POLUSI UDARA

Menggugat para pemimpin demi udara bersih

Alat indikator udara berada di dalam instalasi ruangan bebas polusi udara di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/9).
Alat indikator udara berada di dalam instalasi ruangan bebas polusi udara di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/9). | Dhemas Reviyanto /ANTARA FOTO

Udara bersih adalah hak yang dijamin Undang-Undang. Para pemimpin gagal mewujudkan ini. Tiba saatnya untuk menggugat.

Jakarta lengang pada musim libur Lebaran. Setidaknya 206.170 kendaraan pergi meninggalkan ibu kota. Namun, kualitas udaranya masih juga buruk.

Data Air Quality Index (AQI) menunjukkan, pada H-1 Idulfitri, Selasa (4/6), polusi udara di Jakarta tembus angka 210 US AQI. Kota yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini pun jdi juara kualitas udara paling buruk di dunia.

"Jakarta sempat nomor satu (terburuk) dengan US AQI 210. Dengan angka ini berarti masuk kategori sangat tidak sehat. Padahal Jakarta sangat lowong saat itu," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu dinukil CNN Indonesia.

Sebagai gambaran, pada saat yang sama, Chengdu, Tiongkok memiliki tingkat polusi udara 171 US AQI. Meski belum seburuk India yang 22 dari 30 kotanya menyandang predikat polusi udara terburuk di dunia.

Nilai AQI terdiri dari enam tingkat. 0-50 artinya bagus, 51-100 sedang, 101-150 tidak sehat untuk kelompok orang sensitif terhadap polusi, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, 301 sampai 500 berbahaya. Artinya, kesehatan penduduk bisa lebih serius terdampak kualitas udara di Jakarta.

Reputasi Jakarta soal polusi cukup buruk. Pada 2018, Jakarta adalah ibu kota negara terpolusi ke-10 di dunia. Rata-rata konsentrasi polutan PM2.5 setahun adalah 45,3 µg/m³. Sementara itu, polusi udara di Delhi, India lebih dari dua kali lipat dari Jakarta.

PM 2,5 adalah senyawa partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer. Partikel ini berbahaya bagi kesehatan karena bisa masuk ke paru-paru sampai jantung.

Greenpeace Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat tren, mencari sumber polusi, dan mencari langkah strategis mengatasinya.

"Kita sedang menyusun sampai rencana teknisnya untuk kita bisa punya udara yang lebih bersih," kata Gubernur Anies, (14/4/2019). Salah satu upaya mengurangi polusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bus listrik Transjakarta dan mengontrol gas emisi tiap kendaraan.

Kapan seluruh rencana itu akan diimplementasikan? Belum tahu.

Menurut Anies, masalah polusi di Jakarta bukan hanya dari kendaraan bermotor. Salah satu penyumbang terbesar polusi di ibu kota adalah pembangkit listrik tenaga batubara, yang letaknya di Cirebon, Jawa Barat.

Tak mengherankan jika kemudian muncul gugatan. Sejak 14 April hingga 14 Mei 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama sekelompok warga lintas profesi memfasilitasi publik mengajukan gugatan.

Menurut Pengacara Publik LBH, Ayu Eza Tiara, sudah ada 57 calon penggugat. Mereka adalah mahasiswa, pekerja, peneliti, hingga aktivis.

"Kita sebenarnya sudah lakukan upaya advokasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara, terutama standar kualitas udara, bagaimana dengan sumber pencemaran udara tersebut. Tapi kan kita lihat tidak ada perkembangan signifikan," kata Nur Hidayati, salah satu calon penggugat yang juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

LBH dan sekelompok warga akan mendaftarkan gugatan pada 18 Juni 2019 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Yang pertama itu kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, serta 3 gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Jadi kalau kita lihat pencemaran di DKI Jakarta dan sekitarnya bukan hanya berasal dari sisi transportasi, tapi juga industri, dan pembangkit listrik di Banten dan Jawa Barat," papar Nur.

Bukan ganti rugi yang mereka tuntut. Melainkan aksi, tindakan untuk mengatasi polusi udara melalui kebijakan.

"Enggak apa-apa, kan itu hak warga ya untuk menikmati kebebasan menghirup udara. Menghirup udara kan nggak bisa pilih-pilih. Itu hak masyarakat," kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Djafar Muchlisin, (2/6).

Laik diingat, hak atas udara yang bersih bagi warga negara sudah dimandatkan Pasal 28H Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga peraturan undang-undang lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR