Menuju Palangkaraya menjadi Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Responsible Business Forum (RBF) on Food and Agriculture di Jakarta, Selasa (14/3).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka acara Responsible Business Forum (RBF) on Food and Agriculture di Jakarta, Selasa (14/3). | Ima /ANTARA

Pemerintah mulai menekuni rencana lawas menjadikan kota Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, memerintahkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengkaji opsi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pusat pemerintahan. Ide ini sebenarnya sudah lama didengungkan Presiden RI I Soekarno.

Menurut juru bicara Presiden, Johan Budi wacana kembali muncul kala Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya tahun lalu. Dari kunjungan itu, muncul permintaan masyarakat agar ide lama ini diwujudkan.

Namun, memindahkan ibu kota bukan soal mudah. Maka Presiden Jokowi meminta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengkaji dulu ide ini.

Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya."Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkannya (pemindahan ibu kota)"ujar Bambang di Palangkaraya, Kamis (6/4) seperti dinukil dari tempo.co.

Bambang, mengutip Jokowi meminta pemindahan ibu kota jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai berutang.

Bambang menyatakan, tahun depan pemerintah akan membangun lima proyek prioritas nasional di Kalimantan Tengah.

Empat proyek di antaranya yaitu Bandar Udara Muara Teweh; Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; Peningkatan Struktur Jalan Akses Menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau; dan Pembangunan Jalan Akses Bandara Muara Teweh.

Gubernur Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Januari lalu sudah bertemu dengan Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas. Dalam pertemuan pada Rabu (11/1) tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara.

"Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi ibu kota negara," kata Sugianto, Rabu (11/1) seperti dinukil dari Merdeka.com.

DPR, sejak Maret lalu sayup-sayup sudah mulai sepakat dengan ide pemindahan ibu kota ini.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, jika ibu kota dipindah, maka bagus untuk mengatasi keruwetan lalu lintas Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, pemindahan pusat pemerintahan juga akan menghasilkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. "Sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja," katanya seperti dinukil dari Jawapos.com.

Menurutnya, Jakarta menjadi pusat perdagangan dan jasa saja. Sehingga, masalah kemacetan di Jakarta bisa teratasi.

Beberapa negara, lazim memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan jasa. Misalnya Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Jerman.

Tapi Palangkaraya akhir-akhir ini juga menemui masalah asap. Menurut laporan BBC Indonesia dua tahun lalu, saat kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara kota ini buruk karena kabut asap.

Menurut BMKG, indeks kualitas udara pernah berada mencapai angka 1.889. Padahal indeks di atas 350 sudah masuk kategori bahaya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR