Mengantisipasi isu agama dalam Pilkada DKI putaran kedua

Cagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan sambutan saat menghadiri pembekalan penggerak militan perempuan PPP di halaman Masjid Al Huda, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1).
Cagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan sambutan saat menghadiri pembekalan penggerak militan perempuan PPP di halaman Masjid Al Huda, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1).
© Wahyu Putro A /Antara Foto

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hampir pasti akan berlangsung dalam dua putaran.

Penghitungan suara sementara (pukul 15.57 WIB) dari KPUD DKI Jakarta, menunjukkan bahwa pasangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (42,98 persen) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (40 persen), akan melaju ke ronde berikutnya. Pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (17,02 persen) diprediksi bakal tersisih.

Sebuah pertanyaan menyongsong putaran kedua: apakah isu identitas (berbasis agama) akan kembali berembus? Lebih-lebih, mengingat santernya isu tersebut berembus pada putaran pertama.

Sentimen identitas--kadang pula disebut sebagai primordialisme atau politik aliran--bisa dipandang sebagai usaha untuk menyudutkan Ahok.

Hal itu menimbang latar belakang kandidat petahana tersebut sebagai pemeluk Kristen--berdarah Tionghoa--di daerah yang persentase pemeluk Muslim mencapai 83 persen. Pun Ahok tengah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama, imbas perkataannya ihwal surat Al Maidah ayat 51.

Sebagai catatan, selama kampanye putaran pertama, pasangan Anies-Sandi menunjukkan kedekatan dengan kelompok-kelompok garis keras, yang kerap mengembuskan isu agama.

Anies menghadiri undangan Front Pembela Islam (FPI), yang getol menyuarakan isu agama. FPI juga menjadi penggerak rangkaian "Aksi Bela Islam", dengan tuntutan penangkapan Ahok sehubungan kasus dugaan penodaan agama.

Bukan cuman itu. Sabtu (11/2), empat hari sebelum pencoblosan, Anies-Sandi, hadir dalam Aksi 112, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kedua tokoh salat subuh berjamaah dengan para peserta aksi.

Adapun Aksi 112 punya nuansa politik nan kental, lewat ceramah-ceramah yang menyerukan untuk memilih pemimpin Muslim dalam Pilkada DKI.

Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya, memperkirakan Pilkada DKI putaran kedua masih akan diwarnai sentimen identitas oleh lawan Ahok.

"Tetapi saya harap calon gubernur se-level Anies tidak memanfaatkan sentimen primordial untuk menyerang Ahok. Anies masih punya potensi lain, yang jauh lebih elegan dibandingkan memainkan isu sentimen primordial, hanya karena berbeda agama dengan Ahok," kata Yunarto, dikutip Berita Satu (16/2).

Yunarto berpandangan, sentimen primordial turut dipengaruhi suasana politik. Ia merujuk pada aksi-aksi massa sehubungan kasus dugaan penodaan agama yang membelit Ahok. Menurutnya, semakin kecil frekuensi aksi, kian menguntungkan bagi Ahok.

Yunarto juga mengingatkan ihwal kecenderungan hasil survei jelang hari pencoblosan (15 Februari).

"Kalau kita lihat hasil survei sejak Desember 2016 sampai Januari 2017, suara Ahok-Djarot kembali rebound, karena situasi politik semakin dingin. Islam kalangan menengah dan atas kembali mendukung Ahok."

Kepada BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, mengatakan bahwa dalam Pilkada DKI faktor rasional berupa pengenalan program cenderung berimbang dengan faktor yang bersifat sosiologis (agama dan ras).

Menurut dia, Ahok-Djarot lebih mengedepankan program. Sedangkan, pasangan lain menggunakan isu identitas sebagai titik tembak dalam Pilkada DKI.

Sri Budi pun memprediksi dua isu itu akan tetap berhadapan dalam putaran kedua. "Kemungkinan (isu) ini akan dipertajam di putaran dua, isu-isu primordialisme akan berhadapan dengan isu-isu yang programatik," katanya.

Ihwal menguatnya sentimen identitas dalam Pilkada DKI juga termaktub dalam berbagai laporan media luar negeri.

Umumnya, media luar negeri melihat Pilkada DKI sebagai pertarungan antara pluralisme di satu sisi, dan kekuatan Islam konservatif di seberangnya. Ahok dianggap sebagai representasi pluralisme. Sedangkan, lawannya merupakan cerminan kekuatan Islam konservatif.

Untuk menyebut contoh, The Economist melaporkan keunggulan Ahok-Djarot di Pilkada DKI dengan judul (terjemahan), "Setengah kemenangan untuk toleransi di Indonesia".

Nada yang sama bisa ditemukan lewat artikel Time berjudul (terjemahan), "Pluralisme tampil sebagai pemenang putaran pertama dalam pemilihan paling terpolarisasi di Indonesia".

Anies klaim fokus pada program

Anies Baswedan, dalam telewicara dengan Rosiana Silalahi (Kompas TV, 15/2), mengklaim bahwa fokus utama kampanyenya adalah program-program yang dianggap bisa jadi solusi atas masalah warga Jakarta.

Ringkasnya, ia menolak bila dianggap akan memakai isu agama dalam Pilkada DKI putaran kedua.

"Kami akan berkampanye dengan fokus pada program. Kami ingin terus menawarkan ini (program) sebagai solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat Jakarta. Lapangan pekerjaan, (masalah) kebutuhan pokok yang harganya tinggi, dan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Ini yang akan jadi prioritas," ujar Anies.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar bahwa pihaknya lebih memerhatikan pemilih rasional.

"Kita berhadapan dengan penduduk yang mayoritasnya sudah kelas menengah dan pada saat bersamaan, sangat tinggi penetrasi informasi dan internetnya. Jadi tawarannya justru pemilih rasional ini yang kita perhatikan," ujar Mardani, dinukil BBC Indonesia.

Sekadar pengingat, polarisasi kekuatan politik dengan menggunakan sentimen identitas bisa pula dilihat sebagai episode lanjutan dari Pemilihan Presiden 2014.

Ketika itu, Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra dan sejumlah partai Islam--terutama PKS. Dalam kampanyenya, Prabowo menjual citra "pribumi" dan nasionalisme.

Di seberang lain, Joko "Jokowi" Widodo, kena hantam isu identitas. Antara lain, lewat sejumlah kabar bohong yang menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan non-Muslim. Meski diterpa kampanye hitam, Jokowi bisa memenangi hati pemilih dan menjadi presiden.

Pada Pilkada DKI 2017, Partai Gerindra dan PKS menyokong Anies-Sandi. Prabowo, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, ikut turun gunung dalam usaha memenangkan jagoannya itu.

Sedangkan, Ahok-Djarot beroleh dukungan dari kekuatan dasar pendukung Jokowi pada Pilpres 2014, sebutlah PDIP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.