HUKUM PIDANA

Mungkinkah menjerat pidana penyebar hoaks Ratna Sarumpaet

Prabowo Subianto memberikan keterangan pers mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, di rumahnya, Jakarta, Rabu (3/10/2018). Prabowo dilaporkan ke polisi karena tudingan konspirasi dan permufakatan jahat.
Prabowo Subianto memberikan keterangan pers mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, di rumahnya, Jakarta, Rabu (3/10/2018). Prabowo dilaporkan ke polisi karena tudingan konspirasi dan permufakatan jahat. | Galih Pradipta /Antara Foto

Ratna Sarumpaet telah mengaku berbohong dan membuat cerita khayalan jika dianiaya. Padahal, orang-orang di sekitarnya sudah haqul yakin kalau dia menjadi korban penganiayaan, bahkan menyebarkannya.

Ternyata semuanya hoaks. Mungkinkah menjerat Ratna dan penyebar bualannya dengan pasal pidana?

Komunitas Pengacara Indonesia Pro Jokowi (Kopi Pojok) melaporkan 17 politikus dan capres Prabowo Subianto ke Bareskrim Polri terkait hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Di antara mereka yang dilaporkan adalah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Rachel Maryam, Rizal Ramli, Nanik S Deyang, Ferdinand Hutahaean, Arief Poyuono, Natalius Pigai, Fahira Idris, Habiburokhman, Hanum Rais, Said Didu, Eggi Sudjana, dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Yang kami laporkan berkaitan dengan konspirasi dan permufakatan jahat, fitnah Ratna Sarumpaet dirinya seolah-olah dizalimi," kata salah satu pengacara Kopi Pojok Farhat Abbas di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, (3/10/2018) seperti dinukil dari medcom.id.

Habiburokhman membantah jika disebut sebagai penyebar hoaks. Ketua DPP Partai Gerindra itu menyebut diri sebagai korban hoaks Ratna.

"Kami serahkan pada proses hukum. Saya juga kan korban. Sejak awal juga saya desak Kak Ratna lapor supaya jelas duduk perkara masalah tersebut," kata Habiburokhman saat dimintai konfirmasi detikcom via WhatsApp, Kamis (4/10/2018).

Polri menegaskan penyelidikan kasus hoaks ini tetap berlanjut. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menerangkan tim penyelidik akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak atas penyebaran kabar palsu itu.

"Tentang ancaman hukumannya kita bisa gunakan ancaman Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jabarannya kalau dia buat keonaran atau membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita hoaks ancamannya 10 tahun," kata Setyo, Kamis (4/10/2018).

Setyo menyatakan, polisi juga bisa menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika pelaku menyebarluaskan melalui sarana teknologi. Para saksi, menurut Setyo, akan segera dipanggil, termasuk meminta keterangan Ratna Sarumpaet.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas penyebaran hoaks ini dan menghukum penyebar dengan UU ITE.

Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy Hiariej berpendapat, para terlapor belum tentu bisa diproses hukum. Sebab, selama mereka tak terbukti bersekongkol untuk menyebarkan hoaks dengan Ratna Sarumpaet, penyebar kebohongan itu tak bisa dipidana.

Menurut Eddy, Ratna justru bisa dijerat meski tak pernah menyebarkan secara langsung kabar penganiayaan itu kepada publik. "Objektif saja. Memang orang-orang seperti Fadli Zon itu tidak bisa dijerat, karena mereka juga korban kebohongan Ratna," ujar Eddy Hiariej, saat dihubungi CNNIndonesia, Kamis (4/10).

Menurut Eddy, jika terbukti tak ada persekongkolan satu-satunya pihak yang bisa dipidana itu adalah Ratna. "Tangkap, tangkap saja dia," ujarnya.

Eddy, seperti Setyo menunjuk peraturan yang sama. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

(1) Barang siapa, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Jika dia menyebar kabar bohong itu tanpa sengaja dan tanpa maksud membuat onar, tetap bisa dijerat sesuai pasal 2:

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Menurut Eddy, Ratna juga bisa dijerat dengan pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ayat 2 pasal itu mengancam jika menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan bisa dihukum maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR