Mengapa Indonesia tak gabung koalisi Saudi

Tentara Saudi unjuk kebolehan dalam sebuah parade militer.
Tentara Saudi unjuk kebolehan dalam sebuah parade militer. | Amel Pain /EPA

Negara-negara Semenanjung Arab--dengan Arab Saudi sebagai pentolan--sempat dikecam karena tidak sepenuhnya terlibat dalam perang melawan kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama, ISIS. Rivalitas dengan Iran, ketakmufakatan ihwal Suriah, serta kebencian sektarian menjadi pengganjal untuk lebih serius dalam urusan gempur-menggempur basis pendudukan grup pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

Agaknya, demi menjawab kritik tersebut, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kepemimpinannya atas barisan beranggotakan 34 negara yang bertujuan melawan teroris dengan pusat operasi gabungan di Riyadh, Arab Saudi.

Tergabung dalam koalisi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komoro, Qatar, Pantai Gading, Kuwait, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigerian, dan Yaman.

"Lebih dari 10 negara mayoritas Muslim) telah menyampaikan dukungan terhadap persekutuan serta akan mengambil langkah yang diperlukan," demikian keterangan pemerintah dikutip Arab News.

Menurut Deputi Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, negara-negara yang berkoalisi berkomitmen untuk memerangi penyakit yang menjangkiti (baaca: terorisme), pertama sekali, dunia Islam dan, kemudian, masyarakat internasional. "Saat ini, negara Islam memerangi terorisme sendiri-sendiri. Koordinasi (gerakan) amatlah penting," ujarnya.

Sejumlah negara yang dianggap sebagai lokasi persemaian teroris menjadi target serangan, yakni Irak, Suriah, Libya, Mesir, dan Afganistan.

Meski demikian, belum jelas apa yang dimaui kerajaan Sunni itu dari negara-negara koalisi. Namun, The Wall Street Journal menulis bahwa keputusan Arab Saudi menjalin kongsi menunjukkan bahwa negara itu sudah muak dengan cara pemerintah AS menggarap problem di Suriah dan Irak.

Dan Indonesia, negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dunia, serta Oman, negara termandiri di Teluk, tidak menjadi bagian dari koalisi.

Media Inggris, The Independent, menyebut kenyataan ini sebagai hal ganjil. Pasalnya, sejak Bom Bali I, yang menewaskan banyak warga asing, telah banyak peristiwa di tanah air yang bersangkutan dengan jaringan terorisme internasional. Dengan populasi Indonesia yang mayoritas Sunni, tergabung di koalisi terlihat menjadi harga mati. Laman itu bahkan menyinggung bahwa beragam kasus eksekusi mati pembantu asal Indonesia di tanah Arab kemungkinan menjadi penghalang.

Menengok warta Kompas, memboyong pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, Indonesia mendapat tawaran dari Saudi untuk bergabung di Pusat Kontraterorisme dan Ekstremisme, bukan koalisi militer.

"Berdasarkan undang-undang kita, Indonesia tidak mungkin bergabung dalam sebuah koalisi militer seperti itu. Untuk tawaran Pusat Kontraterorisme dan Ekstremisme itu, Ibu Menteri (baca: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) minta agar TOR (terms of reference) dan modalitasnya disampaikan dulu untuk dipelajari," ujarnya.

Namun, ia menambahkan, pihak Saudi belum menyampaikan perihal tersebut.


BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR