KEMUDAHAN BERBISNIS

Menekan korupsi, menggenjot investasi

Perajin membuat partisi pembatas ruangan bermotif wayang di Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (8/1/19). Pemerintah menargetkan sebanyak delapan juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhubung ke jaringan internet atau UMKM go online pada tahun 2019.
Perajin membuat partisi pembatas ruangan bermotif wayang di Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (8/1/19). Pemerintah menargetkan sebanyak delapan juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhubung ke jaringan internet atau UMKM go online pada tahun 2019. | Maulana Surya /Antara Foto

Salah satu indikator bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis di suatu negara adalah indeks Ease of Doing Business (EODB) yang dirilis oleh Bank Dunia sejak 2001. Kemudahan berusaha di sebuah negara terbukti dipengaruhi tingkat korupsi di negeri tersebut--semakin rendah korupsi, semakin kondusif investasinya.

Indeks tersebut disusun berdasarkan riset empiris yang didanai Bank Dunia untuk mengukur aspek regulasi bisnis dan implikasinya terhadap pembangunan dan operasional perusahaan. Indeks ini tidak mengukur seluruh aspek dalam kebijakan investasi tetapi isu penting di dalam pembuatan kebijakan.

Ada 11 indikator dalam pengukuran EODB; mulai dari perizinan, aturan dagang, perlindungan investasi, hingga regulasi pasar buruh. Bank Dunia menyatakan poin untuk regulasi pasar buruh tak dimasukkan dalam indeks tahun ini, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Jadi hanya 10 indikator yang dipublikasikan.

Semakin besar nilai yang didapat sebuah negara, berarti semakin mudah untuk membuka dan menjalankan bisnis di negara itu.

Pada Doing Business Report 2019 (pdf) yang dirilis akhir Oktober 2018, Skor EODB Indonesia naik 1,47 poin dari tahun sebelumnya menjadi 67,96 poin. Namun angka kenaikan itu lebih kecil dibandingkan negara-negara lain sehingga peringkatnya turun dari 72 ke 73.

Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Selandia Baru (86,59) menempati peringkat teratas, disusul Singapura (85,24), dan Denmark (84,64).

Dari 10 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia dalam periode Juni 2017 hingga Mei 2018, Indonesia mencatatkan penurunan di empat bidang, yakni perizinan bidang konstruksi (dari 108 menjadi 112), perlindungan kepada investor kecil (43 ke 51), perdagangan lintas batas (112 ke 116), dan kontrak yang mengikat (145 ke 146).

Indonesia mampu menunjukkan perbaikan pada tiga indikator. Untuk indikator kemudahan memulai bisnis, Indonesia berhasil memangkas dan menyederhanakan prosedur pasca-pencatatan administratif, antara lain dalam hal administrasi pajak, jaminan sosial, dan perizinan.

Sementara indikator-indikator lain yang tidak menunjukkan perbaikan adalah kemudahan dalam perizinan konstruksi, kemudahan untuk mendapatkan listrik, serta penguatan hak para kreditur dan debitur di mata hukum.

Korupsi di bidang birokrasi ini, tampak pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rilisan ABC Australia (13/2/2019). Survei itu menyatakan masih ada pengusaha yang memberi "pelicin" kepada aparat karena ingin urusannya cepat selesai.

Jajak pendapat terhadap 149 responden di 5 provinsi yang berhubungan dengan sektor infrastruktur, perizinan dan bea cukai, hampir separuhnya (49 persen) menyatakan pemberian di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah masih sering terjadi.

"Cukup banyak publik yang menilai cenderung sulit berhubungan dengan aparat pemerintah," ujar peneliti LSI, Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip Tempo.co.

Kerumitan ini menjadi salah satu alasan pemberian uang atau hadiah ke aparat pemerintah. Selain itu, pemberian dilakukan dengan alasan balas budi, atau untuk merawat kedekatan pebisnis dengan pejabat.

Meski begitu, 64,4 persen masih menilai pemberian uang atau hadiah ke pegawai pemerintahan merupakan hal yang tak wajar. Pun 71 persen pengusaha menganggap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sudah cukup efektif.

Lokadata Beritagar.id membandingkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan data EODB. IPK rilisan Transparency International (TI) itu menilai berdasarkan sejumlah faktor, antara lain risiko politik, iklim demokrasi, daya saing, kemudahan berinvestasi dan perizinan, serta penegakan hukum. Adapun respondennya adalah para pengusaha.

Naiknya skor EODB Indonesia, ternyata diiringi oleh membaiknya persepsi korupsi. IPK tahun 2018 yang dirilis TI Indonesia pada Januari 2019 lalu, menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Skor Indonesia naik menjadi 38, setelah selalu menempati posisi 37 sejak 2016.

Negara yang menanggulangi korupsi dengan baik, tingkat kemudahan berusahanya juga sangat baik. Ini membuktikan ada korelasi kuat antara upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tingkat capaian EODB.

Investasi yang sempat tersendat pasca-turbulensi ekonomi, fluktuasi nilai tukar, dan perang dagang yang memuncak tahun lalu, dimungkinkan membaik dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi bebas korupsi.

Meski, itu saja tidak cukup. Upaya lain seperti pemberian insentif fiskal, atau meningkatkan rasio investasi terhadap outputnya, juga penting untuk meningkatkan daya saing dalam hal berinvestasi di Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR