Modus Patrialis membocorkan draf putusan

Mantan Hakim MK Patrialis Akbar (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2).
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2).
© Adam Mane /ANTARA FOTO

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan dua pelanggaran etik berat. Pelanggaran berat pertama, Patrialis sebagai hakim melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Kedua, Patrialis membocorkan hasil putusan yang belum dibacakan.

Kesimpulan itu, kata anggota MKMK As'ad Said Ali yang membacakan keputusannya Kamis (16/2/2017) malam, didasarkan pada sembilan saksi yang diperiksa majelis. Ke-9 orang itu yakni:

1. Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna
2. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
3. Panitera MK Kasianir Sidauruk
4. Sekretaris Administrasi Patrialis, Prana Patrayoga
5. Panitera Pengganti Perkara Nomor 129, Erry Satria Pamungkas
6. Sekretaris Yustisial Patrialis, Suryo Gilang Romadhon
7. Ajudan Patrialis, AKP Eko Basuki
8. Sopir Patrialis, Slamet
9. Kamaluddin, saksi dari pihak luar MK yang kini ditahan KPK karena diduga menjadi perantara suap.

Patrialis yang diminta keterangannya oleh majelis pada Kamis (2/2/2017) mengakui memberikan bocoran draft putusan itu. "Kami menanyakan soal pelanggaran etik saja. Iya, dia mengakui," ujar anggota Majelis Kehormatan MK As'ad Said Ali seusai bertemu Patrialis di Gedung KPK Jakarta.

Pengakuan itu diperkuat pengakuan Prana Patrayoga Adiputra, Sekretaris Administrasi Umum Patrialis.

Kepada majelis, Prana mengungkapkan, Kamaluddin merupakan teman dekat Patrialis dan pernah datang ke ruangan Patrialis. Keduanya, juga sering bertemu dan bermain golf bersama. Kamaluddin merupakan orang yang diduga menjadi perantara suap antara Patrialis dengan pengusaha impor daging, Basuki Hariman.

Kompas.com menulis, di hadapan majelis, Kamaluddin yang diperiksa Kamis (2/2/2017) memberi keterangan lebih rinci. Kata dia, pada 19 Januari 2017 Patrialis pernah menelepon dan menjelaskan perihal perkembangan draf putusan uji materi nomor 129/PUU/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam percakapannya itu, Patrialis juga meminta Kamaluddin datang ke ruang kerjanya. Saat Kamaluddin bertandang, Patrialis memperlihatkan hasil putusan uji materi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu. Tak hanya menunjukkan, Patrialis juga mengizinkan Kamaluddin untuk memfotonya. Karena diizinkan, Kamaluddin pun memoto draft putusan itu dengan kamera smartphonenya sebanyak dua kali. Hasil jepretannya itu kemudian dikirimkan kepada Basuki Hariman.

Patrialis Akbar ditangkap KPK pada Rabu (25/1/2017) malam di mal Grand Indonesia, Jakarta bersama seorang wanita. Penangkapan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terkait dengan pengurusan perkara uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Patrialis diduga telah beberapa kali menerima suap yang jumlah totalnya mencapai Rp2,15 miliar. Saat penangkapan, Patrialis diduga telah menerima pemberian suap yang ketiga kalinya.

Sebelum menerima uang dalam mata uang dollar Singapura, kata Basaria, Patrialis telah menerima uang senilai USD20.000.

Dalam pemeriksaan awal, KPK menemukan indikasi bahwa Patrialis menyetujui membantu agar permohonan uji materi perkara nomor 129/puu/XII/2015 itu dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.