Mungkinkah Sandiaga terseret kasus DGIK

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno  usai diperiksa KPK di Jakarta, Jumat (14/7). Mantan Komisaris PT Duta Graha Indah itu diperiksa sebagai saksi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno usai diperiksa KPK di Jakarta, Jumat (14/7). Mantan Komisaris PT Duta Graha Indah itu diperiksa sebagai saksi.
© Hafidz Mubarak A /ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru, Jumat (14/7). Kali ini, KPK telah menetapkan PT Duta Graha Indah (DGIK) sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana.

Bagi KPK, ini pertama kalinya sebuah korporasi menjadi tersangka korupsi. "Kita mulai babak baru," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (14/7) seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Laode menyatakan, penetapan DGIK sebagai tersangka korupsi Ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang tanggung jawab pidana korporasi. Selama ini KPK tak bisa menjerat lembaga yang terlibat kasus korupsi.

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Desember lalu, langkah itu baru memungkinkan.

Perusahaan jasa rekayasa industri DGIK, yang sudah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana tahun 2009-2010.

Dalam kasus ini, KPK Juga sudah menahan direktur utama DGIK, Dudung Purwadi sejak 6 Maret 2017.

DGIK dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Satu nama yang turut diperiksa sebagai saksi adalah Sandiaga Uno. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu diperiksa untuk tersangka DGIK.

Sandi menyatakan turut berperan dalam proyek itu, tapi hanya memberi masukan. "Saya mengikuti dan bertanggung jawab untuk proyek yang dilakukan. Tapi saya hanya memberi masukan di bidang ekonomi makro, ekonomi terkini, dan tren pasar modal," katanya.

Dia mengaku siap jika dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. "Kalau dibutuhkan kehadirannya tentu kami akan kooperatif," tuturnya.

Jabatan komisaris DGIK dipegang Sandi sejak 2007. Tapi ia sudah mundur dua tahun lalu. Sandi melepas jabatan komisaris pada 1 Juni 2015 dengan sukarela.

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sandiaga Salahuddin Uno, melalui surat ini mengajukan pengunduran diri saya secara sukarela selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal surat ini," kata Sandi seperti dikutip dari detikfinance, Selasa (9/6/2015).

Tapi mundurnya Sandiaga tak membuat DGIK lepas dari kasus ini.

Dalam pasal 5 Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi

Pengurus dalam aturan itu dijabarkan sebagai organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi.

Pengurus termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, namun kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi atau memutuskan kebijakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebut, komisaris termasuk organ perseroan. Pasal 1 ayat 2 aturan ini menjabarkan

Organ perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris

Apakah status mantan Komisaris ini bisa membuat Sandiaga terseret dalam sebagai tersangka korupsi korporasi?

Peraturan MA ini tak membuat seseorang menjadi pengganti korporasi. Yang mungkin bisa hanyalah seseorang menjadi wakil korporasi di pemeriksaan dan pengadilan.

Kalau toh korporasi akhirnya diputus bersalah (pasal 28), hukumannya juga bukan hukuman penjara. Tapi hukuman denda. Jika tak bisa membayar denda, maka asetnya disita dan dilelang untuk menggantikan denda.

Namun jika putusan pidana dijatuhkan kepada pengurus (pasal 29), maka dia juga dihukum denda. Jika tak bisa membayar denda, dia harus masuk penjara sebagai ganti denda.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.