INVESTASI

Menggenjot modal asing, menghalau resesi

Petugas melakukan aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Petugas melakukan aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (10/8/2019). | Indrianto Eko Suwarso /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali mengumpulkan jajaran kabinet ekonomi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Topik yang dibahas masih serupa dengan rangkaian rapat hari sebelumnya, yakni penguatan instrumen investasi dalam negeri demi menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dalam pembukaannya, Jokowi mengingatkan bahwa dunia telah mengirimkan sinyal perlambatan ekonomi dengan potensi resesi global yang makin membesar.

“Payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar, kita gak kehujanan, juga kalau gerimis. Syukur kalau gak ada hujan dan gerimis,” kata Jokowi.

Jokowi tak menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini mengkhawatirkan, pun berpotensi terseret dalam ancaman resesi. Namun, antisipasi itu penting dan harus dilakukan dari saat ini juga.

Mengikuti saran Bank Dunia, Jokowi berharap semua jajarannya memperbaiki performa foreign direct investment (FDI). Sebab, FDI atau penanaman modal asing (PMA) adalah senjata utama dalam memperbaiki defisit neraca dagang sehingga Indonesia punya daya tahan yang kekar.

“Jalan yang paling cepat adalah FDI. Kuncinya hanya ada di situ. Oleh sebab itu, saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisasi regulasi yang menghambat, regulasi yang membuat kita lamban,” kata Jokowi.

Keberadaan FDI bagi suatu negara berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekspor. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

FDI masuk ke suatu negara disertai terjadinya aliran modal, barang dan jasa terkait langsung dengan investasi, teknologi dan barang modal, serta tenaga kerja.

OECD menyebut FDI bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Lewat ini, perusahaan yang ada di negara asal (home country) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (host country).

Caranya bisa melalui menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di host country atau membeli saham sekurang-kurangnya 10 persen.

Umumnya FDI merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk perusahaan yang dimiliki bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan lokal.

Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan berbagai jenis keahlian dan sumber daya.

Namun, tidak semua FDI melaksanakan ekspor. Ada FDI yang datang menyasar pasar dalam negeri. Utamanya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pasar besar dan pertumbuhan belanja konsumen tinggi.

Di Indonesia, wewenang FDI ada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mengacu UU Penanaman Modal Asing (UU Nomor 1 tahun 1967).

Data BKPM menunjukkan, performa FDI kuartal I/2019 turun 0,9 persen dibanding tahun sebelumnya, atau sekitar Rp107,9 triliun. Sektor yang memberi kontribusi terbesar dalam aliran FDI di Indonesia antara lain transportasi, pergudangan, listrik, gas, air, dan properti. Negara paling banyak berinvestasi adalah Singapura dan Tiongkok.

Jumlah rata-rata FDI yang masuk sepanjang periode 2010 sampai 2019 adalah Rp76,09 triliun per tahun. Terbesarnya terjadi pada 2017, sebesar Rp112 triliun pada kuartal IV/2017.

Deregulasi habis-habisan

Deregulasi jadi kunci perbaikan FDI. Pemerintah mau tidak mau harus memangkas lagi aturan-aturan yang ruwet dan menjelimet.

“Izin yang penting pertahankan, yang tidak hilangkan saja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Rabu.

Rencananya akan ada ratusan aturan yang dipangkas, menyusul ribuan lain yang sudah lebih dulu dipotong dalam 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Darmin tak mendetailkan apa saja, namun targetnya deregulasi rampung dalam hitungan minggu.

Evaluasi aturan tak pandang bulu, mulai dari Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Undang-Undang (UU). Untuk yang terakhir, Darmin tak menjamin prosesnya bisa cepat lantaran harus melibatkan pembahasan dengan DPR terlebih dahulu.

“Tentu izin itu banyak, termasuk di daerah,” tukasnya.

Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti menyarankan pemerintah untuk memperbaiki empat hal agar investasi di Indonesia dilirik investor. Pertama, mempermudah sistem perizinan atas investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Penerapan sistem perizinan investasi baru (online single submission) belum efektif lantaran beberapa sektor belum tersedia, format bahasa Inggris belum lengkap, dan tidak ada integrasi OSS antar-lembaga pemerintah.

Kedua, membuat situs investasi yang “user friendly” sehingga investor dengan mudah memperoleh semua informasi terkait investasi yang akan dilakukan.

Ketiga, strategi jemput bola bisa diawali dengan budaya “quick response” terhadap pertanyaan calon investor, bisa melalui surat elektronik maupun kontak langsung.

Keempat, membiasakan budaya melayani atau memberikan “the best service quality”. Investor jangan dipingpong ketika menghadapi masalah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR