TRANSPORTASI DARING

Mengukur tarif dari ongkos pengemudi dan beban penumpang

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/1/2019).
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/1/2019). | Yulius Satria Wijaya /AntaraFoto

Tarif batas atas dan bawah ojek daring (online) diusulkan berada pada kisaran Rp3.100-Rp3.500 per kilometer (km). Besaran ini naik 100 persen dari tarif saat ini yang dipatok sebesar Rp1.200 hingga Rp1.600 per km.

Usulan dilontarkan Tim 10, terdiri dari perwakilan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi seperti Grab dan Go-Jek, Organisasi Angkutan Darat (Organda), pemangku kepentingan, hingga pengemudi, yang ikut terlibat dalam pembahasan tarif bersama Kementerian Perhubungan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai usulan itu terlampau tinggi dan justru membebani mitra pengemudi. Sebab, konsumen bisa saja beralih dari ojek online dan mencari alternatif transportasi yang lebih terjangkau.

“Karena kenaikan terlalu tinggi, nanti malah ojek online bernasib sama seperti pesawat terbang, penumpangnya turun drastis,” ucap Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam AntaraNews, Senin (4/2/2019).

Tulus mengakui, urusan pengaturan ojek daring adalah persoalan yang dilematis. Sebab, ojek daring tidak termasuk sebagai angkutan umum, oleh karenanya, besaran tarif tidak seharusnya diatur oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam menentukan tarif pemerintah bisa melibatkan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi untuk membuat simulasi tarif sebelum mengetuk palu.

Melalui simulasi ini, pemerintah bisa melihat langsung respons pengguna hingga mengetahui besaran sebenarnya dari biaya operasional ojek daring.

“Saya rasa belum ada simulasi untuk menentukan standar cost of production (biaya produksi). Mungkin pemerintah feeling saja untuk menentukan besarannya, karena angkanya didikte oleh pihak berkepentingan,” sambung Tulus.

Terkait penentuan tarif, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengakui bahwa penetapan tarif murah pada angkutan ojek daring memang dilakukan agar meningkatkan produktivitas pengemudi serta menarik minat pelanggan.

Namun, tarif hanya salah satu dari komponen yang mampu menyejahterakan pengemudi. Sebab, masih banyak komponen lainnya yang bisa didorong agar pendapatan mereka bisa terjaga.

“Yang penting adalah fokus pada berapa besar pendapatan para pengemudi apakah bisa cukup,” kata Ridzki dalam detikcom, Jumat (25/1/2019).

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya melakukan diskresi atau pengambilan keputusan sendiri terkait penetapan payung hukum untuk ojek online.

Kendati melakukan diskresi, Kemenhub memastikan pihaknya tidak akan mengubah garis-garis besar aturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Setidaknya, akan ada tiga hal yang bakal diurus Kemenhub, salah satunya adalah penentuan tarif agar mitra pengemudi memiliki penghasilan yang lebih baik.

Kemenhub menjanjikan aturan ojek daring ini bisa dirampungkan pada pertengahan Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi berujar, uji publik dalam beleid aturan ojek daring bisa dimulai pada pekan ini.

Melalui uji publik ini pihaknya bakal menampung saran dan masukan dari seluruh pihak, terutamanya pengemudi dan penumpang di tiap-tiap daerah operasional ojek daring.

“Setelah itu baru kita sempurnakan, setelah itu kita ajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM,” sebut Budi dalam Bisnis Indonesia.

Budi belum mengungkap besaran tarif. Namun, Budi memastikan basis penghitungan tarif bakal mengacu pada tarif angkutan umum lain seperti mikrolet, bus, dan lainnya.

Selain itu, perusahaan penyedia aplikasi nantinya tidak bisa semena-mena melakukan pemblokiran akun (suspend). Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi suspend.

“Karena ada salah persepsi kemarin-kemarin, misalnya disuspend 3 jam, dikiranya seminggu. Kami harapkan diinformasikan ke pengemudi dan komunitas bahwa suspend-nya ada tingkatannya,” ujar Budi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR