KORUPSI DANA DESA

Mewaspadai daerah rawan korupsi dana desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) berbincang dengan Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) dan Staf Ahli Menteri bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad (kanan) di Jakarta, Sabtu (19/8).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) berbincang dengan Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) dan Staf Ahli Menteri bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad (kanan) di Jakarta, Sabtu (19/8). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Topik dana desa terus bergulir karena banyaknya penyelewengan di berbagai wilayah di Indonesia. Dana yang mengalir ke hampir 75 ribu desa itu rawan menjadi bahan bancakan.

Potensi penyimpangan dana desa itu diakui pemerintah. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan sejumlah daerah memiliki potensi yang tinggi dalam penyelewengan dana desa.

"Daerah yang laporannya cukup besar adalah beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura dan di Papua pegunungan," ujar Eko melalui Antaranews, Sabtu (19/8/2017).

Banyak modus penyelewengan dana desa. Eko mengatakan penyelewengan yang dilakukan berupa penggelembungan dana proyek, pemotongan dari kabupaten serta upaya kriminalisasi dana desa untuk membayar.

Dari banyaknya kasus penyelewengan dana desa itu, Menteri Desa berkilah bukan karena sistem yang salah, melainkan perlu penegakan hukum agar menimbulkan efek jera.

"Penyelewengan bisa dilakukan dalam berbagai macam, tetapi penyelewengan itu mau kita biarkan atau kita tangani. Saya yakin kalau setiap penyelewengan ditangani, seharusnya ruang untuk melakukan penyelewengan itu bisa ditekan," kata dia.

Eko mengatakan anggaran untuk pengawasan dana desa akan ditingkatkan. Dengan meningkatnya anggaran pengawasan, maka diharapkan pengawasan terhadap dana desa bisa semakin baik.

Eko mengatakan, sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mendagri pun setuju agar anggaran ditingkatkan agar pengawasan dana desa lebih maksimal.

"Jadi setelah kita evaluasi dari kasus Pamekasan dan yang berhubungan dengan penyelewengan dana desa, kita evaluasi programnya sudah benar, sistem-sistem benar, artinya masalah korupsinya. Masalah korupsinya, itu soal pengawasan," kata Eko.

Eko berharap kepada masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa pada pusat layanan di 1500040. Ia berjanji satgas akan menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Pada tahun ini, alokasi dana desa dalam APBN sebesar Rp60 triliun dan hingga Juni 2017 sudah tersalurkan sebanyak Rp34 triliun.

Anggaran dana desa terus meningkat setiap tahun, pada 2015, dana desa mencapai Rp20,76 triliun, lalu meningkat pada 2016 dan 2017 masing-masing menjadi Rp46,98 triliun dan Rp60 triliun.

Derasnya dana desa itu seiring dengan munculnya beragam penyelewengan. Kasus penyelewengan anggaran desa melibatkan 139 pelaku, 107 di antaranya kepala desa. Sisanya yaitu, 30 orang perangkat desa, dan dua orang istri Kades. Total kerugian mencapai lebih dari Rp30 miliar.

Kasus terkini terjadi di Pamekasan yang melibatkan Bupati Achmad Syafii Yasin; Kepala Kejaksaan Negeri, Rudi Indra Prasetya; dan dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengupayakan kasus dugaan korupsi dengan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur dapat menjadi kasus terakhir. Pengawasan terhadap dana desa akan diperkuat.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi seperti halnya manajemen dan regulasi. Dalam penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengawasan oleh masyarakat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR