PENCEGAHAN KORUPSI

Mesti ada sanksi tegas untuk pejabat tak lapor kekayaan

Seorang petugas KPK membuka layanan pengaduan masyarakat untuk laporan korupsi pada call center di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/1/2019). KPK resmi membuka layanan call center dengan nomor 198 untuk memenuhi kebutuhan publik akan layanan informasi KPK maupun pengaduan kasus-kasus korupsi juga pelaporan LHKPN.
Seorang petugas KPK membuka layanan pengaduan masyarakat untuk laporan korupsi pada call center di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/1/2019). KPK resmi membuka layanan call center dengan nomor 198 untuk memenuhi kebutuhan publik akan layanan informasi KPK maupun pengaduan kasus-kasus korupsi juga pelaporan LHKPN. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Bagi mereka yang tergolong penyelenggara negara, menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah kewajiban. Namun, kepatuhan atas kewajiban itu masih buruk lantaran tak ada sanksi tegas.

Hal itu setidaknya tercermin dari data yang dirilis KPK dalam laman E-LHKPN per pukul 12.00 WIB, Rabu (3/4/2019). Dari 349.811 penyelenggara negara yang wajib lapor, baru 267.959 yang sudah melapor, artinya masih ada 81.852 belum melapor dengan persentase kepatuhan 76,60 persen.

Kewajiban penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN itu termaktub dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi:

"Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 tahun atas harta kekayaan yang diperolehnya sejak 1 Januari sampai 31 Desember, paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya."

Aturan itu diperkuat dengan UU No. 30/2002 tentang KPK. Tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara.

Namun aturan itu dianggap kurang menggigit. Menurut kajian Puteri Hikmawati, peneliti hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, lemahnya kepatuhan pejabat negara tersebut lantaran tak ada sanksi.

Pasal 20 dalam aturan tersebut, mengancam mereka yang tak menyampaikan LHKPN dengan sanksi administratif. Namun, aturan tersebut tidak memerinci apa bentuk sanksi administratifnya.

"Dalam praktiknya, hingga kini belum ada penyelenggara negara yang dikenai sanksi administratif karena lalai menyampaikan LHKPN," tulis Puteri Hikmawati.

Sikap abai para penyelenggara negara atas kewajiban itu adalah persoalan serius yang bukan saja perlu mendapat perhatian, melainkan juga harus segera menemukan strategi yang jelas untuk mengatasinya.

Ada banyak dalih yang dikemukakan terkait kepatuhan yang sangat rendah ini. Ada yang menyatakan bahwa pelaporan LHKPN itu sangat rumit. Ada juga, lantaran sekarang pelaporan bisa dilakukan secara elektronik melalui E-LHKPN, banyak yang mengaku gagap teknologi. Apa saja yang wajib dilaporkan? Sila tengok --> Grafis.

Dari data yang dirilis KPK melalui E-LHKPN dan diolah tim Lokadata Beritagar.id, penyelenggara negara di BUMN dan BUMD paling patuh menyetorkan LHKPN, sebanyak 90,75 persen (25.655 orang). Sementara anggota legislatif banyak yang belum lapor, masih 40,07 persen belum lapor atau sekitar 222 orang.

Kendati banyak penyelenggara negara yang tak patuh melaporkan kekayaannya, KPK tak berwenang apapun untuk memberi sanksi.

Jangan pilih caleg tak lapor kekayaan

Di laman laman E-LHKPN KPK, dari 573 wajib lapor calon anggota legislatif DPR RI, hanya 92 yang sudah melapor, artinya 481 belum melapor, dengan presentasi kepatuhan 16,06 persen.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebut hal ini membuat citra DPR memburuk. Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan anggota legislatif harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperoleh dari negara, dengan cara melaporkan LHKPN.

"...mestinya mereka yang tak melaporkan LHKPN tak layak dipilih kembali jika mencalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2019," tukasnya.

Sedangkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menempati posisi terpatuh. Dari 697 wajib lapor, ada 552 yang sudah lapor, artinya hanya 145 yang belum lapor, dengan persentase kepatuhan 76,52 persen.

Sedangkan para calon anggota DPRD, dari 8.524 wajib lapor, hanya 3.269 yang sudah melapor, sisanya 5.255 belum melapor. Pelaporan LHKPN diatur dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 bagi seluruh calon anggota legislatif. Caleg yang menang Pemilu tapi belum melaporkan hartanya pelantikannya ditunda.

Dari catatan KPU, Pemilu 2019 akan menampilkan 16 partai tingkat nasional, dan 4 di tingkat lokal. Berdasarkan data yang diolah Lokadata Beritagar.id, ada 7.985 caleg dalam daftar DCT DPR RI, dan dari 555 caleg petahana yang kembali tampil, 113 di antaranya tak muncul dalam laman laporan kekayaan.

Caleg petahana yang tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan di KPK sebagian besar berasal dari Jawa Timur (17 caleg). Mereka berasal dari PKB (5 caleg), Nasdem (5), Golkar (2), Demokrat (2), PPP, PAN, dan Hanura masing-masing 1 caleg.

Dari Jawa Barat, ada 15 caleg petahana yang kembali berlaga pada Pemilu 2019 tapi namanya tak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK. Mereka berasal dari PDIP (4), PKB (2), Golkar (2), PAN (2), PKS (2), PPP (1), dan Demokrat 1 caleg.

Daerah lainnya adalah Jawa Tengah (9), Sulawesi Selatan (7), Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, serta Sumatra Utara masing-masing memiliki 5 caleg petahana yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR