras terbesar di tingkat nasional.

Hal sebaliknya berlaku di Sulawesi Tenggara. Provinsi ini tercatat memiliki rantai distribusi paling ideal, yakni hanya melalui dua pelaku usaha; produsen-pedagang eceran-konsumen akhir.

Rerata harga beras dan MPP.
Rerata harga beras dan MPP. | Lokadata /Beritagar.id

Idealnya, pemerintah memang perlu mengadopsi sistem rantai distribusi yang berlaku di Sulawesi Tenggara ini ke semua provinsi.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut, dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar hanya akan dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi, ataupun pedagang grosir.

Pada akhirnya, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi tidak efektif. Sebab, menurut Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi dalam AntaraNews, kebijakan itu hanya akan memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga jual beras, sementara mereka bukanlah pihak yang menyebabkan tingginya harga beras.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR