MK tolak perluasan tindak perzinahan

Sembilan hakim MK tengah bersiap meninggalkan ruangan seusai membacakan putusan perkara pengujian UU Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3 di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta. MK menolak permohonan perluasan tindak perzinahan pada Kamis, (14/12).
Sembilan hakim MK tengah bersiap meninggalkan ruangan seusai membacakan putusan perkara pengujian UU Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3 di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta. MK menolak permohonan perluasan tindak perzinahan pada Kamis, (14/12).
© Aprillio Akbar /Antara Foto

Usaha sejumlah pihak yang mengajukan Judicial Review (Uji Materi/JR) mengenai beberapa pasal soal perzinahan dan sejenisnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kandas. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Uji Materi tersebut.

Permohonan itu diajukan oleh 12 orang, di antaranya Euis Sunarti, Dinar Dewi Kania, Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, hingga Tiar Anwar Bachtiar, pada akhir Maret 2016. Ada tiga pasal yang diajukan ke-12 orang tersebut untuk diuji materi.

Yang pertama adalah Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 285; serta Pasal 292. Menurut pengaju, cakupan semua beleid tersebut kini terlalu sempit, perlu ada perluasan. Misalnya, Pasal 284 ayat (1), yang berbunyi: "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (zinah)..."

Menurut pengaju, dalam Putusan sidang No. 46/PUU-XIV/2016 yang Beritagar.id unduh dari laman resmi MK, pemaknaan "yang telah kawin (di putusan sidang ditulis yang beristri)" seharusnya diperluas menjadi "laki-laki berbuat zina".

Demikian juga dengan Pasal 285, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum ... penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Menurut Euis dkk., frasa "yang bukan istri" tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, harus diubah menjadi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa..."

Uji Materi pada Pasal 285, ingin memperluas maksud yang tadinya hanya sebatas laki-laki terhadap perempuan, menjadi laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Sedangkan Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa, dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya. Sehingga bunyinya adalah "Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin sama, dihukum penjara selama lima tahun."

Itu hanya contoh beberapa pasal yang diminta untuk diuji materikan. Masih ada perluasan terhadap Pasal 284 ayat (2), (3), (4), dan (5). Menurut para pemohon, dengan sempitnya pemahaman pasal-pasal tersebut, hak konstitusional mereka dirugikan.

Misalnya, tidak adanya rasa aman dari kejahatan seksual, sebab hukum tak mampu menjangkau berbagai tindak pidana tersebut. Hal ini, menurut para pemohon, bakal mengancam ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.

"Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia," tulis pemohon.

Atas permohonan perluasan tersebut, MK pun menolak. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK, Arief Hidayat, dalam sidang pembacaan permohonan, Kamis (14/12).

Menurut MK, pokok-pokok permohonan tersebut tak bertentang dengan UU di atasnya, UUD 1945.

Contohnya adalah Pasal 292 tentang Pencabulan, yang dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sebab, menurut pemohon, korban pencabulan di luar anak di bawah umur tak mendapat perlindungan hukum.

Justru, menurut para hakim MK, keberadaan Pasal 292 semakin menguatkan posisi hukum seseorang--khususnya anak-anak--dari ancaman ketakutan oleh predator seksual. Hal yang sama juga berlaku bagi kedua pasal lain--tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Terhadap kondisi demikian, upaya yang semestinya ditempuh adalah mengajukan usul dan mendorong perubahan UU kepada pembentuk UU (DPR)," tulis MK.

Meski demikian, kesembilan hakim MK sebenarnya tak satu suara mengenai putusan tersebut. Terdapat empat hakim yang menyatakan dissenting opinion, atau berbeda pendapat. Mereka adalah, Arief, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Menurut keempat hakim yang memilih dissenting opinion, beberapa pasal tersebut memang layak diubah. Misalnya Pasal 285. Dalam pasal tersebut, keberadaan laki-laki seolah dinegasikan.

"Perkosaan dalam pasal a quo, dikonsepsikan sebagai perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan, sehingga menegasikan kemungkinan terjadinya perkosaan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki," tulis MK.

Putusan ini disambut baik oleh pegiat HAM. Sebelum ada putusan ini, menurut BBC Indonesia, para pegiat HAM memandang, pengajuan uji material ini sebagai upaya sekelompok masyarakat yang akan membuat kehidupan pribadi jadi urusan publik.

Menurut Sri Agustin, aktivis dari Ardhanari Institute, selama ini banyak hak-hak masyarakat tercabut akibat tindak kesewenang-wenangan. Ia mencontohkan, banyaknya tempat-tempat kos perempuan lesbian yang digerebek oleh masyarakat.

"Sekarang sudah banyak penggerebekan terhadap tempat-tempat kos kawan-kawan perempuan lesbian. Juga pelecehan terhadap kawan-kawan buruh perempuan yang ekspresi gendernya maskulin," kata Sri Agustine, seperti dikutip BBC Indonesia.

LBH Masyarakat, juga senada. Menurutnya, putusan MK tersebut menegaskan adanya perbedaan ranah privat dan publik yang dapat diurus pemerintah. Sehingga, MK tetap menjaga privasi warga negaranya.

Selain itu, dengan ditolaknya permohonan tersebut, MK juga mencegah adanya overpopulasi penjara hingga mencegah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.