Modus menggembosi KPK

© Antyo /Beritagar.id

Kalau satu ban mengempis, laju mobil akan terganggu. Apalagi jika lebih dari satu ban. Hal itulah yang selalu diupayakan terjadi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai mobil, KPK harus dibikin gembos.

Ringkasan skenario ada dalam infografik, dengan pengutamaan isu di bagian pemeretelan pimpinan KPK. Apakah keempat cara itu berjalan terpisah, ataukah justru berhubungan, pembaca kami persilakan menyimpulkan -- atau "mengarang", jika meminjam istilah seorang politikus.

Maka dalam kasus e-KTP Ketua DPR Setya Novanto, yang melalui kuasa hukumnya memperkarakan komisioner Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri, arahnya adalah penetapan tersangka pimpinan KPK.

Itu tadi adalah arah minimal. Jika komisioner KPK menjadi tersangka, ia atau mereka harus diberhentikan sementara. Demikian menurut UU KPK.

Andaikan status komisioner meningkat menjadi terdakwa, ia atau mereka harus diberhentikan.

Jadi, ada cara membikin KPK loyo dengan memanfaatkan aturan main KPK.

Cara kriminalisasi ini pernah dilakukan pada 2009 (terhadap komisioner Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah), lalu 2015 (terhadap komisioner Abraham Samad dan Bambang Widjojanto).

Sebelumnya, masih pada 2009, juga terjadi pemberhentian ketua KPK. Penyebabnya berbeda: pembunuhan. Ia adalah Antasari Azhar. Lantas ia menjadi terdakwa, dihukum, dan seterusnya, hingga beroleh grasi awal tahun ini.

Antasari menduga, penjeratan dirinya dengan kasus pembunuhan bertaut dengan penahanan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, besan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kasus korupsi (Kompas.com, 15/2/2017).

Selain menimpa pemimpin, kriminalisasi juga membidik penyidik KPK. Misalnya Novel Baswedan (2015).

Belakangan, 11 April 2017, Novel dicederai dengan air keras. Hingga kini, empat bulan setelah peringatan 100 hari penyiraman air keras, pelaku belum terungkapkan.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.