SENGKETA LAHAN

Negara janji kembalikan lahan rakyat yang masuk HGU

Warga Desa Sogo mendirikan tenda saat melakukan aksi unjukrasa di lahan perkebunan kelapa sawit PT Bukit Bintang Sawit (BBS), Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat (15/2/2019).
Warga Desa Sogo mendirikan tenda saat melakukan aksi unjukrasa di lahan perkebunan kelapa sawit PT Bukit Bintang Sawit (BBS), Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat (15/2/2019). | Wahdi Septiawan /AntaraFoto

Pemerintah menjanjikan penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan yang terdapat di dalam hutan dengan hak guna usaha (HGU) dalam dua bulan ke depan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut penyelesaian itu bakal dilakukan untuk pemukiman masyarakat baik yang berada di dalam konsesi hutan maupun bentuk lainnya.

Siti menjelaskan, sejumlah daerah pada dasarnya sudah mulai melakukan pendataan penguasaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan dengan HGU, merujuk Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

“Sudah 20 provinsi yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pencadangan. Ada kawasan yang sudah dilepaskan dari hutan dan sudah diverifikasi. Itu hanya kawasan hutan yang ada pemukiman rakyat di dalamnya ya,” kata Siti usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Beberapa data yang dimilikinya seperti pemukiman transmigrasi seluas 264.000 hektare, pemukiman yang ada fasum dan fasosnya seluas 307.000 hektare, lahan garapan sawah seluas 64.000 hektare, kemudian lahan kering seluas 183.000 hektare.

Siti menegaskan, upaya pemerintah dalam menyelesaikan status kepemilikan lahan masyarakat lantaran rakyat kerap kalah manakala harus beradu dengan korporasi di meja hijau. Faktor terbesarnya adalah korporasi memiliki tatanan material yang jauh lebih baik ketimbang rakyat biasa.

Kendati demikian, kebijakan ini tak mengartikan bahwa pemerintah menuntut pengembalian lahan konsesi besar-besaran. “Lahan konsesi itu biasanya berapa, 100.000 hektare, pemukiman rakyat mungkin hanya 50-60 hektare. Jadi sebetulnya yang harus dipegang adalah posisi pemerintah di sini sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan,” tegas Siti.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa pengembalian lahan hanya berlaku untuk pemukiman yang sudah lebih dulu berdiri sebelum konsesi ada.

Sebaliknya, pembebasan lahan tidak akan berlaku bagi desa yang dibangun setelah konsesi mulai berlangsung.

“Misalnya kampung Anda sudah ada di sana, sudah turun temurun, tiba-tiba kemudian ada HGU dan kampung Anda masuk ke situ. Nah, kita keluarkan dari HGU dan kembalikan kepada masyarakat,” kata Sofyan.

Dalam mempercepat proses ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bakal mengumpulkan usulan serta laporan persoalan lahan rakyat dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan proses pengembalian hak milik lahan kepada masyarakat desa dalam kawasan HGU sebenarnya sudah dilakukan.

Merujuk Perpres PPTKH, pengembalian lahan dari status kawasan hutan bisa dilakukan saat tahap penunjukan. Sementara, permohonan pengembalian hak yang bisa diproses merupakan perorangan, instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial atau keagamaan, serta masyarakat adat.

“Di aturan itu dijelaskan hanya untuk rakyat, kalau untuk perusahaan tidak,” sebut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Selain mengembalikan lahan masyarakat dari kawasan hutan dengan HGU, pemerintah juga bakal melakukan redistribusi aset salah satunya melalui program sertifikat lahan, perhutanan sosial, dan kebijakan satu peta (one map policy).

Namun, hal ini tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak terburu-buru. “Ini urusan tanah. Orang itu bisa bunuh-bunuhan kalau urusan tanah,” tukas Darmin.

Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di Indonesia. Salah satu sektor yang dimonitor adalah kehutanan dengan 30 konflik atau meningkat 20 persen dibanding tahun sebelumnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR