PENCEMARAN LINGKUNGAN

Mengapa Jokowi bawa isu sampah plastik ke KTT ASEAN

Wisatawan terlihat di Terminal Sampah Peduli Pantai terletak di Pantai Wisata Kampung Jawa, Banda Aceh, Senin (10/6/2019). Presiden Joko Widodo akan membawa masalah sampah laut ke KTT Asean.
Wisatawan terlihat di Terminal Sampah Peduli Pantai terletak di Pantai Wisata Kampung Jawa, Banda Aceh, Senin (10/6/2019). Presiden Joko Widodo akan membawa masalah sampah laut ke KTT Asean. | Ampelsa /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengangkat masalah sampah di laut ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Bangkok, Thailand pada 22—23 Juni 2019. Itu adalah satu dari tiga isu yang disiapkan Jokowi.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas kabinet tentang persiapan KTT ASEAN di kantor presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019). "...combating marine debris (memerangi sampah laut) di ASEAN jadi isu yang perlu kita angkat," ujar Jokowi.

Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, menyatakan Indonesia perlu mengangkat isu tersebut karena luas lautnya dan sudah merasakan dampaknya. Fachir dalam laman Sekretariat Kabinet, meyakini akan ada dokumen kesepakatan negara-negara ASEAN untuk bekerja sama mengatasi sampah plastik di lautan.

Indonesia memang berkepentingan untuk mengangkat isu ini. Data lawas yang diterbitkan para peneliti dalam Science pada 2015 menyebutkan total sampah plastik di lautan Indonesia per 2010 mencapai 7,4 ton.

Sementara menurut fakta dan data milik World Wild Fund for Nature (WWF), pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia sudah mencapai taraf darurat. Itu sebabnya WWF dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah melarang tegas pemakaian sedotan dan kantong plastik atau tas kresek.

Sementara menurut peneliti pencemaran laut pada Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Reza Cordova, hampir dua buah sampah plastik berada di setiap satu meter persegi pantai di Indonesia.

"Rataan sampah plastik yang ditemukan di seluruh pantai Indonesia setiap bulannya adalah 1,71 buah per meter persegi, dengan berat rata-rata 46,55 gram per meter persegi," kata Reza pada 30 November 2018.

Menurut penelitiannya pada tahun lalu; rerata sampah plastik terbanyak berada di pantai pulau Sulawesi (2,35 buah per meter persegi), diikuti pantai di pulau Jawa (2,11 buah per meter persegi).

Urusan sampah plastik di lautan dan pantai ini bukan cuma menjadi persoalan Indonesia. Di ASEAN, Thailand dan Filipina pun mengalaminya.

Pada 28 Mei 2018; seekor paus pilot di Songkhla, Thailand --perbatasan dengan Malaysia-- mati setelah hampir 8 kilogram sampah plastik berada di dalam perutnya. Sementara pada 16 Maret 2019; sebanyak 40 kilogram sampah plastik ditemukan di dalam perut seekor paus yang mati di Lembah Compostela, Filipina.

ASEAN memang berkepentingan untuk mengangkat isu sampah plastik di lautan dan pantai ini. Data penelitian sejumlah kampus di Amerika Serikat (AS) menunjukkan 5 negara ASEAN berada dalam 10 besar kelompok paling banyak mencemari laut.

Indonesia peringkat dua pencemar lautan.
Indonesia peringkat dua pencemar lautan. | Lokadata /Beritagar.id

Tidak heran kelompok aktivis lingkungan Greenpeace pun menyerukan agar negara-negara ASEAN bertindak tegas terhadap sampah plastik, terutama yang datang dari impor. Indonesia sejauh ini sudah melakukannya.

Pertama, pada Mei 2019, pemerintah menyatakan bakal menghentikan impor limbah plastik. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal mengekspor balik 16 kontainer berisi sampah plastik impor masuk ke Indonesia.

Kemudian pemerintah juga sempat berusaha membatasi konsumsi plastik, terutama untuk tas belanja, dengan kebijakan tas kresek berbayar. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini relatif tidak serentak di Indonesia.

Dunia internasional pun berkepentingan terhadap plastik. Tindakan sejumlah negara barat yang mengimpor limbah plastik ke Indonesia dan sejumlah negara dunia ketiga menjadi satu di antara buktinya.

Kanada, Senin (10/6) lalu, menyatakan bakal melarang konsumsi plastik sekali pakai mulai 2021. Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Justin Trudeau.

Sejauh ini sudah ada lebih dari 20 negara yang mengeluarkan larangan pemakaian tas plastik, bahkan termasuk organisasi kelompok radikal dukungan Al Qaeda di Somalia.

Namun, kebijakan itu dinilai tak cukup efektif untuk mengurangi limbahnya karena kantong plastik hanya menyumbang kurang dari 0,8 persen dari total sampah plastik yang terapung di lautan dunia.

Indonesia, menurut Wamenlu Fachir, tidak akan fokus pada langkah pelarangan pemakaian tas plastik atau mengirim balik sampah impor ke negara asal. Indonesia dan para negara ASEAN bakal fokus pada mitigasi atau pencegahan agar sampah plastik tak mencemari lingkungan.

"Kita hanya lebih fokus bagaimana memitigasi tatanan makin banyaknya sampah plastik di laut," kata dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR