Kasus Adlun Fiqri menyisakan catatan kritis

(Ilustrasi) Petugas kepolisian membawa data tilang.
(Ilustrasi) Petugas kepolisian membawa data tilang. | Aditia Noviansyah /TEMPO

Adlun Fiqri resmi bebas dari status tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik kepolisian, Senin (5/10/2015). Kabar ini hadir, setelah pelapor, anggota Polantas Ternate Bripka J Afandi mencabut laporannya di Polres Ternate.

"Tadi pagi anggota Polantas, Bripka Afandi, sudah mencabut laporannya akhirnya keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus Adlun," kata anggota LBH Maluku Utara yang juga kuasa hukum Adlun, Maharani, seperti dilansir Detikcom, Senin (5/10).

Maharani menjelaskan, pihak keluarga Adlun juga tak ingin memperpanjang kasus ini. Pun demikian dengan Kapolda Maluku Utara, Zulkarnain yang secara khusus meminta pelapor mencabut aduannya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Adlun menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik kepolisian, karena mengunggah video bertajuk Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate di Youtube.

Mahasiswa Universitas Khairun, Ternate itu dijerat pasal 27 ayat (3) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Sabtu (3/10), pemuda yang aktif bergiat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara itu telah mendapat penangguhan penahanan. Sebelumnya, ia menjadi tahanan Polres Ternate selama lima hari, per 28 September 2015.

Catatan kritis seputar kasus Adlun

Di sisi lain, AMAN Malut mencatat bahwa Adlun mendapat penyiksaan dan pemukulan selama proses penahanan. Adapun video yang menjadi pemicu perkara turut dihapus, seiring disitanya ponsel milik Adlun.

Menyikapi penghentian kasus ini, Tim Advokasi Adlun Fiqri (LBH Pers, ICJR, Elsam, Kontras, LBH Jakarta, AMAN, PPMAN, dan Safenet) tetap memberikan catatan kritis.

Mereka menyebut kasus Adlun sebagai, "akumulasi dari masalah mendasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang bersifat karet, multitafsir sehingga mengancam kebebasan berekpresi."

Menurut mereka, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah dalam taraf menimbulkan iklim ketakutan dalam masyarakat, lantaran berpotensi melahirkan kewenangan upaya paksa yang eksesif oleh penegak hukum.

Kasus penyiksaan dan intimidasi yang diterima Adlun selama penahanan, turut jadi sorotan.

Karena itu, dalam rilis pers bersama (5 Oktober 2015), Tim Advokasi Adlun Fiqri menyampaikan sejumlah poin tuntutan.

Antara lain, meminta pemulihan dan kompensasi kepada Adlun Fiqri. Mereka juga mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan penghapusan pidana pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE.

Di linimasa sejumlah tweeps masih membahas perkembangan terkini kasus ini, berikut di antaranya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR