REFORMASI BIROKRASI

MenPANRB klaim hemat Rp110 triliun berkat reformasi birokrasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) meninjau stan pameran saat pembukaan "International Reform Policy Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019). Simposium internasional ini membahas berbagai kemajuan, pengalaman serta untuk membangun kerjasama antar negara terkait reformasi birokrasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) meninjau stan pameran saat pembukaan "International Reform Policy Symposium and Regional Workshop" di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019). Simposium internasional ini membahas berbagai kemajuan, pengalaman serta untuk membangun kerjasama antar negara terkait reformasi birokrasi. | Fikri Yusuf /Antara Foto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengklaim penerapan reformasi birokrasi membuat anggaran APBD semakin terserap dengan baik. Dalam dua tahun terakhir, APBD hemat hingga Rp110 triliun.

"Itu (reformasi birokrasi) dalam 2 tahun bisa Rp110 triliun yang dihemat oleh Pemda, saya enggak bicara pemerintah pusat, saya bicara pemerintah daerah..." kata Syarifudin dalam acara International Reform Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Convention Center, Bali, Kamis (14/3/2109), seperti dikutip Kumparan.

Penghematan Rp110 triliun ini, sebut Syarifudin, diperoleh dari sejumlah efesiensi yang dilakukan pemda tingkat satu dan dua secara masif. Misalnya sejumlah program atau kegiatan yang mirip atau ganda langsung dicoret.

"​Jadi, banyak program di daerah itu hampir mirip, ada yang double-double kegiatannya, itu dipangkas sedemikian rupa berkat kesadaran dan asistensi dari KemenPAN, dan itu berimplikasi kepada efisiensi penggunaan anggaran," jelasnya.

Atas dasar tersebut, tambahnya, serapan anggaran di pemda terserap dengan baik. Selanjutnya, sisa dana APBD dapat dialihkan pada pembangunan daerah.

"Antara lain Jateng satu tahun kegiatannya 4.000 lebih dan programnya dia efisiensikan hanya 880 kegiatan, itu Rp1,2 triliun sendiri, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, membangun infrastruktur, macam-macam, sekolah. Itu yang paling nyata sekarang, mudah-mudahan tahun 2019 bisa meningkat lagi," pungkasnya.

Terganggu masalah korupsi

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf "JK" Kalla mengeluhkan bahwa sistem reformasi birokrasi pada masa pemerintahannya belum sepenuhnya berjalan baik. Masih ada beberapa pekerjaan berat yang kemudian perlu untuk diperbaiki ke depannya.

"Kita masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak aparat kita yang menjadi masalah karena korupsi. Masih banyak masalah keterlambatan (dalam pengurusan perizinan), masih ada masalah ketidakpedulian kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat," ungkap kata JK di Bali, Kamis (14/3).

Menilik data yang diolah Lokadata Beritagar.id dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) tahun 2001-2018, terdapat 1002 terpidana kasus korupsi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari eselon I hingga IV. Berdasarkan tempat kerja paling banyak dari instansi Pemerintah Kabupaten sebanyak 557 terpidana dan Pemerintah Kota ada 130 terpidana.

Bahkan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 1.466 PNS korup yang masih digaji negara karena belum dipecat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Negara dirugikan Rp72 miliar per tahun.

Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengungkapkan data ribuan PNS korup yang masih digaji ini terungkap dari pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Ditjen Pas Kemenkumham pada 2016. Dari sana ditemukan sejumlah PNS korup yang masih digaji pemerintah.

"Kemudian 13 September 2017 muncul SKB (surat keputusan bersama) antara Kemendagri, Kemenpan RB, serta BKN untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tandasnya.

Dalam butir ketiga SKB tersebut, kata Wana, proses pemecatan PNS korup itu harus selesai pada akhir 2018, tapi kenyataannya sampai Januari 2019 belum juga rampung. Artinya dari 2.357 PNS koruptor, masih ada 1.466 yang belum dipecat hingga saat ini.

Perhitungan ICW, sebut Wana, jika menilik PP 30 tahun 2015, negara berpotensi dirugikan Rp72 miliar per tahun lantaran menggaji para PNS korup itu. Itu sebabnya ICW mendorong dan mendesak BPK untuk segera menghitung kerugian negara.

"PNS yang terjerat korupsi itu berada di golongan III, masa kerjanya sekitar 16 tahun dan ditemukan ada Rp3,5 juta untuk gaji pokoknya saja. Kalau seandainya kita coba hitung dikalikan dengan 1.466 PNS koruptor, itu sekitar Rp6,5 milliar per bulan, kalau per tahun ada sekitar Rp72 miliar...," bebernya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR