PILPRES 2019

Menunggu episode capres gugat

Prabowo akan menolak rekap KPU. Kalau tak sepakat sebetulnya bisa naik ke MK. Tahun 2014 pernah ditempuh tapi Prabowo kalah.
Prabowo akan menolak rekap KPU. Kalau tak sepakat sebetulnya bisa naik ke MK. Tahun 2014 pernah ditempuh tapi Prabowo kalah. | Antyo® /Beritagar.id

Pekan depan, Rabu Pahing 22 Mei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil final rekapitulasi Pemilu 2019.

Selain pengumuman resmi perolehan partai dan senator dalam legislatif juga jumlah suara Pilpres 2019.

Jika nanti angka KPU berisi kecurangan, capres Prabowo Subianto akan menolaknya. Dua hari lalu (14/5/2019) di Jakarta dia bilang, "Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini."

Ada jalan keluar

Sebenarnya UU Pemilu sudah menyediakan jalan keluar jika muncul sengketa perolehan suara dari capres. Pasal 475 sudah mengaturnya.

Karena sejauh ini yang menolak hasil adalah pasangan capres Prabowo - Sandiaga Uno, bahkan sejak muncul hitung cepat pada hari pencoblosan, maka kubu 02 bisa membawa masalah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tersedia waktu hingga Sabtu 25 Mei jika kubu 02 ingin minta keadilan ke MK. Namun Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, kemarin (15/5/2019) menyatakan pihaknya takkan sampai MK.

"[...] kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi karena di 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan pilpres," Fadli berujar.

Pengalaman Pilpres 2014

Seperti lagu dalam Pilpres 2014, dengan dua capres yang sama yakni Joko "Jokowi" Widodo (didampingi Jusuf Kalla) dan Prabowo (bersama Hatta Rajasa), pihak Prabowo kali ini menuduh lawan berlaku curang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Waktu itu Prabowo punya tim penghitung, antara lain tim tabulasi milik PKS, dengan hasil memenangkan pihak sendiri. Lalu persoalan mereka bawa ke MK, dengan janji kepada khalayak akan menyertakan sepuluh truk berisi dokumen bukti — namun urung.

MK, dalam dokumen putusan setebal 4.390 halaman (hampir sembilan rim kertas), menolak gugatan Prabowo. Bukan karena jumlah dokumen dan truk melainkan lantaran "tidak beralasan menurut hukum" (→ Kompas.com, 22/8/2014).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR