Menjamin keamanan saksi e-KTP yang diancam dibunuh

Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (dalam layar) menjadi saksi lewat "teleconference" saat sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman (tengah) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (dalam layar) menjadi saksi lewat "teleconference" saat sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman (tengah) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
© Rosa Panggabean /Antara Foto

Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik diduga melibatkan banyak politisi dan pejabat. Untuk itu, saksi yang bisa menguak aliran dana proyek e-KTP ini harus terjamin keamanannya.

Pada sidang Kamis (18/5/2017), Paulus Tannos bersaksi melalui video jarak jauh dari Singapura. Pemilik PT Sandipala Arthaputra itu kini tinggal di Singapura sejak Maret 2012. Tannos mendapat giliran pertama bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Ancaman terhadap Tannos dimulai ketika rumahnya di Indonesia diserang sekelompok orang tak dikenal pada Februari 2012. Ia mengaitkan penyerangan itu dengan proyek e-KTP. "Saya ingin hadir di indonesia tapi demi keselamatan jiwa terpaksa saya lakukan teleconference ini di Singapura," kata Tannos.

Perusahaan Tannos, PT Sandipala Arthaputra bergerak di bidang security printing dan smartcard, merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang memenangi tender proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Anggota lain konsorsium yang diketuai oleh Perum PNRI itu meliputi PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution dan PT Sandipala Artha Putra.

Saat menandatangani kontrak terkait pengadaan e-KTP pada 1 Juni 2011, dia masih berada di Jakarta. Perusahaan Tannos yang awalnya bertanggung jawab untuk melakukan pencetakan 103 juta blanko e-KTP dan personalisasi kartu serta distribusinya, memasok chip buatan Oxel System Ltd Pte. Perusahaan ini milik Andi Winata, anak pemilik Artha Graha Grup, Tomy Winata.

Perusahaan Oxel System Ltd milik Andi merupakan agen tunggal keping merek itu di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, ada permasalahan dari chip yang akan dipakai. Chip itu tidak bisa terhubung dengan sistem biometrik yang akan dipakai. Tannos mengatakan perangkat lunak yang dimasukkan dalam chip adalah software yang dipakai untuk proyek surat izin mengemudi (SIM) Polri sehingga tak bisa dipakai e-KTP.

Lantaran tak sesuai, Tannos enggan memenuhi kewajiban membayar. Akhirnya, dia berselisih dengan Andi Winata. Setelah itu, Tannos mendapat ancaman dan serangan. Rumahnya diserang sekelompok orang Februari 2012.

Selain diserang, Tannos juga diancam akan dibunuh. Karena merasa jiwanya terancam, Maret 2012 dia kabur ke Singapura. Tannos pun dilaporkan Oxel ke Mabes Polri dengan tuduhan penipuan. Sejak 6 Juni 2012 Tannos dan putrinya Catherine Tannos masuk dalam DPO Interpoli.

Selama bergelut dalam proyek e-KTP, Tannos mengakui sempat bertemu dengan Setya Novanto, yang diinisiasi oleh Andi Narogong. Dia mengaku mengenal Andi dari Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edhi Wijaya. Tannos bertemu dua kali dengan Novanto.

Kasus korupsi e-KTP telah menelan kerugian negara lebih dari Rp2 triliun. Bancakan uang sejak pembahasan, penganggaran, sampai pengadaan e-KTP telah melibatkan puluhan pejabat dan politisi, termasuk Setya Novanto. Politisi Golkar ini disebut-sebut sebagai "pemegang" proyek e-KTP.

Kasus ini baru menjerat tiga tersangka, yaitu Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK juga menetapkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani sebagai tersangka kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan e-KTP. Miryam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memberikan keterangan palsu.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.