KEBEBASAN BERAGAMA

Negara masih menjadi pelaku utama kekerasan beragama

Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di kampung Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2018).Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama terbesar di Indonesia.
Warga melintas di depan mural bertema keberagaman umat beragama di kampung Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2018).Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama terbesar di Indonesia. | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Negara beserta oknum-oknumnya masih banyak yang menjadi pelaku pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Menurut penelitian Setara Institute mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 151 peristiwa dengan dalam 201 pelanggaran KBB yang tersebar di 26 provinsi.

Peneliti Setara Institute, Halili membeberkan 201 pelanggaran itu, ada 75 tindakan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor.

Penyelenggara negara yang terlibat antara lain pemerintah daerah, Kepolisian, institusi pendidikan, pengadilan negeri dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Dari 75 pelanggaran itu, 71 di antaranya dalam bentuk tindakan aktif, 3 tindakan kebijakan, dan satu tindakan pembiaran.

"Dalam tindakan aktif misalnya, pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan," kata Halili Senin (15/1/2018), seperti dikutip dari Kompas.com.

Wujudnya berupa diskriminasi (19 pelanggaran), kriminalisasi (15), pemaksaan (8), penyesatan (4), kebijakan diskriminatif (3), penyegelan rumah ibadah (3), dan pemaksaan keyakinan (2).

Daerah pelanggaran terbanyak masih tak jauh beda, Jawa Barat dan DKI Jakarta juaranya. "Di Jawa Barat 29 peristiwa, DKI Jakarta 26 peristiwa, Jawa Tengah 14, Jawa Timur 12 dan Banten 10 peristiwa," kata Halili.

Dalam paparannya Halili membeberkan, pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan disebabkan karena makin menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran.

Lalu juga karena lemahnya kebijakan dan regulasi negara, atau lemahnya aparatur negara, termasuk di tingkat lokal, di hadapan kelompok intoleran.

Bahkan, setelah 3 tahun menjabat, Amnesty International memberikan nilai merah untuk kepemimpinan Jokowi-JK dalam soal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Amnesty Internasional Indonesia, lembaga pemerhati masalah HAM, menilai Jokowi-JK kurang memerhatikan kelompok agama minoritas.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan, Jokowi seolah tak berdaya menghadapi penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan ibadah kelompok minoritas karena tekanan massa.

"Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan melindungi minoritas. Tetapi gagal, tidak secara konkret pembelaan pada minoritas dan penutupan rumah ibadah," kata Usman, Kamis (19/10/2017).

Namun jika dibandingkan dengan aktor negara pelaku pelanggaran KBB tahun sebelumnya, jumlahnya menurun drastis. Dari 140 menjadi 70 tindakan.

Setara menilai penurunan angka pelanggaran KBB ini memperlihatkan pemerintah, terutama pusat, memiliki itikad politis (political will) yang cukup kuat dalam memimpin promosi toleransi di Indonesia.

Justru pemerintah daerah yang masih menjadi pelaku kekerasan beragama.

Setara merekomendasikan, Pemerintah Pusat harus memberikan perhatian khusus aturan yang memberikan peluang atau bahkan memicu pemerintah daerah untuk melakukan pelanggaran KBB. Entah direvisi atau bahkan dibatalkan sama sekali.

Misalnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Data riset Setara dalam 11 tahun terakhir menunjukkan hampir seluruh gangguan terhadap tempat ibadah yang mencapai 378 kasus gangguan berakar pada aturan ini.

Lalu Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Aturan yang disebut sebagai SKB Tiga Menteri ini memicu pelanggaran-pelanggaran terhadap Jemaah Ahmadiyah dan memancing pembentukan kebijakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah di daerah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR