INVESTASI ASING

Merevisi daftar negatif investasi untuk tarik investor asing

Ilustrasi gambar. Pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar bagi investor asing menanamkan modalnya di sektor manufaktur.
Ilustrasi gambar. Pemerintah akan membuka kesempatan lebih besar bagi investor asing menanamkan modalnya di sektor manufaktur. | Hafidz Mubarak /Antara Foto

Pemerintah akan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sejumlah sektor demi mengundang investor asing. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, memastikan sejumlah industri akan mengalami relaksasi dan masuk dalam revisi DNI yang sedang disiapkan pemerintah.

Airlangga mengatakan sejumlah industri yang bisa mendapatkan peluang masuknya modal dari luar antara lain industri manufaktur, karet, serta hasil tembakau seperti rokok.

"Industri rokok kita buat relaksasi, agar industri menengah bisa naik kelas, karena yang menengah sekarang terlalu kecil, tidak bisa naik kelas," ujarnya dalam Antaranews, Rabu (14/11/2018).

Selain sektor perindustrian, relaksasi untuk mendorong investasi tersebut juga akan dilakukan di sektor jasa transportasi yang saat ini sedang tumbuh pesat. Namun satu hal yang pasti, menurut Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi, pemerintah menutup kemungkinan bagi investor asing untuk masuk menjadi mayoritas investor bandara dan pelabuhan.

Hal itu tidak bisa dilakukan lantaran terbentur peraturan undang-undang yang berlaku. Lagi pula pelabuhan dan bandara masuk dalam objek vital negara. Saat ini investor asing hanya boleh menguasai maksimal 49 persen saham di sektor bandar dan pelabuhan.

"Kalau itu nanti dikuasai asing, nanti misalnya kita perlu untuk kebutuhan mendesak seperti bencana atau keamanan kan menjadi riskan. Di samping itu undang undang pun juga mengatakan kalau mayoritas itu harus kita," ujar Cris dalam detikcom.

Kendati demikian, pembahasan perombakan DNI masih berlangsung. Para menteri ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, masih akan menggodok revisi DNI sebelum melakukan finalisasi.

Sebenarnya upaya merombak DNI sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2016, pemerintah mengeluarkan sebanyak 35 bidang usaha dari DNI.

Sektor usaha tersebut antara lain industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran, bar, cafe, usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik yang bernilai Rp100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; dan industri bahan baku obat.

Hal itu terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Industri perfilman termasuk peredaran film yang dinyatakan dibuka 100 persen untuk investor asing. Melalui revisi DNI ini, asing diperbolehkan ikut bersaing dalam industri perfilman Indonesia.

Revisi DNI 2016 lalu juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya hanya boleh dikuasai pemodal domestik hingga 100 persen.

Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (dengan maksimal kepemilikan 67 persen), angkutan orang dengan moda darat (49 persen), industri perfilman termasuk peredaran film (100 persen), dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49 persen).

Dongkrak investasi asing

Darmin membantah kebijakan ini sebagai wujud liberaliasi perekonomian. Menurutnya, revisi DNI adalah bagian dari upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional -- antara lain dengan mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan dalam menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

Perubahan DNI dilakukan untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah. Revisi ini sepaket dengan upaya pemerintah mengundang modal masuk dan memperbaiki neraca pembayaran.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menambahkan bahwa revisi DNI dan relaksasi dalam bidang pajak atau menahan devisa hasil ekspor merupakan insentif untuk memudahkan arus masuk investasi modal dan keuangan.

Menurut dia; perbaikan kinerja investasi dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk memperbaiki neraca pembayaran dan menekan defisit transaksi berjalan.

"Kita sangat butuh aliran devisa untuk masuk, jadi kondisi tetap mendesak, meskipun dolar AS sempat reda. Kita harus waspada dan terus progresif, karena suatu saat akan kembali tekanan itu pada rupiah," kata Thomas dikutip dari detikcom.

Total investasi dalam negeri dan asing pada kuartal III (Q3) 2018 menurun 1,6 persen (yoy) menjadi Rp173,8 triliun dari Rp176,6 triliun pada periode tahun sebelumnya.

Berbeda dari periode sebelumnya selama lima tahun belakangan, jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp89,1 triliun atau melebihi Penanaman Modal Asing (PMA) sejumlah Rp84,7 triliun pada kuartal III (Q3) 2018.

Dalam keterangan persnya; BKPM menjelaskan penyebab kelesuan investasi di antaranya karena tekanan kurs rupiah, defisit neraca perdagangan, dan perang dagang yang melibatkan Tiongkok dan AS. Gabungan ketiganya menyebabkan investor mengambil posisi melihat dan menunggu sehingga menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR