PILPRES 2019

MK jadi penentu hasil pemilihan presiden

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili Muhidin, di Gedung MK, Jumat, (24/5/2019) sekitar pukul 22.50 WIB .
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili Muhidin, di Gedung MK, Jumat, (24/5/2019) sekitar pukul 22.50 WIB . | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dijadikan penentu hasil Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu terjadi setelah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 ke lembaga yudikatif tersebut.

Pendaftaran sengketa PHPU pasangan Prabowo-Sandi ke MK diwakili oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab gugatan.

Ia didampingi delapan pengacara yang dipimpin Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, yang tiba di Gedung MK, Jakarta, sekitar pukul 22.30 WIB, Jumat, (24/5/2019).

Untuk sengketa Pilpres 2019 ini, kata Bambang, permohonan gugatan sengketa yang diserahkan memuat sejumlah argumentasi untuk menunjukkan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis, selama Pilpres 2019.

Sebagai penguat argumen tersebut tandas Bambang, tim melengkapi permohonan dengan daftar alat bukti beserta 51 alat bukti terkait.

"Bukti yang kami serahkan merupakan kombinasi dari dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli," jelas Bambang.

Namun, Ia menolak untuk menjelaskan substansi gugatan, karena menunggu persidangan. Dia juga mengatakan, pihaknya akan menyerahkan alat bukti tambahan ke MK dalam waktu dekat.

Panitera MK yang diwakili oleh Muhidin menerima dokumen permohonan gugatan sengketa pilpres tersebut. Sebagai bukti keabsahan, dokumen tersebut ditandatangani secara digital oleh panitera MK.

Muhidin menjelaskan, langkah yang ditempuh pasangan capres untuk menggugat hasil pemilu saat ini berada dalam tahap pengajuan permohonan.

Pihaknya kata dia, akan memastikan persyaratan telah dipenuhi atau belum, satu di antaranya dokumen permohonan sebanyak 12 rangkap.

Dokumen itu sebutnya, terdiri dari permohonan, daftar alat bukti, dan alat bukti itu sendiri. Bahkan tambah Muhidin, dari sejumlah alat bukti, perlu ada satu unit yang disegel.

"Setelah tahap pengajuan permohonan, kami akan memverifikasi dokumen yang diserahkan. Dokumen juga akan diregistrasi dan dicatat dalam buku perkara konstitusi pada 11 Juni 2019," jelasnya.

Sedangkan untuk sidang pendahuluan sebut Muhidin, akan dilaksanakan pada 14 Juni 2019. Persidangan akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pada 17-21 Juni 2019.

Pada tahap tersebut, sambungnya, majelis hakim akan memeriksa substansi permohonan gugatan dan meminta keterangan dari pemohon, termohon, dan para pihak. "Sidang putusannya akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019," tukasnya.

Perlu diketahui, delapan pengacara yang mengawal gugatan sengketa PHPU pasangan Prabowo-Sandi ke MK adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

MK bukan Mahkamah Kalkulator

Melalui permohonan gugatan itu, Bambang meminta MK bekerja melampaui hukum (beyond the law). Sebab, dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

Selain itu jelas Bambang, dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpijak pada kedaulatan rakyat.

"Kami mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, melainkan juga memeriksa betapa kecurangan sudah semakin dahsyat," ujar Bambang.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana (kiri); Ketua Tim Hukum, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri); Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab gugatan (ketiga dari kiri); Perwakilan Panitera MK Muhidin (kanan).
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana (kiri); Ketua Tim Hukum, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri); Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab gugatan (ketiga dari kiri); Perwakilan Panitera MK Muhidin (kanan). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Bambang mengklaim munculnya pandangan buruk masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Sejak Indonesia merdeka sebutnya, belum ada penyelenggaraan pemilu sedemokratis Pemilu 1955.

"Terdapat isu yang berkembang di publik bahwa Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah," imbuhnya.

Menurutnya, penyelesaian gugatan sengketa ini juga akan menjadi momentum bagi MK untuk menunjukkan kapabilitasnya kepada masyarakat Indonesia. Dia juga mengajak masyarakat untuk mencermati proses penyelesaian sengketa tersebut.

"Semoga MK dapat menempatkan diri agar kejujuran dan keadilan bisa menjadi watak pemimpin Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, terkait gugatan sengketa hasil pilpres, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya menyambut positif langkah yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi.

Dalam tiga hari ke depan, KPU secara internal akan menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan di MK. "KPU akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna menghadapi perselisihan dan persidangan di MK," ungkapnya.

Bukan kali pertama

Langkah Prabowo mendaftarkan sengketa PHPU ke MK bukan kali pertama terjadi. Pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, juga melakukan hal serupa. Namun, permohonan mereka ditolak.

Pengalaman itulah yang kemudian sempat membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi beberapa kali menyatakan tak akan mengajukan PHPU Pilpres ke MK lantaran dinilai akan sia-sia.

Belakangan, pandangan tersebut berubah. Bambang Widjojanto menjelaskan, pendaftaran sengketa itu merupakan bagian dari upaya penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis.

"Tugas kami di sini adalah terus menerus membangun optimisme karena hanya optimesme saja yang bisa menjemput harapan. Jadi untuk apa kami kalau tidak punya optimesme kalau kami tidak menggunakan kesempatan (mengajukan gugatan) ini," imbuh Bambang.

Seperti diketahui, dalam Pilpres 2019 Pasangan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri, mengalahkan rivalnya Prabowo-Sandi yang unggul di 13 provinsi.

Jokowi berhasil meraih 85.036.828 suara atau 55,41 persen sementara Prabowo-Sandi sebanyak 68.442.493 atau 44,59 persen. Total suara sah 153.479.321 atau partisipasi sebanyak 81,97 persen. Selisih perolehan suara keduanya mencapai 16.594.335.

KPU menetapkan Jokowi-Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU di Jakarta, sekitar Pukul 01.46 WIB, Selasa (21/5).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR