PEMILU 2019

MK bersiap sidangkan sengketa hasil pemilu legislatif

Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, saat menyidangkan PHPU Presiden (14/6/2019).
Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, saat menyidangkan PHPU Presiden (14/6/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Setelah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pemilihan Presiden 2019 selesai, Mahkamah Konstitusi (MK) kini bersiap menangani gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif 2019 yang dijadwalkan berlangsung 9 Juli hingga 9 Agustus.

Sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 itu diajukan para calon anggota legislatif maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Total ada 339 permohonan masuk ke MK, yang kini masih ditelaah.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso, mengatakan, pihaknya sedang meregistrasi permohonan sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) yang telah didaftarkan akhir Mei lalu.

MK, kata Fajar, telah menerima pengajuan permohonan sengketa dari 10 partai politik dan 10 calon anggota DPD dengan total 339 perkara/kasus.

Mengacu pada ketentuan perundangan, calon anggota DPR atau DPRD tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur peserta pemilu adalah partai politik.

"Jadi kita memeriksa perkara sengketa Pileg ini basisnya provinsi, dalam arti nanti dari permohonan yang masuk itu nanti kemudian di registrasi itu akan dikelompokkan kedalam provinsi-provinsi dari Aceh sampai Papua," kata Fajar, Senin (1/7/2019).

Untuk proses persidangan tambah Fajar, nantinya akan dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan ditangani oleh tiga majelis hakim MK.

Ia menerangkan, Anwar Usman, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna akan menjadi ketua majelis hakim di masing-masing panel.

"Panel satu itu Pak Ketua Anwar Usman kemudian dengan Profesor Enny Urbaningsih, kemudian dengan Profesor Arif Hidayat. Panel dua itu Profesor Aswanto, Profesor Saldi, Pak Manahan Sitompul. Panel tiga itu Pak Palguna, Suhartoyo, dan Pak Wahinudin," jelasnya.

Berdasarkan catatan MK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, mayoritas dari 414 gugatan PHPU Legislatif 2009 ditolak. Sementara yang tak diterima permohonan registrasinya dengan alasan tak memenuhi syarat administrasi adalah 114 kasus. Hanya 11 persen atau total 70 gugatan yang dikabulkan.

Kumpulkan bukti

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari KPU daerah untuk menghadapi gugatan sengketa PHPU Legislatif 2019, yang akan segera disidangkan di MK.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, bukti-bukti dari KPU kabupaten/kota dan provinsi itu akan dijadikan bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pileg 2019 di MK.

"Kami masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) bahwa dari 339 gugatan yang dimohonkan para partai apakah semuanya akan dilanjutkan pada mahkamah atau tidak," ujar Ilham.

Adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Ia juga mengatakan hampir semua partai politik melakukan proses permohonan ke MK.

Namun jika KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak terdapat perselisihan hasil pemilu untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU daerah akan melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih setelah BRPK.

Jika terdapat sengketa maka akan diproses hingga selesai yang kemudian akan juga ditetapkan setelah proses di MK selesai. "DPR RI penetapannya 1 Oktober," ucapnya.

Sengketa PHPU Legislatif 2019 di MK, KPU menyerahkannya kepada lima firma hukum yang telah ditunjuk untuk menghadapi sidang sengketa.

Firma hukum dimaksud adalah AnP Law Firm, yang menangani sengketa hasil pileg dari Partai Golkar, PAN, PKPI, serta Partai Berkarya; Master Hukum & Co menangani gugatan calon anggota DPD; HICON Law & Policy Strategic menangani gugatan PDI-P, PKB, PBB, Partai Garuda, dan Partai Daerah Aceh.

Selain itu, firma hukum Abshar Kartabrata & Rekan, yang menangani gugatan Partai Gerindra, PKS, Hanura, PSI, dan Partai Aceh; serta Nurhadi Sigit & Rekan menangani gugatan Partai Demokrat, Partai Nasdem, PPP, Perindo, dan SIRA.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR