PILPRES 2019

MK diminta tolak semua permohonan Prabowo-Sandi

Ketua Tim Hukum TKN pasangan calon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Ketua Tim Hukum TKN pasangan calon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Pengacara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Gedung MK, Selasa (18/6/2019), Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan MK tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon.

"Menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ungkap Yusril Ihza Mahendra, dalam sidang di Gedung MK, (18/6).

Sidang lanjutan tersebut dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lain. Agenda sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB ini mendengarkan keterangan pihak termohon dan pihak terkait.

Pihak pemohon, pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, diwakili tim hukum yang dipimpin Bambang Widjojanto.

Adapun pihak termohon, yaitu KPU, didampingi pengacara Ali Nurdin sebagai kuasa hukum dan pihak terkait dihadiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kubu calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Amin.

Dari pihak Bawaslu diwakili langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan, sedangkan Jokowi-Amin diwakili oleh tim hukum yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

Dalam eksepsinya, Tim Hukum Jokowi-Amin memberikan dua eksepsi atas permohonan yang dibuat oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi. Eksepsi itu untuk permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019 dan 10 Juni 2019.

Mereka mengatakan, mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Kemudian, mereka menyebutkan, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Selain itu, perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara di MK.

"Bahwa tentu pemohon sadari, dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada kesempatan yang diberikan secara hukum kepada pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan," tandas Yusril.

Menurutnya, berdasarkan pasal 33 Peraturan MK No. 4/2018, hanya termohon, pihak terkait, dan Bawaslu saja yang diberikan hak secara hukum untuk mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan.

Itu berarti, berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya. Selain eksepsi, mereka juga menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Akui hasil perolehan suara

KPU sebagai pihak termohon menilai permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan dan pemohon mengakui hasil perolehan suara.

Dalam paparannya, Pengacara KPU RI, Ali Nurdin menilai bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan. Sebab, dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Permohonan dari pemohon menurut Ali, tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 475 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 75 UU No 24/2003 tentang MK, dan Pasal 8 Ayat 1 Huruf b peraturan MK No 4/2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Ali menandaskan, bahwa pemohon mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Hal ini karena tidak adanya dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon.

Menurut Ali, pemohon akan mengajukan permohonan yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga nasional jika pemohon memiliki bukti bahwa KPU curang. Namun, hal tersebut tidak disertakan oleh pemohon dalam pokok permohonan.

Berdasarkan dokumen pokok permohonan, tim hukum Prabowo-Sandi memang tidak mencantumkan permohonan mengenai perselisihan hasil akhir Pemilu 2019. Mereka hanya mencantumkan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Fakta ini juga sekaligus membantah pernyataan capres nomor 02 Bapak Prabowo Subianto pada 17 April 2019 yang telah menyatakan memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 62 persen," tandasnya.

Ali menegaskan, bahwa sebagai petitum, termohon menolak permohonan pemohon sepenuhnya. KPU juga meminta MK untuk menetapkan bahwa penghitungan suara KPU untuk hasil pemilu legislatif dan presiden adalah benar yang menyatakan Jokowi-Amin meraih 55,50 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 45,50 persen suara.

Sebagai pihak terkait, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pelanggaran pemilu yang dipaparkan Abhan juga mencakup soal kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang telah diputuskan dalam sidang perkara Pemilu 2019 yang penah digelar pihaknya beberapa waktu lalu.

Terkait jabatan cawapres 01 Ma'ruf Amin di beberapa Bank BUMN yang disoal kubu 02, Abhan menyatakan tidak ada pasal yang dilanggar terkait hal itu. Ma'ruf dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2019.

Massa aksi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa mengawal sidang gugatan sengketa hasil Pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Massa aksi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa mengawal sidang gugatan sengketa hasil Pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (19/6) mulai pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi) serta pengesahan alat bukti tambahan.

"Jadi pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi baik pemohon, termohon (Komisi Pemilihan Umum), pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)," imbau Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Anwar Usman.

Majelis menetapkan jumlah saksi yang bisa dihadirkan para pihak dalam sidang lanjutan adalah 15 orang. Selain itu, MK juga memperbolehkan para pihak membawa dua orang ahli untuk menyampaikan keterangan.

"Penyerahan daftar saksi dan ahli untuk pemohon besok pagi sebelum sidang, termohon hari Kamis tanggal 20 Juni sebelum sidang, kemudian pihak terkait hari Jumat 21 Juni sebelum sidang," tambah Anwar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR