Mimpi Ahok menjadikan Jakarta ramah anak

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memukul gendang tanda dibukanya wisata Balaikota di gedung Balaikota, Jakarta, Sabtu (12/9).
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memukul gendang tanda dibukanya wisata Balaikota di gedung Balaikota, Jakarta, Sabtu (12/9). | Muhammad Adimaja /ANTARA FOTO

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jakarta belum menjadi kota yang ramah anak. Dilansir situs berita milik Pemprov DKI Jakarta, Ahok menilai Jakarta belum layak untuk tumbuh kembangnya anak karena taman bermain dan fasilitasnya masih buruk.

"Menurut saya Jakarta belum layak anak karena trotoar masih jelek, taman bermain masih jelek, anak-anak juga banyak yang tidak sekolah," kata Basuki.

Ahok menambahkan pemerintah akan memperbanyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Mantan Bupati Belitung Timur ini akan meletakkan tiang pertama pembangunan ruang publik terpadu di Taman Tanjung Pengantin, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Sabtu 10 Oktober nanti.

Hari ini, Kamis (1/10) ketua tim penggerak PKK DKI Jakarta, Veronica Tan yang juga istri Ahok, meresmikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Rumah Susun Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. "Tahun ini kan sembilan rusun yang dibangun, jadi kalau bisa tiap rusun punya satu RPTRA dan tiap kelurahan satu RPTRA," ujar Veronica.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan dapat membangun taman terpadu anak di 60 lokasi. Saat ini sudah ada enam lokasi yang dibangun, yaitu di Pulau Untung Jawa, Cililitan, Cideng, Sungai Bambu, Kembangan dan Gandaria Selatan. Sementara 54 lokasi sisanya dalam tahap pembangunan.

"Di Indonesia nggak ada provinsi yang membangun RPTRA, bukan sekedar taman. Kalau sekadar taman di Jakarta banyak taman. Tapi ini taman terpadu yang ngurusin orang dari janin sampai yang mau meninggal," ucapnya.

Dikutip Detik.com, Ahok menawarkan konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Fasilitas yang terdapat di dalam taman didorong untuk dapat memenuhi 31 Indikator kota layak anak yang ditetapkan Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Ahok juga tidak membangun taman di lokasi-lokasi strategis seperti di Surabaya dan Bandung, dia justru mendorong taman RPTRA dibangun dekat dengan permukiman warga, terutama warga miskin. Sehingga RPTRA dapat berperan sebagai community center bagi masyarakat sekitar.

Bagi Ahok, warga di sekitar taman RPTRA harus menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar dari keberadaan taman. Taman RPTRA juga dibangun dan dirawat tanpa menggunakan dana APBD sama sekali. Dana pembangunan RPTRA berasal dari sumbangan CSR sejumlah perusahaan. Untuk biaya satu RPTRA, hanya sekitar Rp 400-750 juta.

Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Sederhananya, RPTRA memosisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman.

Ketua Tim Gugus Tugas Jakarta Kota Layak Anak, Tuty Kusumawati mengatakan, dengan adanya RPTRA sudah mampu memenuhi 70-80 persen 31 indikator kota layak anak. "Sementara sisanya bisa dipenuhi melalui posyandu, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), serta berbagai aktivitas yang ada di Jakarta," katanya.

Seperti dilansir Sindonews.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah ruang publik terpadu ramah anak di 150 lokasi lokasi. "Untuk yang tahun depan 150 lokasi, saya suruh beli lahan tahun ini," ucapnya.

Ahok mengatakan pembangunan taman terpadu ini akan menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR), bukan APBD DKI. Jadi, perusahaan tersebut boleh mencantumkan nama perusahaan itu di taman tersebut.

Jakarta sebenarnya sudah termasuk provinsi layak anak. Presiden Joko Widodo menganugerahi Jakarta sebagai kota layak anak 2015 besama Yogyakarta dan Jawa Timur. Penghargaan diberikan dalam perayaan Hari Anak Nasional 2015 di Istana Bogor, Jawa Barat, Agustus lalu.

BACA JUGA