PELAYANAN HAJI

Mengatasi panjangnya antrean haji

Antrean calon haji Embarkasi Bekasi di Gedung Dakwah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (16/7/2018) malam. Makin besar minat masyarakat muslim, makin panjang antreannya.
Antrean calon haji Embarkasi Bekasi di Gedung Dakwah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (16/7/2018) malam. Makin besar minat masyarakat muslim, makin panjang antreannya. | Adeng Bustomi /Antara Foto

Penantian selama tiga dekade itu berakhir sudah. Sejak 1988, Komi Tajudin Astamad (64 tahun) menabung demi naik haji. Hasrat itu akhirnya terkabul tahun ini setelah menanti selama hampir enam tahun.

"Seminggu sekali menyisihkan uang. Kadang 50, kadang 100 ribu," kata warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, itu kepada detikcom, saat pelepasan jemaah calon haji, Kamis (19/7/2018).

Tabungan Komi sebenarnya sudah cukup pada 2012. Namun, antrean panjang menghampirinya. Baru tahun ini ia bisa menjadi calon jemaah haji KBIH Al Falah yang tergabung di Kloter 11 Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Kementerian Agama yang diolah Lokadata Beritagar.id, tahun ini ada 38.567 kursi untuk calon jemaah haji reguler dari provinsi Jawa Barat. Tapi ada setengah juta lebih orang mengantre berangkat haji, tepatnya 566.936 orang.

Itu belum seberapa bila dibandingkan jumlah total pengantre haji untuk keberangkatan 2019 hingga 2055 dari seluruh embarkasi di Indonesia: 3.864.078 orang.

Nah, Indonesia tahun ini mendapat kuota 221 ribu orang. Kuota ini dibagi ke seluruh provinsi sesuai populasi muslim di daerah tersebut. Rujukannya Keputusan Menteri Agama nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji. Semakin banyak populasinya makin besar kuotanya.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan kuota paling banyak tahun ini. Sedangkan yang paling sedikit Nusa Tenggara Timur, 665 orang. Dengan kuota 38.567, warga Jawa Barat yang mendaftar haji pada Agustus 2018, baru bisa berangkat 19 tahun lagi, tahun 2037.

Kuota yang didapat Indonesia tak sebanding dengan jumlah orang yang mengantre. Demikian menurut Dadi Darmadi, dosen dan peneliti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dadi, yang menulis disertasi The Hajj, Reinvented: Pilgrimage, Mobility and Inter-state Organizations in Saudi Arabia and Indonesia ini mengemukakan, minat besar haji di Indonesia disebabkan faktor kultural dan struktural.

"Secara kultural, masyarakat memandang tinggi mereka yang sudah berangkat ke tanah suci," kata dia ketika dihubungi Beritagar.id, Kamis (23/8/2018).

Hal lain, campur tangan pemerintah dalam mengurus dan "menyubsidi" biaya haji membuat minat berhaji tinggi. Selama ini, pemerintah membantu ongkos pelayanan dan operasional haji yang biasa disebut indirect cost. Ongkos haji yang dibayar jemaah, hanya untuk kebutuhan jemaah, disebut sebagai direct cost.

Contohnya, pada 2017 direct cost ditetapkan Rp34,89 juta per orang. Sedangkan untuk indirect cost pemerintah secara total menggelontorkan Rp5,48 triliun.

Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar menambah kuota haji untuk Indonesia. Minggu (19/8/2018) lalu, Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, beserta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, meminta tambahan kuota haji sebanyak 29 ribu, sehingga total jadi 250 ribu.

"Permintaan penambahan kuota merupakan salah satu agenda diplomasi. Selain itu, Indonesia juga meminta adanya perbaikan dan penambahan sejumlah fasilitas haji," ujar Agus, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Bila kuota tak jua bertambah, pendaftar pada Agustus 2018 dari Sulawesi Selatan baru bisa berangkat 37 tahun lagi, alias 2055. Antrean terpendek ada di Sulawesi Utara dan Maluku. Mendaftar pada periode yang sama, "sudah bisa" berangkat pada 2029.

Grafik jumlah pendaftar dan lamanya antrean haji di beberapa provinsi.
Grafik jumlah pendaftar dan lamanya antrean haji di beberapa provinsi. | Lokadata /Beritagar.id

Dadi Darmadi bilang, jumlah penambahan yang diusulkan tak signifikan dibandingkan dengan jumlah pengantre haji. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah lebih lanjut, seperti menyiapkan calon haji alternatif .

Dadi menjelaskan, Indonesia pernah dapat tambahan kuota haji, karena negara-negara lain peminatnya lebih sedikit dibanding jatah kuota mereka.

Sayangnya, pemberitahuan tambahan kuota ini mepet waktunya. Tahun lalu, menurut Dadi, ada tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu. Tapi karena mepet waktunya, kuota ini tak bisa dipergunakan sepenuhnya.

Menurutnya, perlu disiapkan daftar calon haji alternatif yang sudah melengkapi persyaratan, walau belum tentu bisa berangkat. Sehingga jika mendapat kuota tambahan, mereka bisa menggunakannya.

Pilihan kedua, menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran haji. Dengan moratorium, maka jumlah pengantre akan berkurang seiring makin banyaknya orang yang berangkat haji. Dengan pilihan ini, jika kuota tak berubah, pengantre haji akan habis dalam 17,4 tahun. Jika kuota bertambah, maka antrean bisa habis lebih cepat.

Usul serupa pernah diutarakan Ombudsman RI. Tapi Kementerian Agama menolak. "Kalau moratorium dalam pengertian pendaftaran jemaah itu kami tidak bisa melakukannya," kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/4/2018).

Pilihan ketiga, melobi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengganti formulasi penentuan kuota haji. Sebab, di Indonesia jumlah peminat haji selalu naik. Sedangkan negara-negara di mana muslim bukan mayoritas, seperti Filipina, Australia atau negara di Eropa, jumlahnya fluktuatif.

Duta Besar Agus Maftuh Abegebriel tahun lalu menyatakan, tengah mengincar kuota haji negara-negara Afrika yang tak terpakai. Dia menargetkan bisa mendapatkan kuota haji tambahan sehingga kuota haji Indonesia bisa mencapai 300 ribu.

Menurut Dadi, formula kuota haji seharusnya juga tak sekadar menggunakan perbandingan 1 per 1.000. Ada faktor lain yang juga bisa dipertimbangkan. Misalnya, minat berangkat haji serta kemampuan ekonomi suatu negara.

Dengan penambahan faktor-faktor lain, Dadi berharap kasus haji Indonesia berpaspor Filipina yang terjadi dua tahun lalu tak akan terulangi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR