LION AIR JT610

Narasi kelaikan PK-LQP dan ancaman Lion Air untuk KNKT

Pendiri Lion Air Rusdi Kirana dan CEO Lion Air Edward Sirait berbincang di depan pecahan pesawat Lion Air PK-LQP yang ditemukan di Tanjung Karawang, Jawa Barat, 30 Oktober 2018.
Pendiri Lion Air Rusdi Kirana dan CEO Lion Air Edward Sirait berbincang di depan pecahan pesawat Lion Air PK-LQP yang ditemukan di Tanjung Karawang, Jawa Barat, 30 Oktober 2018. | Mast Irham /EPA-EFE

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) meralat narasi pemberitaan sejumlah media yang menyebut Lion Air PK-LQP tidak laik terbang, Kamis (29/11/2018).

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Kapten Nurcahyo Utomo mengatakan, Lion Air PK-LQP dalam kondisi laik terbang pada penerbangan JT043 (Denpasar-Cengkareng) maupun dalam penerbangan JT610 Cengkareng-Pangkalpinang.

Pernyataan Nurcahyo merujuk pada peraturan penerbangan di Indonesia yang menyebut pesawat dinyatakan laik terbang ketika sudah mendapatkan Aircraft Flight Maintenance Log (AFML) yang ditandatangani oleh releaseman (teknisi).

Adapun, menurut lansiran CNN Indonesia, dua penerbangan JT043 dan JT610 diketahui sudah memiliki AFML.

Kendati begitu, pesawat yang sudah memiliki AFML bukan berarti tidak lepas dari masalah. Sebab, kondisi kelaikan terbang bisa berakhir jika pesawat mengalami gangguan ketika sudah dalam posisi mengudara.

Nah, pada kondisi ini keputusan untuk melanjutkan terbang atau segera mendarat (return to base) sepenuhnya berada di tangan kapten atau pilot in command.

Pernyataan yang menyatakan hasil rilis awal KNKT menyimpulkan PK-LQP tidak laik terbang sempat membuat geram PT Lion Mentari Airlines (Lion Air).

“Ada berita yang beredar di sini mengatakan bahwa pesawat sudah tak layak terbang sejak dari Denpasar. Pernyataan ini menurut kami tak benar,” ucap Direktur Utama Lion Air Edward Sirait dalam laporan AntaraNews, Rabu (28/11/2018) malam.

Selain soal pesawat, Lion Air juga tidak sepakat dengan pernyataan KNKT yang menyebut maskapainya memberikan data tidak benar serta tidak menciptakan budaya keselamatan yang baik.

Dalam argumennya, Edward mengatakan pihaknya tidak pernah menyerahkan data yang salah terkait kondisi pesawat. Kendati memang, Edward mengakui dalam penerbangan PK-LQP dari Denpasar-Cengkareng, 27 Oktober 2018, terdapat dua dokumen berbeda.

Edward tak memerinci dua dokumen yang dimaksud. Namun, salah satu dokumen memang menyatakan kondisi pesawat layak terbang. Dokumen itu juga didukung dari hasil pengecekan yang dilakukan teknisi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

KNKT juga sempat menyatakan pihak Lion Air melaporkan 5 orang pramugari ditugaskan dalam penerbangan JT610. Namun, dari hasil pembacaan Flight Data Recorder (FDR), terdapat 6 orang pramugari dalam penerbangan yang seharusnya berangkat dari Cengkareng menuju Pangkalpinang itu.

Perbedaan data ini penting, sebab bisa menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap hasil penyelidikan kecelakaan pesawat Boeing 73 Max 8 yang digunakan Lion Air dalam tragedi nahas ini.

Edward berkelit, perbedaan jumlah kru kabin tersebut dikarenakan satu kru merupakan inspektur, jadi seharusnya tidak terhitung sebagai kru dari data kotak hitam FDR.

“Kami selalu memberi data yang benar…ini perlu kami klarifikasi. Dalam kasus ini ada dua dokumen yang memang berbeda. Jadi tak benar bahwa pesawatnya tak layak terbang dari Denpasar,” sambung Edward, dinukil dari merdeka.com.

Atas ketakcocokan ini, Lion Air mengaku akan menyurati KNKT untuk meminta klarifikasi terkait laporan awal investigasi pesawat PK-LQP yang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018.

Jika surat itu tidak digubris, Lion Air tak segan mengancam akan menuntut.

Menanggapi tuntutan Lion Air, pihak KNKT menegaskan bahwa hasil laporan investigasi terhadap kejadian kecelakaan pesawat tidak bisa digunakan sebagai barang bukti di pengadilan atau dengan kata lain tidak bisa dituntut.

Data hasil investigasi yang dikeluarkan KNKT pada dasarnya bersifat rekomendasi demi perbaikan maskapai pada masa mendatang.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 359 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ayat 1 dan 2 pasal dimaksud menerangkan, hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Selain itu, hasil investigasi (yang dimaksud pada ayat 1) bukan digolongkan sebagai informasi rahasia sehingga dapat diumumkan kepada publik.

“Jika mau melakukan investigasi di pengadilan, penyidiknya (silakan) cari data sendiri, tidak boleh minta ke KNKT,” tutur Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Kapten Nur Cahyo, dari laporan VIVA.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR