NERACA PERDAGANGAN

Neraca dagang defisit lagi, kebijakan impor Kemendag disorot

Foto ilustrasi. Nelayan melaut dengan latar belakang Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/8/2018).
Foto ilustrasi. Nelayan melaut dengan latar belakang Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/8/2018). | Aji Styawan /Antara Foto

Kinerja perdagangan Indonesia kembali menorehkan catatan kurang memuaskan alias defisit. Pada Agustus 2018, Badan Pusat Statitik (BPS) mencatat defisit neraca dagang Indonesia mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp14,9 triliun.

Ini adalah defisit untuk kedua kali beruntun. Pada Juli 2018, Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar 2,03 miliar dolar AS atau Rp29 triliun.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan secara keseluruhan defisit pada Agustus terjadi akibat penurunan nilai ekspor dibanding Juli. Faktor lainnya adalah besaran defisit neraca dagang minyak dan gas (migas) jika dibanding periode tahun lalu.

BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 15,82 miliar dolar atau menurun 2,90 persen dibanding ekspor Juli 2018 (month to month/mtm). Sementara jika dibanding Agustus 2017 (year on year/yoy) ekspor meningkat hingga 4,15 persen.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas selama Agustus 2018 terhadap Juli 2018 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 380,7 juta dolar atau 16,25 persen. Sedangkan peningkatan ekspor terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 61,3 juta dolar atau 3,47 persen.

"Sektor pertambangan turun cukup dalam secara bulanan, ini terjadi karena ada penurunan ekspor batu bara dan bijih tembaga secara volume dan nilai," kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Senin (17/9/2018).

Pada Agustus tercatat tujuan ekspor hasil nonmigas masih dikuasai oleh Tiongkok dengan 2,11 miliar dolar, disusul Amerika Serikat (AS) 1,60 miliar dolar, dan Jepang 1,48 miliar dolar. Kontribusi ketiganya mencapai 35,95 persen, sementara ekspor Indonesia ke Uni Eropa (28 negara) tercatat sebesar 1,52 miliar dolar.

Sementara itu, secara total nilai impor Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 16,84 miliar dolar atau turun 7,97 persen dibanding Juli 2018. Sebaliknya jika dibandingkan dengan Agustus 2017, nilai impor meningkat hingga 24,65 persen.

Komoditas susu, mentega, dan telur menjadi penyumbang impor terbesar pada Agustus dibanding Juli. Pada Agustus, impor golongan tersebut mencapai 48,6 juta dolar atau naik 94,19 persen dari posisi Juli.

Impor migas juga dinilai menjadi salah satu penyebab besarnya defisit Agustus. Impor migas tercatat naik 14,50 persen menjadi 385,6 juta dolar. Pemicunya adalah kenaikan nilai impor minyak mentah dan gas masing-masing 420,3 juta dolar dan 22,4 juta dolar.

Sedangkan penurunan impor terjadi untuk golongan mesin dan pesawat mekanik sebesar 296,3 juta atau turun 11,31 persen dibanding posisi Juli.

Secara kumulatif Januari-Agustus 2018, nilai ekspor naik menjadi 120,1 miliar dolar dari 108,79 miliar dolar pada 2017. Sementara, sepanjang Januari-Agustus 2018, impor naik lebih tinggi hingga 24,52 persen menjadi 124,18 miliar dari 99,73 miliar dolar pada periode yang sama tahun lalu.

Kebijakan pemerintah tidak akurat

Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini, menilai catatan defisit neraca perdagangan sepanjang tahun ini merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan ekonomi yang bersifat panjang.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menekan laju produk impor dengan tetap mengeluarkan izin impor gelondongan untuk banyak produk seperti beras, gula, bawang putih, daging, dan ban.

"Tiga puluh persen dari masalah defisit perdagangan ini disebabkan oleh Kementerian Perdagangan. Ada dua kesalahan kementerian ini. Pertama, tidak memiliki strategi perdagangan berorientasi keluar dan kerap melakukan kebijakan impor secara sembrono," ujar Didik kepada Beritagar.id, Senin (17/9).

Kebijakan membatasi impor-- seperti yang baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah-- dianggap tidak akurat. Ia menilai kebijakan tersebut tidak lebih dari upaya pertolongan darurat karena kondisi neraca perdagangan yang terus memburuk.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi defisit neraca dagang migas di tengah tren kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar.

"Mengenai kenaikan harga BBM yang sudah akut impornya, saya kira pemerintah tidak berani melakukannya karena sudah masuk ke jalur populisme," katanya.

Indonesia saat ini tengah dihadapkan oleh dua penyakit struktural, yakni defisit neraca jasa dan neraca perdagangan. Didik pun memperingatkan pemerintah untuk tidak menganggap remeh dan kerap menampik indikator makro ekonomi yang sedang menunjukkan lampu merah.

"Selama indikator makro tersebut memburuk, maka seribu kata pruden dan berhati-hati tidak akan punya makna karena ekonomi akan terus memburuk," pungkasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR