PERNIKAHAN ANAK

MK kabulkan gugatan terhadap batas usia perkawinan

Kiri ke kanan: Aditya Septiansyah, Lia Anggiasih, Rasminah, Endang Wasrinah, Anggara Suwahju, saat berada di Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/12/2018).
Kiri ke kanan: Aditya Septiansyah, Lia Anggiasih, Rasminah, Endang Wasrinah, Anggara Suwahju, saat berada di Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/12/2018). | Tasya Simatupang /Beritagar.id

Rasminah (33) dan Endang Wasrinah (40), dua penyintas pernikahan anak, tampak melangkah pelan saat keluar dari ruang persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (18/12/2018). Seulas senyum tipis menghias wajah mereka.

Kedua perempuan itu berhak gembira karena MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi terkait batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Majelis hakim MK, yang diketuai Anwar Usman, dalam sidang pleno terbuka menyatakan, "mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian."

Batas usia nikah minimal 16 tahun untuk perempuan, yang berbeda dengan laki-laki, menurut majelis hakim, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D (1) UUD 1945 mengenai persamaan di muka hukum dan juga hak untuk memperoleh pendidikan dasar.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, dikutip Kabar24, menyatakan ketidaksinkronan itu menimbulkan diskriminasi bagi anak perempuan. Jika anak perempuan menikah di bawah 18 tahun maka hak anak, yang dijamin konstitusi, tidak dapat dinikmati sebagaimana anak laki-laki.

Selain itu, UU Perkawinan juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

Oleh sebab itu, dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 MK memerintahkan pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) untuk segera merevisi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, paling lama tiga tahun ke depan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut belum melakukan perubahan, demi kepastian hukum dan mencegah diskriminasi, maka batas minimal diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak (18 tahun) dan diberlakukan sama untuk laki-laki dan perempuan," kata Saldi saat membacakan pertimbangan putusan.

Dengan demikian, kalaupun legislatif gagal mengesahkan revisi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan itu, batas usia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ditetapkan MK akan diberlakukan.

"Mengapa harus menunggu tiga tahun?"

Sebagai penyintas pernikahan anak, Rasminah dan Endang Wasrinah mengaku bahagia akan adanya tindakan dari pemerintah. Namun, mereka tak cukup puas sebab MK tak dapat segera memberlakukan batas usia baru bagi perempuan.

"Saya sangat mengapresiasi keputusan hakim, tapi sangat disayangkan kenapa harus menunggu selama tiga tahun," ujar Wasrinah usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/12).

Ia mengkhawatirkan nasib para anak perempuan dalam rentang tiga tahun, selama undang-undang tersebut belum diubah. Wasrinah tak ingin ada anak Indonesia lain yang bernasib serupa dirinya, maupun Rasminah, yang kehilangan masa kanak-kanak akibat pernikahan dini.

Menurut Wasrinah, pernikahan pada usia yang terlalu muda juga telah mengganggu perkembangan mentalnya.

"Saya nikah waktu kelas dua SMP (sekolah menengah pertama). Waktu harusnya sekolah, saya malah mengurus rumah tangga. Saya minder," tutur Warsinah dengan terbata-bata.

Dalam pernikahan tersebut, perempuan asal Indramayu, Jawa Barat, itu menyatakan dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinannya pun hanya bertahan selama setengah tahun.

Apa yang dialami Rasminah malah lebih menyesakkan. Ia telah empat kali kawin cerai sejak usia 13 tahun.

Kedua perempuan itu menyatakan masalah ekonomi menjadi penyebab orang tua mereka memutuskan untuk segera menikahkan mereka.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, menegaskan, guna mencegah terus bertambahnya angka pernikahan dini, mereka akan mendesak pemerintah agar tak mengulur waktu hingga tiga tahun untuk merevisi UU Perkawinan.

"Tiga tahun masa tunggu yang cukup lama. Kami ingin mendesak Presiden untuk segera mengubah batas perkawinan bagi perempuan," tegas Anggara.

"Majelis hakim menyatakan dan setuju bahwa Indonesia dalam kondisi darurat perkawinan anak dan itu bisa menjadikan landasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) mengatasi hal ini."

Data Badan Pusat Statisti yang diolah tim Lokadata Beritagar.id memang menunjukkan masih banyaknya pernikahan anak usia dini, terutama perempuan di Indonesia.

Tahun ini pernikahan yang dilakukan oleh anak (umur 17 tahun ke bawah) tercatat sebanyak 19,35 persen. Pernikahan tersebut paling banyak dilakukan oleh mereka yang berdomisili di Kalimantan Selatan, yakni sebanyak 27,82 persen.

Anggara juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar usia yang diubah dibuat setara dengan pihak yang paling diuntungkan, yakni 19 tahun, seperti laki-laki. Dengan demikian, anak perempuan takkan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar selama 12 tahun.

Lia Anggiasih dari Koalisi Perempuan Indonesia pun sependapat bahwa revisi UU Perkawinan mesti dilakukan secepatnya. Pasalnya, dikhawatirkan dalam jangka waktu tiga tahun akan lebih banyak lagi anak-anak perempuan yang terjebak dalam pernikahan di bawah umur.

"Sepanjang tiga tahun ini kita akan terkatung-katung. Bagaimana nasib anak-anak perempuan sepanjang tiga tahun menunggu revisi dan lain sebagainya," tegasnya.

Namun, selama masa tersebut, Lia mengaku akan tetap memantau kasus lainnya yang melibatkan anak perempuan. Misalnya seperti anak yang datanya dipalsukan atau menikah secara siri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR