PEMILU 2019

Modus rasuah caleg eks koruptor

Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Lebih dari separuh calon legislatif (caleg) eks koruptor pernah terjerat kasus rasuah yang merugikan negara di sektor pemerintahan dan infrastruktur.

Sisanya, terjerat kasus suap, gratifikasi, atau korupsi yang merugikan negara di sektor lainnya saat mereka menjadi pejabat daerah, anggota legislatif, atau pihak rekanan proyek.

Mereka masuk dalam daftar 49 caleg eks koruptor Pemilihan Legislatif 2019, menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 30 Januari 2019.

Jerat rasuah tak membuat mereka resah untuk kembali bertarung dalam bursa legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPU mulanya telah melarang pencalonan mantan narapidana rasuah. Tapi, Mahkamah Agung memutuskan pelarangan justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 240 ayat g beleid tersebut menjelaskan mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon legislatif dengan catatan harus mengumumkan jenis pidana yang pernah dilakukannya ke publik.

Alhasil, pencalonan mereka memang tidak menyalahi hukum.

Salah satunya adalah mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Puteh terjerat kasus pengadaan helikopter dan divonis 10 tahun penjara pada 2004. Namun, ia menghirup udara bebas lima tahun lebih cepat karena remisi dan pemotongan masa tahanan.

Tak berhenti sampai di situ, Puteh kembali didakwa menggelapkan duit Rp350 juta dalam kasus pengurusan dokumen analisis dampak lingkungan perusahaan PT Woula Raya Abadi. Pada Oktober 2018, jaksa menuntut hukuman empat tahun pidana untuk Puteh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hidup di bui dan dakwaan penggelapan tak membuat nyali Puteh ciut. Ia mencalonkan dirinya sebagai caleg DPD RI dari Aceh pada Pemilihan Legislatif 2019 ini.

Contoh lain, mantan Wali Kota Medan Abdillah yang terbukti korupsi pengadaan tanpa lelang dan merugikan APBD Medan untuk kepentingannya sendiri senilai Rp17,8 miliar.

Menurut analisis Lokadata Beritagar.id dari data KPU, caleg seperti Puteh dan Abdillah dari kalangan eksekutif yang pernah diseret ke meja hijau akibat rasuah ada 17 orang.

Berdasarkan data KPU, caleg dari kalangan legislatif dan terlibat rasuah sebanyak 19 orang, 7 orang lainnya adalah pihak swasta atau rekanan pemenang lelang proyek, sementara yang tidak diketahui jabatannya sebanyak 6 orang.

Sektor rentan korupsi

Sektor pemerintahan dan infrastruktur jadi ladang basah bagi para caleg eks koruptor ini. Sebanyak 16 di antaranya terjerat korupsi pemerintahan sementara 11 lainnya terjerat rasuah proyek infrastruktur.

Modusnya beragam, bisa perjalanan dinas fiktif yang dilakukan anggota DPRD, atau penyalahgunaan dana APBD untuk kepentingan keluarga.

Mantan anggota DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok, yang ikut bursa Pileg DPRD Toraja Utara dari Daerah Pemilihan 4, pernah diseret ke jeruji besi karena kasus penyalahgunaan anggaran legislatif.

Pos anggaran pemberdayaan perempuan justru digunakan untuk membayar perjalanan istri para pejabat DPRD termasuk Joni, seperti dikutip dari putusan Mahkamah Agung. Padahal, istrinya bukan termasuk pejabat negara.

Di sektor infrastruktur, kasus rasuah yang merugikan negara bisa terjadi saat pelelangan tak dilakukan sesuai prosedur atau proses pengadaan barang dan jasa tak sesuai spesifikasi.

Tak hanya itu, jenis korupsi lain seperti suap dan gratifikasi juga banyak ditemukan di sektor infrastruktur, misalnya yang dilakukan mantan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang kini mencalonkan dirinya maju sebagai anggota DPD RI, Hamzah Suhaimi.

Mahkamah Agung memutuskan Hamzah terbukti menerima tiga buah cek masing-masing sebanyak Rp40 juta dari Badan Keuangan Daerah yang diambil dari pungutan dana administrasi kegiatan proyek infrastruktur di provinsi Bangka Belitung.

Selain dua sektor tersebut, ada enam sektor lainnya yang menjadi ladang korupsi caleg eks koruptor seperti sosial (5 caleg) dan keuangan (4 caleg). Korupsi sektor sosial meliputi penyelewengan dana bansos, sementara keuangan yakni rasuah di bidang perbankan seperti pembelian saham perusahaan atau penyelewengan dana pensiun.

Ada pula rasuah di sektor pendidikan (3 caleg) pertanian (2 caleg), kesehatan (1 caleg), serta hukum dan politik (1 caleg).

Sebaran wilayah caleg eks koruptor

Dari 49 caleg eks koruptor yang diajukan 12 partai, sebanyak 9 orang adalah caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Pencalonan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi dengan caleg DPD RI yang pernah terjerat korupsi terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni La Ode Bariun (nomor urut 68), Masyhur Masie Abunawas (nomor 69), dan A Yani Muluk (nomor 67).

Caleg DPRD Provinsi yang pernah menjadi narapidana korupsi paling banyak ditemukan di Maluku Utara, kemudian di Banten (2 caleg), dan Sulawesi Utara (2 caleg).

Mereka yang mencalonkan dirinya di Maluku Utara yakni Husen Kausaha dari Partai Gerindra (Dapil 4), ‎Arief Armain dari Golkar (Dapil 4), Welhemus Tahalele dari Hanura (Dapil 3), Akhmad Ibrahim dari Hanura (Dapil 3), Hamid Usman dari Golkar (Dapil 3).

Sementara di level DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Belitung Timur menjadi daerah dengan caleg eks koruptor terbanyak, 3 orang, yakni Ferizal (Dapil 1), Mirhammudin (Dapil 2), dan Masri (Dapil 1).

Meski secara hukum para caleg ini diizinkan bertaruh di pesta demokrasi, tapi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif meminta masyarakat tak memilih mantan koruptor.

Laode juga menambahkan pentingnya informasi daftar nama mantan koruptor ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pemilihan.

“Supaya masyarakat bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, jujur, dan jangan terlibat korupsi,” kata Laode dalam laporan Detik.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR