PARTAI POLITIK

Menghitung nasib oposisi di parlemen

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Jika Gerindra dan Demokrat bergabung dengan pemerintah, kubu oposisi hanya sisa PAN dan PKS.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Jika Gerindra dan Demokrat bergabung dengan pemerintah, kubu oposisi hanya sisa PAN dan PKS. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Kelompok oposisi makin rapuh jelang penentuan kabinet. Walau belum menentukan kepastian, namun dua partai politik sudah merapat ke penguasa. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah bertemu Jokowi, Kamis pekan lalu.

Sehari kemudian, Prabowo Subianto, simbol utama dari Partai Gerindra, juga sudah bersua dengan Jokowi. Padahal, selama ini Prabowo juga menjadi masinis oposisi. Jokowi bahkan memastikan, komposisi kabinet jilid duanya itu akan mengakomodir kepentingan banyak pihak.

Padahal, dalam Pilpres April lalu dua partai itu adalah oposisi yang berlawanan dengan Jokowi. Dua partai politik lainnya adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional). Jika keduanya benar akan merapat dengan pemerintah, maka oposisi hanya sisa PKS dan PAN.

Bagaimana nasib mereka?

PKS menyatakan siap menjadi oposisi jika partai politik lainnya merapat ke koalisi Jokowi. Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan, partainya siap menjadi satu-satunya partai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Yang jelas ketika tidak ada satu partai pun yang siap jadi oposisi, maka PKS siap agar ada kepantasan demokrasi," kata Sohibul kepada Kompas.com, Sabtu (12/10/2019).

Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, Gerindra dan PKS juga konsisten menjadi partai oposisi. Namun Sohibul mengaku menghormati sikap Prabowo dan Partai Gerindra yang menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Adanya partai-partai penguasa vs partai-partai di luar pemerintahan juga bagian dari hakikat demokrasi. Jadi merapat atau tidak merapat kepada penguasa itu hal biasa-biasa saja," kata Sohibul.

Sementara PAN Partai Amanat Nasional atau PAN menegaskan akan berada di luar pemerintahan atau jadi oposisi Presiden Jokowi. "PAN sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet. Demokrasi membutuhkan checks and balances," ujar Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo kepada Tempo, Minggu (13/10/2019).

Drajad mengatakan, PAN memilih menjadi oposisi agar demokrasi di Indonesia sehat dan dewasa. Sekaligus juga ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019. Soal kemungkinan Gerindra dan Demokrat merapat ke pemerintahan, PAN tak mempersoalkan. "Itu hak partai masing-masing" ujar Drajad.

Bagaimana jika hanya ada dua partai oposisi di parlemen?

Jika Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS masih bersatu dan menjadi oposisi, maka suara mereka cukup kuat di parlemen. Keempatnya menguasai 226 dari 575 kursi di parlemen. Jumlah ini setara 39 persen. Jika ingin mengimbangi partai politik pendukung pemerintah dalam penentuan suara, mereka setidaknya perlu 61 suara.

Tapi jika hanya PAN dan PKS, keduanya hanya memiliki 94 suara dari 575 suara di DPR. Jumlah ini hanya 16 persen. Jika hendak menjadi penyeimbang, butuh 193 suara lagi. Jumlah yang sulit dikejar lewat lobi. Bisa jadi, jika kubu oposisi hanya diisi dua partai politik ini, maka daya tawar politik mereka akan lemah menghadapi pemerintah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR