PEMILU 2019

Menteri milenial dan kabinet zaken Jokowi

Presiden Joko Widodo mengenakan baju pejuang Bung Tomo (tengah) ketika mengikuti kegiatan sepeda bersama dengan tema Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018).
Presiden Joko Widodo mengenakan baju pejuang Bung Tomo (tengah) ketika mengikuti kegiatan sepeda bersama dengan tema Bandung Lautan Sepeda di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018). | Wahyu Putro A /ANTARA FOTO

Menteri milenial dan kabinet zaken jadi topik hangat beberapa hari belakangan. Ini lantaran Presiden Joko Widodo menyatakan ingin ada menteri muda dalam kabinetnya, juga usulan seputar kabinet zaken.

Situng KPU baru mencapai 81 persen, dengan Jokowi-Amin unggul 56 persen. Namun, pembahasan kabinet sudah bergulir bahkan sejak satu hari setelah pencoblosan.

Sebenarnya keinginan akan menteri milenial sudah disampaikan Jokowi sejak 18 April 2019. Kala itu ia menggelar syukuran hasil hitung cepat bersama para petinggi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Plataran, Menteng.

"Dalam pertemuan itu, Jokowi antara lain mengungkapkan niatnya mengajak anak muda sebagai menteri. Salah satu kriteria yang disebutkan adalah usianya antara 20-30 tahun. Itu baru kriteria, belum menyebut nama," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq mengulang pernyataan Jokowi.

Perihal niat memilih menteri milenial juga pernah disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan tim pemenangan 01 pada (28/4). Begitu menurut Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Lukman Edy, dinukil Tempo.co.

Juru bicara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan, menurut Jokowi pemikiran milenial dibutuhkan guna menyongsong revolusi industri 4.0. "Presiden ingin kabinet baru lebih berwarna," tutur Irma.

PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi buka suara soal kabinet yang akan datang. Titik beratnya pada kompetensi, bukan usia.

Ini sejalan dengan konsep kabinet zaken. Kabinet yang terdiri atas para ahli, profesional, terlepas dari latar belakang partai politik di balik orang tersebut.

"Kan Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) bersama BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sudah ke Pak Jokowi untuk mengajukan konsep tentang kabinet zaken. Kabinet zaken itu basisnya kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan itu saya pikir pas," kata Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari.

Sebelumnya, Dewan Pengarah BPIP, Ahmad Syafii Maarif mengusulkan konsep kabinet zaken. Ia menilai, kabinet zaken bisa membuat presiden lebih berdaulat.

Eva menegaskan usia tak jadi masalah. "Zaken (kabinet) itu lebih fair daripada berbasis pada umur, jangan sampai kalau (sudah) umur terus kemudian nggak ngerti Nawacita," tandasnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris sependapat. "Ada saja keahlian yang dimiliki orang partai politik. Jadi tidak hitam putih begitu. Tidak mesti semuanya nonpolitisi, sebab ada juga keahlian yang dimiliki politisi untuk bidang tertentu," terang Syamsuddin.

Bagaimanapun, untuk rakyat, konsep kabinet zaken bisa lebih menguntungkan daripada kabinet berbasis politik.

Karena, ketika menteri bukan berasal dari partai, konflik kepentingan pun bisa diminimalkan. Menteri fokus melayani rakyat, bukan partainya.

Ruginya mungkin dirasakan presiden. "Dia bisa digugat oleh koalisi pendukungnya. Koalisi itu merasa udah berjasa memenangkan Jokowi, kok enggak dapat bagian kekuasaan," urai Syamsuddin.

Meski banyak pihak di belakang Jokowi sepakat soal kabinet zaken, ada pula yang tidak. Salah satunya, Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding.

"Saya kurang setuju dengan konsep mendikotomikan profesional dengan parpol, ya. Karena ada kesan orang parpol tidak profesional sama sekali," tukasnya.

Pun demikian ia sepakat, bekerja dengan profesional adalah tujuan utama. Siapapun menteri yang kelak terpilih.

Menilik komposisi kabinet saat ini, dari 34 kursi menteri, 20 di antaranya diduduki tokoh non-partai, sementara 14 kursi lain diisi tokoh lima partai politik, PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan NasDem.

Isu rombak kabinet setelah Lebaran sedang menghangat. Juru Bicara Presiden Johan Budi tak membantah.

"Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle, selalu didahului evaluasi dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," jelas Johan.

Isu pun semakin santer setelah tiga menteri kabinet kerja sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, diduga memberi suap Rp2 miliar kepada anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso, terkait perdagangan gula rafinasi.

Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, dikaitkan dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, diperiksa KPK atas dugaan menerima aliran dana Rp11,5 miliar.

"Mengenai apakah kemudian diganti atau tidak, itu kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan," pungkas Johan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR