KINERJA PEMERINTAH

Mengejar kualitas santri lewat BLK pesantren

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 balai latihan kerja (BLK) khusus di lingkungan pondok pesantren rampung pada 2019.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menyebut langkah ini sebagai komitmen pemerintah dalam pemerataan peningkatan sumber daya manusia lintas komunitas.

Saat memberikan sambutan dalam agenda “Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas” di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (20/2/2019), Hanif berharap kehadiran BLK pesantren mampu melengkapi pendidikan serta peningkatan kemampuan (skill) para santri.

“Dulu mondok itu gratis. Konsekuensinya, kiai dagang, santri ikut dagang. Kiai bertani, santri ikut tani. Dampaknya bagus, santri jadi paham ilmu dagang, tani, dan seterusnya. Tapi, setelah pesantren adopsi sistem iuran, santri jadi hanya belajar mengaji. Hard skill kurang,” kata Hanif.

Kehadiran BLK komunitas ini sebenarnya bukan hal baru. Program ini sudah ada sejak 2017. Ketika itu, 50 BLK pesantren dibangun. Jumlahnya naik lagi menjadi 75 BLK pesantren pada 2018. Pelatihan vokasi sesuai kejuruan dan kebutuhan masyarakat dan industri di sekitar pesantren diklaim sudah berjalan optimal.

“Mereka (santri) menjalani pelatihan vokasi sesuai kejuruan. Ada sembilan kejuruan, yakni otomotif, las, perikanan, perkayuan, teknologi informasi, menjahit, pendingin dan air conditioner (AC), industri kreatif, dan bahasa,” sambung Hanif.

Para santri bakal dibekali pelatihan vokasi selama dua tahun penuh, tanpa dikenakan biaya sepeser pun.

Hingga Maret 2019, total BLK yang telah dibangun mencapai 500 unit. Dengan kata lain, untuk mengejar target 1.000 BLK, pemerintah hanya perlu mengejar 500 pembangunan lainnya.

Melihat perkembangan pembangunan BLK yang cepat dan terukur, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kemudian meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah BLK hingga 3.000 unit pada 2020.

“Seribu itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun karena jumlah pondok pesantren kita ini mencapai 29.000 di seluruh Tanah Air,” kata Jokowi pada kesempatan yang sama.

Jokowi memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya ingin membangun BLK sebanyak-banyaknya. Ledakan populasi usia produktif yang diprediksi bakal terjadi pada 2035 menjadi penyebabnya.

“2030 (2035, red), kita akan memiliki yang namanya bonus demografi Ini merupakan keuntungan besar dalam bersaing dengan negara lain. Tapi, kalau kita tidak bisa mengelola ini dari sekarang, bisa jadi masalah besar bagi kita. Jangan sampai banyak anak-anak muda produktif tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik,” ujar Jokowi.

Target itu optimistis bisa dicapai dalam satu tahun. Dalam hitungannya, membangun satu unit BLK diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 bulan. Setelahnya, dilakukan pelatihan untuk instruktur dan langsung masuk ke pelatihan.

Adapun anggaran yang dipatok untuk pembuatan 1 unit BLK adalah Rp1 miliar. Dengan kata lain, untuk membangun 3.000 BLK maka anggaran yang harus dicairkan mencapai Rp3 triliun.

Anggaran Rp1 miliar tak sepenuhnya dihabiskan untuk membangun gedung BLK. Anggaran itu harus cukup untuk membeli peralatan pendukung pelatihan serta membayar gaji instruktur vokasi.

Menaker Hanif menjelaskan, setiap pesantren boleh mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK komunitas. Syaratnya, harus memiliki lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung berikut sarana penunjangnya.

Selanjutnya, tim Kemenaker bakal melakukan survei lokasi untuk menentukan apakah di pesantren tersebut bisa dibangun BLK atau tidak.

Jika disetujui, tim Kemenaker bakal turut melakukan pengawasan pembangunan gedung BLK. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas lainnya.

Selain pendirikan BLK, pemerintah juga telah membangun 40 bank mikro di pondok pesantren. Jika evaluasinya menunjukkan hasil positif, jumlahnya juga akan ditambah pada tahun mendatang.

Sedikit catatan, bonus demografi terjadi jika keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50.

Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2005,2015 menunjukkan, rasio ketergantungan secara nasional cenderung menurun sejak tahun 2000. Pada tahun itu, rasio ketergantungan sebesar 53,76 dan kembali turun pada 2005 menjadi 50,8.

Pada 2010 rasio itu mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,33. Namun, kembali turun pada 2015 menjadi 49,2--yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR