KASUS NOVEL BASWEDAN

Meski lamban, Polri bentuk tim khusus kasus Novel

Koalisi masyarakat sipil dan Wadah Pegawai (WP) KPK menggelar aksi memperingati 500 hari penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Koalisi masyarakat sipil dan Wadah Pegawai (WP) KPK menggelar aksi memperingati 500 hari penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018). | Reno Esnir/foc. /Antara Foto

Polri akhirnya membentuk tim khusus pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, lewat surat tugas bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019, menugaskan tim yang diketuai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis untuk menguak kasus yang masih gelap sejak 11 April 2017.

Menurut surat bertanggal 8 Januari 2019 yang diterima Kompas.com, tim itu terdiri dari 65 orang terdiri dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Densus 88 Antiteror.

Selain itu ada mantan Komisioner Komnas Ham Nur Kholis dan eks ketua Komnas HAM yang kini menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal membenarkan surat tugas tersebut. Ia mengatakan, pembentukan tim melalui surat tugas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam penuntasan kasus Novel Baswedan.

“Tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, tokoh masyarakat, pakar dan pihak lain yang dibutuhkan, paling lambat 30 hari setelah rekomendasi (Komnas HAM) diterima,” kata Iqbal, Jumat (11/1/2019). Surat tugas itu berlaku sejak 8 Januari hingga 7 Juli 2019.

Walau rekomendasi Komnas HAM keluar sejak 21 Desember 2018, menurut Iqbal, pembentukan tim ini belum terlambat. "Yang jelas belum sangat terlambat," kata dia seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Jumat (21/12/2018) lalu, Komnas HAM merilis hasil penyelidikan mereka atas pengusutan kasus penyerangan penyidik KPK ini.

Selama ini, setidaknya dua kali Komnas HAM, menilai kinerja polisi lamban dalam menangani kasus ini.

Pertama, pada Agustus 2017, Wakil Ketua Komnas HAM M Nurkhoiron usai bertemu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Agung Yudha menyatakan, kinerja polisi cenderung lambat dalam mengusut kasus ini.

Jika benar-benar ada indikasi tidak bisa diselesaikan, Komnas HAM akan memberikan pernyataan sedikit keras. "Atau bahkan memberikan pernyataan lebih keras," kata dia, Kamis (10/8/2017), seperti dinukil dari detikcom.

Tahun berganti tapi tak ada kemajuan. Hingga akhirnya, Desember tahun lalu Komnas HAM meminta Kapolri membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menangani kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Sebab menurut mereka, kinerja penyidik Polda Metro Jaya lamban dan tak menunjukkan kemajuan.

"Komnas HAM menyimpulkan bahwa Tim Polda bekerja terlalu lama. Lamanya proses pengungkapan diduga akibat dari kompleksitas permasalahan. Namun timbul pertanyaan apakah telah terjadi abuse of process," tutur Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Bahkan dalam penyerahan rekomendasi itu, Komnas HAM menyarankan KPK untuk membuat langkah hukum dalam karena penyerangan tersebut diduga sebagai upaya obstruction of justice oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel.

Sandrayati mengatakan untuk langkah hukum tersebut bisa dimulai dengan dibentuknya tim gabungan untuk memulai mengumpulkan bukti permulaan. "Kalau sudah ada bukti awal yang memadai bisa langsung dikeluarkan surat penindakan," ujarnya seperti dinukil dari Tempo.co, Jumat (21/12/2018).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR