PEMILU 2019

MK tegaskan anggota parpol haram jadi calon DPD

Ilustrasi Oesman Sapta Odang. Mahkamah Konstitusi menegaskan keputusan mereka harus dipatuhi lembaga peradilan, terkait keputusan MA yang memenangkan Oesman dalam pencalonan DPD pada Pemilu 2019.
Ilustrasi Oesman Sapta Odang. Mahkamah Konstitusi menegaskan keputusan mereka harus dipatuhi lembaga peradilan, terkait keputusan MA yang memenangkan Oesman dalam pencalonan DPD pada Pemilu 2019. | Kiagus Auliansyah /Beritagar.id

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan putusan mereka terkait Undang-undang Pemilu harus dipatuhi semua pihak. Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan, putusan itu juga mengikat lembaga peradilan, harus tunduk pada putusan MK.

"Putusan MK final and binding (mengikat). Tidak ada pihak manapun yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap putusan MK," kata Fajar, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/11/2018).

Menurut Fajar, UU Pemilu yang menjadi pegangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berlaku sebagai pegangan penyelenggaraan pemilu. Ia menyatakan, putusan MK terkait pengurus partai politik haram mencalonkan diri sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) bersifat final dan mengikat. Putusan MK itu, kata Fajar, dapat menjadi pedoman bagi KPU untuk menerapkan soal calon anggota DPD.

Selama ini, aturan yang menjadi pegangan ini rancu. Sebab MK, lewat putusannya pada 23 Juli 2018 melarang anggota partai politik maju sebagai anggota DPD, sesuai UU Pemilu. KPU, menindaklanjuti peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan nomor 26/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Maka, pada 20 September 2018 KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dari daftar calon DPD yang mewakili Kalimantan Barat. KPU mencoret Oesman karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

Tak terima, Oesman lalu menggugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung (MA), dan dikabulkan pada 25 Oktober 2018. Sebab, menurut pertimbangan MA, Peraturan KPU itu tak boleh berlaku surut. Pendaftaran calon DPD digelar pada 9-11 Juli 2018. Sedangkan keputusan pelarangan itu, diputus MK pada 23 Juli 2018.

Menruut pertimbangan MA, larangan itu berlaku untuk peserta di tahapan pemilihan selanjutnya. Sebab, calon anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 sesuai PKPU 7/2017.

Walau Oesman sudah menang di MA, tapi KPU tak lantas memasukkan namanya ke daftar calon tetap (DCT). "(Nama OSO) tidak ada, tidak ada (dalam DCT)," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, KPU saat ini masih mengkaji bunyi putusan MA tersebut. Mereka masih mengkaji apa sebenarnya maksud putusan MA. "Sebab yang kami ketahui putusan MA ini mengatakan bahwa substansi PKPU tidak ada yang salah, substansi PKPU tidak bertentangan dengan Undang-Undang, hanya saja pelaksanaanya bukan untuk Pemilu 2019, itu menurut MA," ujar Hasyim,

KPU juga masih akan mengundang delapan ahli untuk mengkaji soal ini. "Normatif saja, kami tanya tentang aspek-aspek dari sisi hukum, memaknai substansi dari isi putusannya seperti apa dan kita harus tindaklanjutinya gimana," kata Ketua KPU Arief Budiman, saat di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Diskusi tersebut, kata Arief, untuk menghindari timbulnya polemik hukum baru mengenai syarat pencalonan anggota DPD. "Jadi jangan sampai yang kita putuskan hari ini menimbulkan problematika hukum untuk putusan-putusan hukum yang lain," ujar dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR